OMBUDSMAN RI Perwakilan Aceh menginvestigasi kisruh pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang banyak ditolak masyarakat di Kota Banda Aceh. Investigasi yang dilakukan tersebut merupakan prakarsa Ombudsman RI Perwakilan Aceh, sesuai undang-undang yang berlaku di negara tersebut.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwadin Husin mengatakan, pihaknya telah terjun ke lokasi IPAL pada Jumat, 26 Maret 2021 pagi. “Benar. Tadi pagi hingga menjelang Jumat kami di lokasi IPAL,” kata Taqwadin kepada sumaterapost.com, Jumat petang.

Sebelumnya, dalam rilis yang diterima awak media menyebutkan, Ombudsman RI melakukan investigasi terhadap proyek IPAL di Gampong Pande Banda Aceh, seiring banyaknya penolakan oleh warga. Alasannya, warga menolak pembangunan IPAL lantaran adanya temuan nisan kuno di kawasan proyek.

“Dalam investigasi tersebut, kami mengundang pihak instansi vertikal mewakili pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk melakukan rapat koordinasi guna menemukan solusi yang patut, arif, dan tepat terkait masalah proyek pembangunan instalasi pembuangan air limbah tersebut,” kata Taqwaddin.

Sebelum rapat koordinasi, kata Taqwaddin, tim Ombudsman akan menginvestigasi secara seksama dengan mengunjungi lokasi pembangunan instalasi pembuangan air limbah dan situs purbakala yang dipersoalkan.

Tim investigasi Ombudsman juga akan meminta masukan dari komunitas pemerhati sejarah, pakar arkeolog, dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Masukan tersebut akan menjadi bahan dalam rapat koordinasi dengan pihak terkait di pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Banda Aceh.

“Kami juga akan menggunakan tenaga ahli untuk menemukan informasi akurat terkait hal tersebut. Jika nantinya benar bahwa ada makam para raja atau makam ulama atau makam siapa pun para leluhur, kami akan memberi saran kepada Wali Kota Banda Aceh agar dapat mengubah kebijakannya, seperti merelokasi proyek ke tempat lain,” kata Taqwaddin.

Taqwaddin mengatakan dalam perspektif pelayanan publik yang menjadi tugasnya Ombudsman, keberadaan instalasi pembuangan air limbah itu penting. Sebab, instalasi tersebut akan melayani pembuangan air limbah rumah tangga di Kota Banda Aceh.

“Kami mendukung pembangunan instalasi pembuangan air limbah. Namun, pembangunannya harus mempertimbangkan asas kepatutan dan asas-asas umum tata kelola pemerintahan yang baik lainnya, sehingga tidak menimbulkan penolakan masyarakat,” kata Taqwaddin Husin.[]