MASYARAKAT yang tergabung dalam Forum Masyarakat Penyelamat Situs Sejarah Gampong Pande (Formasigapa) meminta pemerintah untuk menghentikan proyek Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di desa mereka. Permintaan penghentian proyek tersebut berlaku untuk selamanya, mengingat pentingnya kawasan tersebut untuk jejak sejarah Aceh.

Formasigapa bahkan turut menyurati Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI untuk menghentikan proyek tersebut. Surat bernomor 001/GP-F/III/2021 tentang penolakan dan pemberhentian pembangunan IPAL Banda Aceh tersebut dikirim pada 14 Maret 2021.

“Gampong Pande merupakan kota tua yang terbenam sejarah masa lalu. Hal ini terbukti oleh adanya benda-benda bersejarah, yang muncul pascatsunami Aceh tahun 2004,” ungkap perwakilan Formasigapa, Erdiansyah.

Erdiansyah membenarkan adanya temuan makam kuno di areal proyek pembangunan IPAL saat awal pengerjaan pada tahun 2015 lalu. Temuan ini kemudian memantik protes dari masyarakat Aceh yang mendesak proyek tersebut dihentikan. Nisan kuno yang diduga cagar budaya penting untuk sejarah Aceh tersebut turut memperkuat penelitian sejarawan dan arkeolog tentang Gampong Pande.

Hal inilah yang membuat Formasigapa bersikap setelah polemik tentang proyek IPAL di Gampong Pande terus berlarut hingga sekarang. Erdiansyah mengatakan benda cagar budaya atau kawasan cagar budaya, baik setelah ditetapkan ataupun masih dugaan merupakan sesuatu yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Untuk itu, lokasi ataupun objek yang ditemukan tersebut wajib dilindungi dan dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan agama, dan kebudayaan. Ketentuan tersebut telah diperkuat dengan UU Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Selain itu, proyek IPAL yang berlokasi di kawasan cagar budaya tersebut bahkan sempat dihentikan pengerjaannya pada masa Gubernur Aceh dijabat oleh Irwandi Yusuf, kisaran November 2017. Kala itu, Gubernur Irwandi bahkan meminta para pihak untuk memindahkan lokasi proyek IPAL. Perintah itu disampaikan Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh ketika meninjau lokasi pembangunan IPAL.

Sikap tegas yang ditunjukkan Formasigapa juga mempertimbangkan dampak dari pembangunan IPAL di lokasi Gampong Pande. Dampak paling krusial adalah hilangnya jejak peradaban sejarah Islam serta kian pudarnya identitas sejarah Aceh. “Karena lokasi tersebut merupakan titik nol Kota Banda Aceh dan tempat para ulama dan bangsawan Aceh dimakamkan,” kata Erdiansyah.

Dalam surat yang juga ditembuskan ke Direktur Jenderal Cipta Karya tersebut, Formasigapa juga menyebut bahwa penghilangan situs sejarah merupakan salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini dapat ditilik dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.”

Permintaan penghentian proyek IPAL tersebut juga mempertimbangkan banyaknya temuan situs-situs bersejarah dan makam kuno di Gampong Pande oleh masyarakat selama ini. Ditambah lagi, masyarakat Gampong Pande juga telah mencapai kata mufakat untuk menghentikan proyek IPAL sesuai keputusan rapat pada 13 Maret 2021.

“Untuk itu kami Formasigapa meminta Menteri PUPR, khususnya Dirjen Cipta Karya untuk segera menghentikan dan mengalihkan proyek IPAL ke lokasi lain, agar tidak menimbulkan kericuhan dan kegaduhan dalam masyarakat,” tambah Erdiansyah dalam surat yang juga dikirimkan kepada Presiden RI dan pimpinan DPR RI.

Surat yang juga tembusannya dialamatkan kepada Gubernur Aceh tersebut juga turut melampirkan pernyataan penolakan proyek IPAL dari masyarakat Gampong Pande. Dalam lampiran surat itu bahkan masyarakat Gampong Pande menyebutkan bahwa di lokasi pengerjaan IPAL terdapat bekas bangunan masjid tertua di Banda Aceh. Usianya bahkan disebut-sebut lebih tua dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Proyek IPAL di Gampong Pande juga disebut mengganggu kenyamanan masyarakat setempat. Terlebih dalam beberapa waktu lalu berbagai nisan kuno serta dirham era kesultanan turut ditemukan di kawasan tersebut.

Selain itu, Amiruddin selaku Geuchik Gampong Pande sebelumnya juga tidak pernah menyetujui kelanjutan proyek pembangunan IPAL, seperti yang disampaikan oleh Wali Kota Banda Aceh. Amiruddin bahkan tidak menghadiri rapat yang dilaksanakan pada 3 Februari 2021 lalu di pendopo Wali Kota Banda Aceh. Hal ini diakui sendiri oleh Amiruddin kepada Tuha Peut Gampong Pande.

Terkait hal ini, Amiruddin bahkan telah membuat pernyataan melalui selembar surat bermaterai dan ikut disampaikan kepada Menteri PUPR RI.

“Kami sangat berharap kepada pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah supaya seluruh situs bersejarah yang ada di Gampong Pande untuk dilestarikan, bukan dimusnahkan,” tambah Erdiansyah.

Surat yang dikirimkan kepada Kementerian PUPR ini turut ditandatangani oleh 200 warga Gampong Pande.

Sementara itu, pimpinan elemen sipil Darud Dunya, Cut Putri, mengapresiasi warga Gampong Pande yang secara tegas menolak pembangunan proyek IPAL di desa mereka. Dia meminta Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman untuk menerima aspirasi masyarakat Gampong Pande tersebut.

“Untuk diketahui bahwa hanya beberapa langkah, tepat di samping gunung sampah dan kolam-kolam raksasa penampung tinja manusia itu, dapat terlihat hamparan situs pusara persemayaman para ulama dan tapak Masjid Istana Kerajaan Islam terbesar di Asia Tenggara, di kawasan situs paling bersejarah Kerajaan Islam Aceh Darussalam, yang dikenal sebagai kawasan istana Darul Makmur Kuta Farushah Pindi, yang artinya Istana Benteng Para Pahlawan Islam,” ungkap Cut Putri.

Di sisi lain, budayawan Aceh Herman RN berharap, polemik proyek IPAL di Gampong Pande tidak dibiarkan berlarut-larut. Dia khawatir jika ini dibiarkan akan ada reaksi negatif terhadap pemerintah.

Herman RN bahkan meminta para pihak untuk segera mendaftarkan objek dan kawasan di tempat tersebut sebagai situs cagar budaya. “Biar Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) segera menetapkan kawasan tersebut dengan memasang plang ke dalam situs cagar budaya yang dilindungi secara UU,” kata Herman RN beberapa hari lalu kepada sumaterapost.com.

Selama ini, menurut Herman RN, polemik yang mencuat ke permukaan adalah apakah kawasan tersebut masuk ke dalam situs cagar budaya atau tidak. Padahal nisan kuno itu telah ditemukan sejak 2015 lalu.

Pun begitu, pria yang juga tercatat sebagai Sekretaris Jurusan Pendidikan Sejarah FKIP Unsyiah tersebut mengakui ada reaksi berbeda antara temuan nisan kuno di lokasi IPAL dengan kompleks makam kuno di kawasan gerbang Tol Baitussalam, Lambada Lhok, Aceh Besar. Di kawasan tersebut, Tim BPCB langsung bergerak ke lokasi untuk mendata dan mencegah proyek nasional itu merusak kawasan yang diduga situs cagar budaya tersebut.

Dia menyebutkan selama masih dugaan, maka akan muncul polemik seperti yang terjadi sekarang ini. Meskipun masih berstatus dugaan, kata Herman RN, sebuah kawasan atau objek cagar budaya tidak boleh diganggu keberadaannya apalagi dirusak karena dapat mempengaruhi penelitian yang dilakukan nantinya.

“Makanya kita berharap, apakah Mapesa atau elemen masyarakat lain, kan banyak itu, untuk segera mendaftarkan Gampong Pande dalam situs cagar budaya kepada BPCB agar segera dipasangi plang,” pungkas Herman.[]