BANDA ACEH – Senator DPD RI asal Aceh, Fadhil Rahmi, mengatakan Pemerintah Aceh perlu segera menggodok Qanun Kebudayaan dan Cagar Budaya.

Keberadaan ini dinilai penting karena Aceh memiliki budaya dan cagar yang cukup banyak serta bernilai tinggi, yang harus dilestarikan.

“Fakta beberapa waktu belakang terjadi kisruh tentang budaya dan cagar budaya, seperti beberapa nisan yang terimbas proyek nasional seperti IPAL dan tol,” kata pria yang akrab disapa Syech Fadhil ini dalam siaran pers kepada awak media, Minggu, 2 Mei 2021.

Hal senada sempat disampaikan anggota DPD tersebut di sela-sela buka puasa bersama komunitas peduli sejarah di Sekretariat MAPESA, Sabtu, 1 Mei 2021. Hadir dalam acara tersebut perangkat desa Gampong Pande, Anggota CISAH, Peusaba, kolektor manuskrip Aceh Tarmizi A Hamid, akademisi UIN Ar Raniry Hermansyah dan Fuad Mardhatillah, Tim Mapesa, Pedir Museum, dan aktivis kebudayaan di Aceh lainnya.

Imbas dari ketiadaan Qanun Kebudayaan dan Cagar Budaya ini, kata Syech Fadhil, penyelamatan situs budaya dan cagar budaya di Aceh luput dari perhatian.

“Termasuk dalam hal anggaran dan kebijakan publik. Kalau situs tadi rusak, maka akan hilang dan raib begitu saja seolah tak ada,” ujar senator muda yang dikenal akrab dengan kalangan dayah di Aceh ini.

Sebagai contoh, kata Syech Fadhil, Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) menetapkan Banda Aceh sebagai ibukota kebudayaan Indonesia. Tapi di sisi lain, Banda Aceh belum memiliki qanun dan regulasi tentang kebudayaan, mulai dari penelusuran, penyelamatan, perawatan, pembinaan hingga penganggaran dan lainnya.

“Padahal dalam UU dan MoU Helsinki jelas mengamanahkan tentang regulasi kebudayaan, seperti poin 1.1.6. Ini amanah MoU Helsinki yang juga tak dijalankan lho, bukan cuma..,” kata Syech Fadhil.

“Aceh itu kaya akan peninggalan sejarah dan memiliki kebudayaan tinggi. Jangan biarkan semua ini musnah. Kepedulian dari relawan seperti MAPESA oke, tapi tanggungjawab bersama juga harus ada. Maka qanun adalah suatu keharusan,” kata Wakil Ketua Komite III DPD RI asal Aceh ini lagi.

Di sisi lain, perwakilan masyarakat Gampong Pande juga memaparkan apa yang menjadi dilema selama ini terkait keberadaan IPAL di gampong mereka. Dalam diskusi itu, masyarakat Gampong Pande mengakui telah mengirimkan surat keberatan atas keberlanjutan pembangunan IPAL di kawasan tersebut. Mereka bahkan telah menyurati menteri terkait agar membatalkan keberlanjutan pembangunan IPAL yang dimulai di masa Illiza Sa’aduddin Djamal menjadi Wali Kota Banda Aceh tersebut.

Sementara itu, Taqiyuddin Muhammad juga memaparkan beberapa poin penting kenapa kawasan Gampong Pande tersebut penting bagi pengetahuan dan sejarah Aceh. Dia mengatakan kawasan yang sekarang ini dikenal sebagai Gampong Jawa serta tempat pembuangan sampah tersebut, dulunya disebut Lampante di era kesultanan Aceh Darussalam. Di kawasan tersebut, menurutnya, banyak sekali benda-benda serupa nisan yang patut diselamatkan termasuk adanya makam generasi penerus pendiri Kesultanan Aceh.

Lebih lanjut, Taqiyuddin Muhammad juga menyesalkan kebijakan pemerintah kota yang kukuh melanjutkan pembangunan IPAL di lokasi yang sepatutnya diselamatkan tersebut. Padahal, pada seminar yang digagas pemerintah kota beberapa waktu lalu, kawasan itu telah ditetapkan sebagai Titik Nol Kota Bandar Aceh Darussalam yang menjadi cikal bakal Kota Banda Aceh.

Keberadaan IPAL, IPLT dan TPA Sampah di kawasan itu bahkan turut menyumbang polusi udara bagi kawasan sekitar Krueng Aceh. “Coba saja ke makam ulama besar Syiah Kuala yang dikunjungi oleh peziarah dari berbagai negara itu, maka kita akan mencium aroma sampah dari TPA Gampong Jawa di sana. Awalnya saya berfikir itu adalah bau bakau di sekitar, ternyata dugaan saya salah setelah bau serupa juga tercium di kawasan TPI Lampulo,” kata Taqiyuddin Muhammad.

Dia juga menyayangkan pemerintah di ibu kota Aceh yang lebih memilih melanjutkan pembangunan IPAL di kawasan Gampong Pande tersebut. Padahal, menurutnya, Aceh telah lama mengenal teknologi pengelolaan limbah secara alami. “Bakau adalah IPAL alami yang seharusnya di tanam di kawasan tersebut, bukan malah merusak kawasan yang ada dengan pembangunan proyek IPAL ala barat,” tegas Taqiyuddin.[]