“KAMI tetap menolak kawasan itu sebagai lokasi dibangunnya IPAL, akan tetapi kami juga ingin katakan bahwa kami tidak menolak pembangunan. Pembangunan adalah suatu yang dibutuhkan untuk kemaslahatan kita bersama di sini, tetapi tidak di lokasi yang hari ini dibangun.”

Demikian penegasan Masykur Syarifuddin saat memberikan pendapat resmi lembaga Mapesa di dalam rapat yang digelar oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Senin, 19 April 2021. Rapat tersebut dihadiri oleh puluhan peserta, termasuk instansi terkait seperti PUPR Banda Aceh, budayawan Nab Bahany AS, pegiat lingkungan TM Zulfikar, dan Kepala BPCB Nurmantias. Masykur sendiri mewakili Mapesa sebagai Wakil Ketua lembaga yang selama ini intens menyelamatkan cagar budaya di Aceh tersebut.

Selain Mapesa, ikut serta Tim Cakra Donya dan Peusaba Aceh. Kedua lembaga ini setakat dengan Mapesa serta BPBC Aceh untuk melindungi kawasan Gampong Pande dari proyek IPAL. Hadir pula Ketua MPU Banda Aceh dan beberapa pakar sejarah lainnya.

Apa yang disampaikan oleh Masykur dalam rapat tersebut merupakan keputusan mutlak Mapesa terkait penolakan IPAL. Pandangan yang disampaikan dalam forum hari itu juga telah melalui proses panjang penelitian yang dilakukan Mapesa di kawasan cagar budaya Gampong Pande-Gampong Jawa-Gampong Peulanggahan bahkan Lampulo dan di sekitar tiga batang sungai yang menjadi landmark ibu kota Banda Aceh tersebut hari ini.

Dalam rapat bersama Ombudsman RI Perwakilan Aceh itu, Mapesa juga mengungkapkan bahwa nisan-nisan yang ditemukan dalam lokasi proyek IPAL berasal dari abad 18 atau abad 19. Batu nisan yang menjadi penanda makam tersebut menurut Mapesa, merupakan cagar budaya yang wajib dilindungi dan dilestarikan menurut Undang-Undang yang berlaku di Republik Indonesia.

“Sepanjang pengamatan Mapesa menyangkut penemuan makam-makam bersejarah di Aceh (bahkan di luar Aceh untuk kasus makam-makam berbatu nisan Aceh), tidak ada satu pun kompleks makam bersejarah yang tidak memberikan petunjuk bahwa di sekitarnya akan ditemukan beberapa kompleks makam lainnya. Semua kompleks makam itu kemudian secara signifikan memberitakan akan adanya sebuah pemukiman kuno yang akan berasosiasi dengan pemukiman-pemukiman lain di sekitarnya, biasanya dihubungkan oleh aliran air, baik sungai maupun alur, atas oleh jalur-jalur yang akan tampak lewat pengamatan seksama terhadap topografi bentang lahan (lansekap),” papar Mapesa panjang lebar.

Mapesa menilai adanya kompleks makam dalam lokasi Proyek IPAl tersebut merupakan sebuah temuan penting dari sisi arkeologis, geomorfologis dan sejarah. Penemuan ini menurut Mapesa akan menjelaskan tentang perubahan-perubahan geomorlogis yang terjadi di kawasan muara Krueng Aceh dan pesisir Kota Banda Aceh secara umum, memberikan informasi-informasi tentang bagaimana benda-benda bersejarah tersebut terdeposisi di kedalaman tersebut sehingga dapat diperkirakan apa yang mungkin akan ditemukan pada waktu mendatang.

Sementara dari sisi sejarah, dokumen yang dimiliki sampai saat sebelum penemuan tersebut, tidak menunjukkan tentang adanya permukiman bersejarah dengan makam-makamnya di sebelah utara kanal Arosan (Arusan) sejak tidak kurang dari 100 tahun lalu. Namun, penemuan di lokasi Proyek IPAL memberi keputusan yang konkrit bahwa di bagian itu terdapat permukiman dan makam-makam.

Dengan demikian, Mapesa menilai, pemindahan batu-batu nisan dari kompleks makam tersebut ke tempat lain sebelum adanya penelitian dari pihak berwenang merupakan pelanggaran Undang-Undang RI tentang cagar budaya. “Secara budaya, kompleks makam tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat Aceh,” kata Masykur lagi.

Lebih lanjut Mapesa turut menyorot keberadaan TPA, IPTL, IPAL di kawasan tiga batang air situs Pande tersebut. Menurut mereka, tiga instalasi yang sekalipun memiliki manfaat besar bagi masyarakat secara umum, tetapi keberadaannya di lokasi hari ini akan memberikan berbagai dampak buruk.

Dampak-dampak tersebut seperti mengakibatkan rusaknya lansekap peninggalan sejarah di kawasan muara Krueng Aceh. Keberadaan tiga instalasi tinja, limbah dan sampah itu bahkan akan menambah terbenamnya bukti-bukti permukiman kuno dari zaman Aceh Darussalam.

“Dan dalam hal ini perlu dicatat bahwa kerusakan dan kehilangan peninggalan sejarah adalah sesuatu yang tidak akan pernah dapat digantikan untuk selamanya,” tegas Mapesa.

Dampak lain adalah mengakibatkan kawasan serta gampong-gampong yang sejatinya memiliki potensi nilai-nilai sejarah dan alam, justru menjadi kawasan kumuh dan hanya dicap sebagai lingkungan pinggiran atau kampong belakang dari Banda Aceh.

Dampak keberadaan tiga instalasi sampah, limbah dan tinja di kawasan tersebut juga memberi kesan buruk bagi Krueng Aceh dan kawasan muaranya, yang memiliki nilai sejarah penting dan sumber kebanggaan masyarakat Aceh.

Tak hanya itu, keberadaan TPA, IPTL, dan IPAL di kawasan itu juga merusak lingkungan muara sungai dan pantai yang diharamkan dalam Syari’at Islam. “Sekaligus memberikan contoh buruk dalam memperlakukan lingkungan sungai dan pantai bagi masyarakat, terutama generasi masa muda.”

Mapesa juga mengungkapkan dampak negatif lain setelah adanya gunung sampah, kolam limbah dan lumpur tinja di lokasi tersebut. Dampak itu adalah hilangnya kesempatan untuk memanfaatkan kawasan sebagai salah satu destinasi pariwisata edukasi dan sejarah yang penting di Banda Aceh.

Pandangan-pandangan yang disampaikan Mapesa menyangkut pembangunan IPAL di kawasan–yang belakangan akrab disebut kawasan Gampong Pande tersebut– bukan lantaran anti dengan pembangunan. Namun mereka menegaskan, hanya lokasi pembangunan IPAL di kawasan situs cagar budaya yang dinilai salah.

“Dalam pandangan kami bertahun-tahun, sejak tahun 2012, ada sekian artefak, ada sekian puluh kompleks pemakaman, struktur bangunan, belum lagi temuan permukaan yang hari ini setiap tahun demi tahun telah hilang akibat pembangunan yang tidak dikontrol oleh pemerintah.

Dan dalam hal ini, kami mengapresiasi niat baik BPCB dan mendukung untuk segera dilakukan Heritage Impact Asessement dan kalau bisa IPAL itu harus direlokasi dan kita harus menemukan lokasi yang lebih tepat untuk membangun IPAL. Dan kami berharap kegiatan Heritage Impact Asessment ini tanpa intervensi oleh siapapun,” pungkas Masykur mewakili Mapesa.[]