PEMERINTAH Pusat diminta untuk bertanggung jawab dalam melindungi situs-situs sejarah agar tidak musnah akibat pelaksanaan sejumlah proyek yang ada di Aceh. Saat ini terdapat dua proyek nasional di Aceh yang dinilai mengancam keberadaan situs sejarah, pertama proyek Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di kawasan Gampong Pande, Banda Aceh, dan proyek pembangunan gerbang tol Baitussalam di Lambada Lhok, Aceh Besar.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Ketua Peusaba Aceh, salah satu elemen sipil yang berkutat di penyelamatan situs cagar budaya, Mawardi Usman. Menurutnya proyek keberlanjutan IPAL yang kembali diusul oleh Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman berada di kompleks pemakaman para raja dan ulama Aceh. Selain itu, berdasarkan penelitian Peusaba, juga diketahui kawasan tersebut merupakan bekas tapak istana Darul Makmur Farusah Pindi atau Merusah Pindi.

“Peusaba memiliki sumber sejarah tentang Istana Darul Makmur Farusah Pindi sebagai Titik Nol Kesultanan Aceh Darussalam dan juga banyak data lainnya,” kata Mawardi, Kamis, 25 Februari 2021.

Dia mengatakan pihaknya juga mendapat dukungan dari para ahli sejarah nasional dan internasional dalam penelitian di Gampong Pande. Penelitian di kawasan tersebut menurut Mawardi juga pernah dilakukan dengan georadar serta melibatkan pakar dari internasional.

“Ini berbeda dengan ahli sejarah 75 sen yang menggunakan sumber sejarah berupa buku sampul majalah, buku bergaris 16 halaman dan daun pisang kering,” ketus Mawardi.

Dia menyebutkan Peusaba telah melihat dan membaca isi surat Wali Kota Banda Aceh yang meminta pemerintah pusat, di bawah Kementerian PUPR untuk melanjutkan proyek IPAL. Sebagai kaki tangan pemerintah pusat di Aceh, Peusaba juga memaklumi ketidakberdayaan Pemerintah Aceh dalam hal melarang keberlanjutan proyek-proyek nasional tersebut.

Meskipun demikian, Peusaba sangat berharap Pusat dapat berpikir jernih dalam bertindak sebelum melanjutkan proyek pembuangan tinja di atas makam para raja dan ulama di Aceh tersebut. “Apalagi sudah keluar fatwa haram jika melecehkan apalagi memusnahkan situs sejarah,” katanya lagi.

Mawardi khawatir jika proyek IPAL di Gampong Pande dan pembangunan gerbang tol sampai harus menghilangkan situs sejarah akan menimbulkan kemarahan rakyat. Dia kembali merujuk sejarah perlawanan Pangeran Diponegoro yang terjadi di Jawa. Menurutnya perang tersebut meletus lantaran Belanda hendak membangun jalan dan bertujuan menghancurkan makam leluhur Pangeran Diponegoro. Akibat perang tersebut, Belanda merugi selama puluhan tahun dan nyaris bangkrut.

“Padahal perang Jawa hanya berlangsung lima tahun, 1825 hingga 1830,” kata Mawardi.

Perang Diponegoro tersebut kemudian tidak hanya menjadi pengalaman berharga bagi Belanda, tetapi juga menjadi pelajaran penting bagi Kesultanan Aceh Darussalam. Sebagai salah satu perpanjangan tangan kekhalifahan Turki Utsmaniyah di Sumatra, Sultan Aceh kemudian memberitahukan hasil perang di Jawa tersebut kepada kalifah. Aceh yang telah belajar dari Perang Diponegoro kemudian secara tegas menolak keinginan Belanda untuk membangun mercusuar serta jalur kereta api kisaran tahun 1872.

Penolakan tersebut disahut dengan perang oleh Belanda yang kemudian turut menghancurkan sejumlah wilayah di pesisir pantai Aceh. Perang ini juga telah menenggelamkan kedaulatan Kesultanan Aceh Darussalam hingga akhirnya bergabung dengan Indonesia.

Belanda yang telah menguasai sebagian daerah penting di Aceh, termasuk istana Darud Donya dan ibukota, kemudian turut merusak makam-makam leluhur Sultan Aceh untuk mendirikan tangsi militer dan pusat pemerintahannya. Pengrusakan ini sempat mendapat sorotan dari kalangan internal Belanda karena dinilai sebagai tindakan tidak beradab dan merupakan kejahatan perang. (Baca: Jejak Gubernur Belanda di Aceh)

Mawardi berharap apa yang dilakukan oleh Belanda tersebut tidak terulang di masa Aceh telah menyatakan bersatu di bawah bendera NKRI. Dia juga meminta rakyat Aceh untuk bersatu melindungi situs sejarah Kesultanan Aceh Darussalam, termasuk nisan-nisan para raja dan ulama.

“Ini harga diri bangsa Aceh. Jika kita kalah, maka mereka akan berpesta pora dengan menginjak-injak makam indatu kita para pejuang Islam,” pungkas Mawardi Usman.[]