Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo | Foto: minenews

POLRI akan selektif dalam menerapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE seiring dengan dibukanya ruang kritik dan saran oleh pemerintah. Langkah tersebut dilakukan guna menghindari adanya upaya saling lapor menggunakan pasal-pasal yang dianggap karet dalam UU ITE.

“Atau lebih dikenal dengan istilah mengkriminalisasikan dengan UU ITE, ini bisa ditekan dan dikendalikan,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam keterangan resminya melalui situs Mabes Polri, Senin, 15 Februari 2021 kemarin.

Baca juga: Antikritik

Menurutnya Polri juga akan lebih mengedepankan edukasi, persuasi dengan langkah-langkah yang bersifat restorative justice. Dengan begitu, kata Sigit, penggunaan ruang siber dan digital bisa berjalan dengan baik.

Pun begitu, Kapolri memberi catatan agar publik di Indonesia dalam bermedia sosial juga dapat mematuhi aturan serta etika yang berlaku.

“Undang-Undang ITE juga menjadi catatan untuk kedepan betul-betul kita bisa laksanakan penegakan hukum secara selektif dengan mengedepankan edukasi, mengedepankan sifat persuasi dan kemudian kita upayakan untuk langkah-langkah yang bersifat restorative justice,” pungkas Listyo Sigit.[]