Ilustrasi | Foto: Boy Nashruddin Agus

PENGGUNAAN Qanun Nomor 11 tahun 2006 dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Aceh dinilai belum mampu mendatangkan efek jera terhadap pelaku. Hal tersebut membuat tugas Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak (KP2A) menjadi terkendala dan tidak maksimal dalam bekerja.

“Di Aceh itu ada Qanun Nomor 11 tahun 2006, berlaku juga Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014,” kata Ketua KP2A Aceh, Muhammad AR, saat mengisi kajian di kegiatan KWPSI Aceh, pada Rabu malam, 17 Maret 2021.

Selama ini ada beberapa petugas hukum yang lebih mengedepankan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 untuk menjerat pelaku kejahatan terhadap anak. Penggunaan UU ini dinilai lebih tepat lantaran pelaku dapat dijerat dengan hukum minimal delapan tahun penjara. Hal berbeda jika kasus kekerasan terhadap anak menggunakan Qanun Nomor 11 tahun 2006.

“Kalau kasus memperkosa atau mencabuli anak hukumannya delapan tahun dalam penjara kalau pakai UU RI Nomor 35 tahun 2014. Sementara kalau pakai qanun cuma cambuk 80 kali, kemudian pelaku dilepaskan sehingga banyak yang memilih dicambuk saja,” ungkap Muhammad.

Dia mengkhawatirkan jika penerapan hukum kekerasan terhadap anak terus menggunakan Qanun Nomor 11 tahun 2006, tidak dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Hal paling miris adalah ketika korban yang masih berusia di bawah umur melihat pelaku bebas dan menimbulkan trauma bagi si anak tersebut. Dengan hukuman yang dinilai ringan tersebut, Muhammad mengkhawatirkan pelaku dapat mengulangi perbuatan serupa di tempat lain.

Hal paling kentara yaitu ketika ada hakim yang terus bersandar pada Qanun Nomor 11 tahun 2006 tersebut dalam menyelesaikan kasus hukum terkait anak. Alasannya, menurut Muhammad, penggunaan Qanun Nomor 11 tahun 2006 merupakan bagian dari mempertahankan kekhususan Aceh.

“Itu kekurangannya. Kenapa tidak menggunakan dua produk hukum sekaligus untuk penyelesaian kasus anak? Jadi selain mendapat hukuman cambuk, pelaku juga dapat dituntut membayar 300 gram emas dan ditambah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 agar pelaku dipenjara selama delapan tahun,” kata Muhammad lagi.

Dia berharap para pihak dapat merevisi Qanun Nomor 11 tahun 2006 tersebut agar pelaku tidak bebas memilih hukuman cambuk.

Kendala lain yang sering dihadapi KP2A Aceh dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak adalah kurangnya barang bukti dan saksi, terutama dalam kasus pemerkosaan dan perzinahan. Pasalnya dalam qanun tersebut disebutkan bahwa saksi yang dapat dipergunakan dalam kasus pemerkosaan atau perzinahan harus empat orang. Selain itu, saksi pemerkosaan atau perzinahan juga tidak boleh orang yang pernah berbuat dosa kecil.

“Siapa yang dapat membuktikan bahwa dia betul-betul saksi, yang betul-betul tidak pernah melakukan dosa kecil? Kalaupun ada teungku pasti tidak mau bersaksi karena yang bersangkutan tidak mungkin menyaksikan perbuatan perzinahan atau pemerkosaan tersebut secara jelas,” tambah Muhammad lagi.

Hal berbeda jika kasus tersebut dilakukan di ruang publik dan terlihat jelas tanpa harus mengintai atau semacamnya. Menurut Muhammad kondisi seperti ini kerap menjadi halangan bagi pihaknya dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap seorang anak.

“Berbeda kalau petugas seperti polisi, WH atau Satpol PP yang menggerebek. Itupun atas dasar khalwat, bukan zina,” kata Muhammad.

Muhammad AR lebih setuju jika pedofil atau pelaku pemerkosaan terhadap anak dikebiri seperti wacana hukum yang hendak disahkan oleh pemerintahan Jokowi. Namun, Muhammad tidak mengetahui kenapa hukum kebiri terhadap pelaku pemerkosaan urung ditetapkan.

“Saya lebih setuju dihukum kebiri. Kalau alasan melanggar HAM, bagaimana dengan nasib anak-anak? Anak-anak itu kan calon pemimpin masa depan,” tutur pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Dakwah Aceh itu.[]