SEBANYAK 39,78 persen dari total 397.322 persil tanah wakaf belum memiliki sertifikat dan berstatus hukum lemah di Indonesia. Sementara 239.279 persil atau 60,22 persen tanah wakaf lainnya sudah bersertifikat.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam sambutan tertulis Rapat Koordinasi Nasional Badan Wakaf Indonesia, Selasa, 30 Maret 2021.

Dia mengakui adanya kendala dalam sertifikasi tanah wakaf. Kendala pertama, minimnya pemahaman nazhir tentang pengamanan aset wakaf.

Kedua, prosedur sertifikasi yang masih menyulitkan. Ketiga, biaya sertifikasi yang besar.

Ma’ruf Amin berharap permasalahan ini harus segera diselesaikan oleh Badan Wakaf Indonesia, guna menghindari potensi masalah di masa mendatang.

“Tanah wakaf yang belum bersertifikat berpotensi menimbulkan sengketa baik dari ahli waris maupun pihak lain, dan bahkan berubah statusnya menjadi bukan wakaf,” kata Ma’ruf Amin seperti dilansir CNN Indonesia.

Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan Badan Wakaf Indonesia untuk mengatasi itu. Salah satunya, segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperbaiki hal tersebut.

Wapres Indonesia tersebut juga meminta forum mengusulkan agar pemerintah memberikan pembebasan biaya sebagaimana yang telah diterapkan oleh Kementerian ATR/BPN, dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) untuk mengatasi biaya sertifikasi tanah wakaf.

Selain itu, dalam forum tersebut, Wapres Ma’ruf juga mendorong Badan Wakaf Indonesia untuk mengoptimalkan potensi wakaf yang ada. “Misalnya dengan menggali wakaf dari perusahaan atau membuat CSR menjadi wakaf,” katanya.[]