ANGGOTA DPD RI Fadhil Rahmi berharap elit Aceh menyatukan sikap terkait pelaksanaan pilkada Aceh di 2022. Hal ini menurutnya penting untuk menjaga kekhususan Aceh seperti yang telah diatur dalam UU RI Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

“Jadi kekhususan yang sesuai Undang-Undang 11/2006 perlu dijaga sama-sama. Meuhan kakeuh gadeh saboh-saboh,” kata senator muda asal Aceh ini, Kamis, 4 Februari 2021.

Secara pribadi, Fadhil Rahmi tidak mempersoalkan dampak maupun hasil yang bakal dicapai dalam Pilkada 2022. Hal terpenting menurut pria tersebut adalah kewajiban bagi semua pihak di Aceh untuk memperjuangkan Pilkada 2022.

Kekhawatiran Fadhil Rahmi memang beralasan setelah banyak kekhususan Aceh yang telah dianulir oleh Pusat. Perkara lambang dan bendera Aceh adalah salah satunya. Belum lagi berbicara tentang izin investasi dan tata kelola izin pertambangan yang juga sudah diambil alih oleh Jakarta melalui UU Cipta Kerja alias Omnibus Law.

“Jika tidak, Aceh tidak lagi memiliki nilai politis di mata Jakarta,” ujar pria yang akrab disapa Syech Fadhil ini lagi.

Pun demikian, Fadhil Rahmi menekankan pentingnya pola komunikasi jajaran eksekutif dan legislatif Aceh dengan pemerintah pusat di Jakarta. Dia menilai komunikasi ala Aceh nan keras seperti yang dipraktikkan selama ini dengan disertai ancaman-ancaman dan sikap saling tidak percaya mesti dihilangkan.

“Kuatkan pendekatan argumentatif, persuasif dan bangun kepercayaan,” katanya. “Kalau para elit di Aceh sudah seiya sekata. Ada kami juga di DPD dan DPR RI asal Aceh di Jakarta. Kita bisa sama-sama melogikakan hal ini pada elit di Jakarta,” tambah Fadhil Rahmi yang dikenal dekat dengan kalangan dayah di Aceh ini lagi.

Menurutnya apa yang diyakini oleh kalangan DPR Aceh selama ini sudah benar, termasuk menyuarakan perjuangan pelaksanaan Pilkada di tahun 2022 bukan pada 2024. Namun Fadhil mengulangi, hal terpenting dalam perjuangan tersebut adalah mengubah pola komunikasi. “Beu leubeh soft nah,” pungkas Fadhil Rahmi.

Sebelumnya diberitakan, enam fraksi di DPR RI, yakni PDIP, Gerindra, Golkar, PPP, PKB, dan PAN, menginginkan pilkada serentak berlangsung pada tahun 2024 seperti usulan eksekutif. Sementara PD, PKS, dan NasDem menginginkan pilkada digelar pada 2022.

Padahal draft RUU Pemilu yang mengatur Pilkada 2022 sebelumnya telah masuk Prolegnas Prioritas 2021 dan sudah ketuk palu tingkat satu. Meskipun demikian Prolegnas belum disahkan di paripurna.

Pasal mengenai jadwal Pilkada 2022 tertuang dalam Pasal 731 ayat (2) draf RUU Pemilu, yang bunyinya, “Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2017 dilaksanakan pada tahun 2022.”

Di tengah pembahasan draft RUU Pemilu tersebut belakangan muncul wacana dari Kemendagri untuk menyeragamkan Pilkada ke tahun 2024, menimbang UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi landasan pemilu di 2019.

Polemik pelaksanaan Pilkada di tingkat nasional ini kemudian turut berdampak pada kekhususan Aceh. Hal inilah yang membuat sejumlah partai politik lokal seperti Partai Aceh, PNA dan PDA bersuara dan bersikukuh bahwa Pilkada Aceh dilaksanakan tahun 2022. Terlebih anggaran untuk Pilkada juga sudah dipersiapkan. Begitu pula dengan KIP Aceh yang telah mulai menjadwalkan tahapan Pilkada 2022 setelah ditetapkan beberapa waktu lalu.

Dukungan pelaksanaan Pilkada 2022 bersandar pada UUPA juga disuarakan oleh Fraksi-fraksi dan Komisi di DPRA, dan beberapa partai politik nasional tingkat Aceh. Fraksi Partai Aceh, misalnya. “Di tingkat partai, Mualem (Muzakir Manaf) sudah beberapa kali menyampaikan tidak ada tawar-menawar lagi. (Pilkada) Tetap di 2022,” kata Ketua Fraksi PA Tarmizi Panyang kepada awak media.

Hal senada juga disampaikan PNA dan PDA yang bersikeras agar Pilkada Aceh digelar pada 2022, sesuai amanah UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.[]