Temuan nisan kuno di lokasi proyek IPAL Gampong Pande, Banda Aceh | Foto: Istimewa

PROYEK pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Gampong Pande, Banda Aceh, merupakan satu diantara tiga proyek yang mendapat pembiayaan dari Cities Development Initiative for Asia (CDIA) Asian Development Bank. Selain IPAL di Gampong Pande, ADB juga sedang mengerjakan proyek pengolahan air limbah di Bekasi dan pengolahan kotoran tidak beroperasi di Mataram.

Dari keterangan surat Proyek Pengembangan Sistem Sewerage yang ditelusuri sumaterapost.com, Rabu, 7 April 2021, diketahui proyek di tiga kota tersebut mendapat biaya pinjaman sebesar 450 juta USD.

Dalam pengerjaan proyek tersebut, ADB menekankan studi kelayakan berdasarkan pedoman ADB untuk sub-proyek yang dipertahankan dalam Rencana Investasi Jangka Panjang. Studi kelayakan tersebut termasuk permasalahan teknis, analisis lingkungan dan sosial, dan pengembangan kapasitas.

“Proyek ini sebenarnya adalah bagian teknis dari PPTA ADB,” bunyi surat proyek yang melibatkan staf senior seperti Romain Viavant selaku Direktur Proyek, Brace Boyden selaku Pakar E&M Air Limbah, dan Rene van Doorn sebagai ketua tim.

Sementara tahapan pembangunan infrastruktur selama 20 tahun dengan kerusakan lima tahun.

Klik untuk mengakses 170489_CDIA%20WW%20Indonesia_BM_EN.pdf

Seperti diketahui, proyek pembangunan IPAL di Gampong Pande mendapat penolakan dari publik di Aceh. Penolakan ini terjadi lantaran lokasi proyek pengolahan air limbah tersebut berada di kawasan situs cagar budaya. Selain itu, dalam pengerjaan penggalian kolam IPAL juga ditemukan beberapa nisan kuno Kesultanan Aceh Darussalam. Temuan ini memperkuat penelitian para arkeolog selama ini tentang keberadaan struktur kuno di lapisan bawah Gampong Pande tersebut.

Salah satu komunitas pecinta sejarah Aceh, Peusaba, meminta dengan tegas agar proyek IPAL tersebut dihentikan di kawasan Gampong Pande. Mereka menilai pembangunan instalasi pengolahan air limbah di kawasan tersebut telah melukai hati warga Aceh, terlebih dengan ditemukannya beberapa nisan kuno di lapisan bawah permukaan saat pengerjaan IPAL.

Peusaba bahkan meminta bantuan dunia internasional untuk menekan ADB dan Indonesia, guna menghentikan proyek IPAL tersebut. Mereka juga menilai bahwa pembangunan IPAL di kawasan sejarah pusat peradaban Islam Aceh, di Gampong Pande, terlalu dipaksakan.

“Langkah-langkah pemusnahan situs sejarah bangsa Aceh adalah langkah kejahatan perang yang sangat keji dan terkutuk,” ujar Ketua Peusaba, Mawardi Usman, Rabu, 7 April 2021 dinihari kepada sumaterapost.com.

Mawardi turut memuji langkah Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) yang mendukung penyelamatan situs makam para raja dan ulama di Gampong Pande. Presiden DMDI Tun Datuk Seri Utama Dr Mohd Ali Rustam bahkan telah beberapa kali berkunjung ke kawasan situs Kerajaan Aceh Darussalam di Gampong Pande, di lokasi IPAL, dan area tambak kawasan tersebut.

Selain itu, puluhan delegasi DMDI juga silih berganti datang secara berulang ke Gampong Pande untuk berbagai kegiatan.

Mawardi Usman lebih lanjut meminta Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman agar mendengarkan seruan DMDI dan dunia internasional untuk merelokasi IPAL dari Gampong Pande. “Apalagi proyek IPAL adalah proyek berupa pinjaman utang dari ADB, yang utangnya akan diwariskan ke generasi selanjutnya,” kata Mawardi Usman.

Penolakan pembangunan proyek IPAL di Gampong Pande juga diserukan oleh Forum Masyarakat Penyelamat Situs Sejarah Gampong Pande (Formasigapa). Mereka bahkan ikut menyurati Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Basuki Hadimuljono, terkait hal ini.

Ada beberapa poin dan alasan penolakan kelanjutan pembangunan IPAL di Gampong Pande. Satu diantaranya adalah kawasan itu merupakan kota tua yang terbenam sejarah masa lalu. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya benda-benda bersejarah yang muncul pasca tsunami Aceh.

Penghentian proyek IPAL yang didanai ADB di Gampong Pande juga pernah mendapat dukungan dari Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Dia bahkan meminta proyek tersebut dipindahkan bersamaan dengan relokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dari Gampong Jawa ke Blang Bintang. Namun, tidak lama kemudian, Irwandi Yusuf tersandung kasus korupsi, sehingga membuat mantan propaganda Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu dibui.

Mapesa, salah satu lembaga ilmiah yang intens dalam penyelamatan situs sejarah di Aceh, bahkan turut mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap Aminullah selaku Wali Kota Banda Aceh usai berniat melanjutkan proyek IPAL di Gampong Pande. Mapesa bahkan melihat hasil penelitian sepihak yang dilakukan pemerintah kota telah membuka peluang untuk menggiring hasil kajian zonasi demi kepentingan pihak terkait.

Mapesa menilai penemuan kompleks makam bersejarah di lokasi proyek IPAL merupakan sebuah temuan fenomenal. Hal ini diperkuat dengan keberadaan nisan di bawah permukaan tanah yang alami pada masa sekarang. “Ini merupakan suatu fakta yang sangat penting bagi ilmu pengetahuan di samping kepentingan benda-benda cagar budaya yang berupa nisan-nisan kuno,” lanjut Ketua Mapesa, Mizuar Mahdi, beberapa waktu lalu.

Menurutnya penemuan tersebut menjadi bukti sekaligus petunjuk baru terhadap perubahan geomorfologis yang terjadi di wilayah pesisir Kota Banda Aceh, terutama di kawasan muara Krueng Aceh. Apalagi beberapa ilmuwan sebelumnya telah mengungkapkan tentang proses penurunan permukaan tanah di wilayah itu yang menenggelamkan pemukiman kuno.

“Temuan kompleks pemakaman di lokasi IPAL yang diyakini berasal dari abad ke-18 itu dapat memberi limit waktu mulai proses perubahan geomorfologis itu terjadi, dan dapat menjadi suatu acuan baru bagi berbagai penelitian yang ditujukan untuk menemukan sisa-sisa pemukiman kuno di sepanjang pesisir Kota Banda Aceh dan lainnya,” ungkap Mizuar.

Hal inilah yang menurut Mapesa membuat kompleks pemakaman bersejarah di lokasi IPAL menjadi sangat penting. Jadi, tak hanya dipandang dari makam dan batu-batu nisannya saja, tetapi juga pada konteks keberadaan makam tersebut.

“Atas dasar ini, pemindahan kompleks pemakaman tersebut dari konteksnya ke posisi lain, dalam perspektif UU Nomor 11 Tahun 2010, dapat dianggap sebagai sebuah tindakan yang merusak cagar budaya,” ungkap Mizuar.

Selain itu, lokasi kompleks pemakaman tersebut juga berada dekat dengan situs-situs lainnya, bahkan hanya beberapa ratus meter dari tugu titik nol Kota Banda Aceh yang diasumsikan telah ditetapkan sebagai sebuah situs sejarah versi Pemerintah Kota Banda Aceh. Ini pula yang menjadi pandangan Mapesa bahwa lokasi situs tersebut merupakan salah satu yang termasuk dalam satuan geografis yang disebut kawasan cagar budaya, meskipun belum ditetapkan.

Mapesa tidak menampik bahwa secara hukum situs di lokasi IPAL tersebut belum ditetapkan sebagai cagar budaya. Akan tetapi, pernyataan yang dikeluarkan Wali Kota Banda Aceh itu dapat memberikan sinyal bagi keterancaman benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan geografis yang diduga sebagai cagar budaya. “Terutama karena pengabaian amanah UU Nomor 11 Tahun 2010, pasal 26 ayat 1, yang berbunyi ‘Pemerintah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya.”

Tidak masuknya nisan-nisan di lokasi IPAL tersebut juga diduga lantaran lambannya proses pendaftaran, pengkajian dan penetapan yang dilakukan oleh pihak terkait. Mapesa menduga kelambanan tersebut juga dipicu karena kurangnya pengetahuan, pemahaman dan perhatian terhadap potensi cagar budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

Mapesa juga menekankan bahwa temuan makam tersebut bukan berada di sekitar IPAL, tetapi di dalam lokasi IPAL. Padahal lokasi tersebut bersama dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta IPLT menurut Mapesa berada dalam kawasan cagar budaya.

“Lokasi situs pemakaman itu telah terganggu lantaran telah dipindahkan dari lokasi aslinya (in situ) ke tempat lain. Atas dasar hal-hal yang kami ketahui sebagaimana kami sebutkan dalam poin 2 dan 3 baru saja, kami menilai Walikota Banda Aceh dalam hal ini telah memberikan pernyataan yang tidak akurat,” tambah Mizuar.[]