Temuan nisan kuno di kawasan IPAL Gampong Pande oleh Tim Mapesa beberapa waktu lalu | Foto: Dok Mapesa

KETUA lembaga sipil Darud Donya, Cut Putri, kembali mengeluarkan surat teguran kepada Wali Kota Banda Aceh yang berencana meneruskan proyek Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Gampong Pande. Lembaga tersebut mengingatkan Wali Kota Aminullah Usman untuk membaca kembali resolusi Konvensi International Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) ke-18 di Medan Sumatera Utara pada tanggal 14-16 Desember 2017 lalu.

“Pertemuan itu menghasilkan Butir Resolusi Dunia antara lain, DMDI akan memelihara data mengenai sejarah Islam di negara-negara anggota DMDI, dan DMDI akan terus mendukung segala usaha yang memartabatkan Islam serta membantu negara Islam seperti Palestina, Rohingya, Aceh serta negara-negara Islam lainnya,” kata Cut Putri, Kamis, 11 Maret 2021.

Konvensi DMDI selanjutnya yang berlangsung di Singapura, juga merekomendasikan kepada Pemerintah Aceh untuk menyelamatkan situs sejarah dan makam-makam ulama di Gampong Pande. Dalam rekomendasi tersebut, DMDI juga dengan hormat meminta pemerintah Indonesia untuk merawat dan menjaga situs sejarah lainnya yang ada di seluruh Aceh.

Cut Putri juga mengingatkan hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPRK Banda Aceh pada 13 September 2017 lalu. Dalam rapat tersebut, peserta telah sepakat untuk menghentikan dan merelokasi IPAL dari Gampong Pande ke tempat lain. RDPU tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan surat DPRK Banda Aceh kepada Walikota Banda Aceh Nomor 640/2925 tanggal 9 Oktober 2017 perihal Pemberhentian Pembangunan IPAL.

Darud Dunya turut menanggapi surat Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Cq Dirjen Cipta Karya, Nomor: 660/0253, tanggal 16 Februari 2021 perihal Lanjutan Pembangunan IPAL Kota Banda Aceh.

Baca: Bukan Makam Para Raja Jadi Alasan Wali Kota Lanjutkan Proyek Tinja di Gampong Pande

Dia menilai, terdapat kekeliruan dalam poin (a) Wali Kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa “nisan-nisan kuno dan kerangka manusia yang ditemukan di lokasi IPAL itu tidak berupa makam raja atau keluarga raja pada masa Kesultanan Aceh, melainkan bagian dari pemakaman mayarakat umum”.

“Karena bentuk corak ragam nisan-nisan di situs makam yang terdapat di area IPAL, yang secara sengaja dirusak, dikorek dan digusur tulang belulangnya oleh pemerintah, adalah serupa dengan bentuk khas ragam nisan para raja, keluarga raja, para umara dan para tokoh ulama yang menempati posisi penting dan berpengaruh pada masa Kesultanan Aceh Darussalam, dan sama sekali bukan jenis nisan pemakaman masyarakat umum,” ungkap Cut Putri.

Dia menyebutkan bentuk ragam batu nisan Aceh berukir yang ditemukan di dalam area IPAL, juga dapat ditemukan di seluruh kawasan situs Gampong Pande. Menurut Cut Putri, tipe nisan seperti di lokasi IPAL tersebut bahkan dapat ditemui di hampir seluruh Aceh, Nusantara, sampai ke negeri-negeri Melayu di Malaysia dan sekitarnya.

“Untuk bahan perbandingan Walikota Banda Aceh, maka kami sarankan untuk melihat hasil penelitian oleh banyak peneliti dari dalam dan luar negeri yang telah meneliti nisan batu Aceh berukir khas nisan tokoh Kesultanan Aceh Darussalam yang terdapat di kawasan situs Gampong Pande,” lanjut Cut Putri.

Beberapa hasil penelitian itu seperti “Gampong Pande, an Important Site At The Top of North Sumatera Island” karya Lucas Partanda dan diterbitkan oleh Balai Arkeologi Sumatra Utara tahun 2014. Selanjutnya hasil penelitian Othman Mohammed dalam buku Batu Aceh, Early Islamic Gravestones in Peninsular Malaysia, kemudian hasil penelitian Mehmet Ozay seorang Profesor dari Ibnu Haldun University of Istanbul Turki.

Baca: Sejarawan Turki Paparkan Fakta Mengapa Gampong Pande Penting

Wali Kota Aminullah Usman juga diminta mengkaji hasil penelitian Annabel Teh Gallop dalam Head of Southeast Asia Section The British Library.

“Kami juga menyarankan agar Wali Kota Banda Aceh sekali-kali dapat pergi berziarah ke situs makam para raja dan ulama Kesultanan Aceh Darussalam, yang banyak terdapat dan terlantar di sekitar kantor dan rumah Wali Kota Banda Aceh, agar Wali Kota Banda Aceh dapat melihat sendiri dan langsung dapat membedakan mana makam raja, keluarga raja dan ulama, dan mana pemakaman masyarakat umum,” kata Cut Putri.

Darud Dunya juga menyorot poin (b) dalam surat Wali Kota Banda Aceh untuk Menteri PUPR yang menyatakan situs di area IPAL belum ditetapkan sebagai cagar budaya. Alasan ini kemudian membuat Wali Kota Banda Aceh merasa tidak menyalahi aturan jika proyek IPAL dilanjutkan.

“Pernyataan ini adalah suatu kekeliruan,” kata Cut Putri.

Dia menganjurkan pemerintah kota untuk kembali membuka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 31 Ayat (5) serta penjelasan atas UU Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 31 Ayat (5).

Dengan mengkaji pasal dan penjelasan pasal tersebut, maka Darud Dunya optimis Pemerintah Kota Banda Aceh akan memahami bahwa perlakuan terhadap sesuatu yang sudah ditetapkan sebagai objek cagar budaya (OCB) atau objek yang diduga sebagai cagar budaya (ODCB) adalah sama.

“Hal ini berlaku bagi benda, bangunan, struktur, atau lokasi kawasan yang dianggap telah memenuhi kriteria sebagai cagar budaya, yaitu dilindungi dan diperlakukan sebagai benda dan/atau kawasan Cagar Budaya sesuai  UU No. 11 Tahun 2010,” ungkap Cut Putri.

“Pelanggaran terhadap hal ini berarti menyalahi aturan yang berlaku,” tambahnya lagi.

Dia turut menyesalkan sikap pemerintah Banda Aceh yang tidak mau menetapkan status-situs tersebut sebagai Cagar Budaya. Padahal objek itu ditemukan sudah lebih dari empat tahun lalu.

Kemudian, Cut Putri juga menyorot poin (c) surat Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman yang menyebutkan bahwa lokasi proyek TPA dan IPAL masuk ke dalam Zona Inti II, berdasarkan hasil Zonasi Kawasan Situs Gampong Pande. Dengan demikian, menurut Cut Putri, maka semakin jelas bahwa pembangunan IPAL di Zona Inti adalah suatu kesalahan.

“Kami mengingatkan, di dalam Zona Inti adalah mutlak untuk mempertahankan keaslian cagar budaya dan dilarang untuk diadakan pembangunan sesuatu atau melakukan kegiatan apapun yang untuk di luar dari tujuan pelestarian dan penelitian,” tutur Cut Putri.

Aminullah selaku Wali Kota Banda Aceh juga mengakui kesalahan bahwa lokasi IPAL ada dalam kawasan situs sejarah cagar budaya yang seharusnya dilindungi. Menurut Cut Putri, asumsi itu tersirat dalam poin (d) surat Wali Kota Banda Aceh untuk melanjutkan proyek IPAL tersebut.

Sayangnya, kata Cut Putri, Wali Kota Banda Aceh tetap melanjutkan pembangunan IPAL dengan alasan keterlanjuran. Dia bahkan memastikan bahwa lokasi itu steril dari cagar budaya melalui eskavasi penyelamatan.

“Pernyataan ini adalah suatu kekeliruan karena kawasan situs sejarah cagar budayalah yang seharusnya steril dari proyek IPAL, dengan cara memindahkan proyek tersebut ke tempat lain agar situs-situs cagar budaya tak perlu digusur demi pembangunan IPAL,” tambah Cut Putri.

Pemko Banda Aceh menurut Darud Dunya berkewajiban mengeksplorasi potensi sejarah kawasan situs Gampong Pande, sesuai amanah UU No. 11 Tahun 2010 Pasal 26 ayat (1).

“Pemerintah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya,” kata Cut Putri mengutip bunyi pasal tersebut.

Pembangunan proyek IPAL di Gampong Pande merupakan pengabaian terhadap kewajiban ini. Sikap tersebut jelas merupakan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Darud Dunya juga tidak dapat menerima alasan “keterlanjuran” yang dikemukakan oleh Wali Kota Banda Aceh. Terlebih Pemerintah Kota Banda Aceh sebelum memulai pembangunan proyek IPAL telah mengetahui bahwa Gampong Pande merupakan kawasan situs sejarah cagar budaya.

Hal ini terbukti dengan adanya seminar pada tahun 1988 yang menetapkan Hari Jadi Kota Banda Aceh pada hari Jumat 1 Ramadhan 601 H, bertepatan tanggal 22 April 1205. Penetapan tanggal ini sendiri merujuk pada pendirian istana Kerajaan Aceh Darussalam oleh Sultan Johan Syah di Gampong Pande.

Baca: Gampong Pande dari Istana ke Lumpur Tinja

Selain itu, Pemko Banda Aceh sendiri yang membangun Tugu Titik Nol Banda Aceh, yang posisinya hanya sepelemparan batu dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA), IPLT, dan juga proyek IPAL. Tugu itu sendiri diresmikan langsung oleh Wali Kota Banda Aceh.

Selanjutnya, pada tahun 2014, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh bekerjasama dengan Balai Arkeologi Sumatera Utara juga pernah mengadakan penelitian dan pendataan tinggalan arkeologis di seluruh Kawasan Situs Gampong Pande. Penelitian itu memaparkan bukti-bukti temuan berbagai artefak dan situs berskala dunia di seluruh Kawasan Situs Gampong Pande. “Termasuk di dalam lokasi TPA dan lokasi pembangunan IPAL sekarang,” kata Cut Putri.

Darud Dunya meminta Wali Kota Banda Aceh sebagai pengambil kebijakan hari ini untuk tidak melanjutkan kesalahan para pendahulunya dengan alasan keterlanjuran.

Tak hanya itu, Darud Dunya juga mengingatkan Wali Kota Banda Aceh untuk taat dan patuh pada Fatwa MPU Aceh Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemeliharaan Situs Sejarah dan Cagar Budaya dalam Perspektif Syariat Islam.

“Kami meminta Wali Kota Banda Aceh untuk memindahkan proyek IPAL, TPA Sampah dan IPLT Tinja ke tempat lain yang tidak merusak, menghilangkan, mengotori dan melecehkan kawasan situs sejarah cagar budaya Islam. Semoga Allah membuka hati Wali Kota Banda Aceh untuk menjaga marwah, harkat dan martabat Bangsa Aceh,” pungkas Cut Putri.[]