Wakil Menteri ATR/Waka BPN Surya Tjandra memberikan sertifikat tanah untuk korban konflik, mantan GAM, dan tahanan politik yang mendapat asimilasi dari pemerintah | Foto: BPN

SEBANYAK 755 mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tahanan politik amnesti dan korban konflik di Pidie Jaya mendapat sertifikat Hak Milik tanah, Selasa, 9 Februari 2021. Penyerahan sertifikat tersebut dilaksanakan secara simbolis kepada dua perwakilan penerima yang diberikan langsung oleh Wakil Menteri ATR/Waka BPN Surya Tjandra.

“Ini merupakan bentuk apresiasi penghormatan kami kepada apa yang sudah dilakukan teman-teman pemerintah daerah, Kanwil BPN Provinsi Aceh, dan Kantor Pertanahan setempat,” kata Surya Tjandra.

Dia mengatakan semua sertifikat tersebut merupakan tanggung jawab negara, khususnya Kementerian ATR/BPN. Menurut Surya, tanggung jawab seperti ini memang tidak mudah untuk diselesaikan.

“Enam belas tahun harus berjuang membereskan sisa luka lama konflik di Aceh. Paling tidak hari ini kita maju satu langkah, besok satu langkah dan satu langkah lagi. Aceh tidak boleh balik lagi ke era konflik, kita ingin ada pembangunan,” pesan Wamen.

Pemberian sertifikat tanah tersebut merupakan salah satu wujud pelaksanaan point 3.2.5 nota damai antara GAM dengan RI yang berlangsung di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005 lalu. Adapun penerima yang dimaksud dalam poin tersebut adalah para mantan pasukan GAM, tahanan politik yang telah memperoleh amnesti, dan rakyat sipil korban konflik.

Pemberian tanah tersebut bertujuan untuk dijadikan sebagai lahan pertanian yang pantas dan merupakan APL, bukan tanah yang masuk dalam kawasan hutan lindung.

Ilustrasi konflik Aceh | SS Amnesty International

Sejarah mencatat, konflik antara Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berpangkal pada tahun 1976. Kala itu, Hasan Tiro sebagai tokoh sentral GAM secara unilateral mendeklarasikan kemerdekaan dengan batas wilayah merujuk pada era Kesultanan Aceh Darussalam. Deklarasi tersebut dilakukan di Gunung Halimon pada 4 Desember 1976.

Sejak itu, konflik politik di Bumi Serambi Mekkah tidak dapat dielakkan. Namun, perang dalam skala besar jarang terjadi.

Merujuk catatan Amnesty International, pelanggaran HAM di Aceh diperkirakan terjadi antara tahun 1989 hingga 2004, yaitu selama operasi militer yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia. Ini merupakan periode DOM pertama di Aceh.

Pelanggaran HAM di Aceh juga diperkirakan terjadi pada periode kedua pemberlakuan DOM yaitu antara tahun 2003-2004.

Sementara jumlah korban diperkirakan mencapai 10 ribu hingga 30 ribu orang dari perang yang berlangsung selama 29 tahun tersebut. Crisis Management Initiative (CMI) bahkan memperkirakan sekitar 10 ribu orang tewas dalam konflik Aceh. Namun, catatan berbeda disampaikan BRA yang memperkirakan 30 ribu orang terbunuh dalam perang Aceh.

KontraS Aceh pada 3 Desember 2002 menyebut konflik di Aceh juga menyebabkan 4.908 orang menjadi korban kekerasan selama konflik berlangsung.

Korban konflik di Aceh tersebut tidak hanya meliputi para pihak yang bertikai, tetapi juga menyasar rakyat biasa, para tokoh Aceh, ulama, dan juga politisi serta akademisi. Kekerasan akibat konflik juga menyasar para mahasiswa, aktivis dan juga jurnalis di Aceh.[]