BANTUAN Langsung Tunai (BLT) Desa disalurkan untuk membantu menangani dampak Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 di seluruh Indonesia.

Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk BLT Desa 2020 dengan pendampingan dari Pemerintah dan Pemda.

Penggunaan Dana Desa Tahap I dan II diprioritaskan untuk BLT Desa

Kewajiban Pemerintah Desa yaitu menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa dengan berpedoman pada perubahan APBDes (APBG) atau perubahan penjabaran APBDes (APBG).

Bagi Desa yang tidak menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa 2020 akan dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran dana desa Tahap III TA berjalan.

Desa yang tidak melaksanakan BLT Desa 2020 juga akan dikenai sanksi pemotongan dana desa 50% dari dana desa yang akan disalurkan pada tahap II TA berikutnya bagi Desa Mandiri.

Penganggaran dan Pelaksanaan BLT Desa 2020 diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Dana Desa melalui PMK Nomor 50/PMK.07/2020 yang berlaku mulai tanggal 19 Mei 2020.

Total anggaran yang disiapkan untuk BLT Dana Desa pun naik dari Rp21,192 triliun menjadi Rp31,789 triliun.

Jumlah dana yang diberikan sebesar Rp600.000,00 untuk 3 bulan pertama dan Rp300.000,00 untuk 3 bulan berikutnya.

BLT Desa diberikan paling cepat mulai bulan April 2020.

Jadi, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima total BLT Desa adalah sebesar Rp2.700.000,00 (Tahap I + Tahap II), naik Rp900.000,00 dari aturan sebelumnya.(*)