Temuan makam kuno Aceh di lokasi IPAL Gampong Pande-Gampong Jawa, Banda Aceh | Foto: Mapesa

RENCANA Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman untuk kembali melanjutkan proyek Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Gampong Pande menuai kritikan keras dari sejumlah pemerhati sejarah. Berbagai tanggapan menentang rencana tersebut berdatangan, tidak hanya dari kalangan aktivis lokal hingga peneliti internasional, terkait pentingnya kawasan tersebut bagi sejarah Islam Asia Tenggara.

Sebagaimana diketahui, Masyarakat Peduli Sejarah Aceh (Mapesa) telah lama mengingatkan bahwa kawasan Gampong Pande, Gampong Jawa dan bahkan daerah aliran sungai Krueng Aceh merupakan kawasan penting dalam catatan sejarah Aceh.

Kawasan yang dianggap penting tersebut juga berlaku untuk kawasan proyek IPAL, Tempat Pembuangan Akhir (TPA), bahkan lokasi Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Lampulo.

Dugaan itu kemudian diperkuat dengan adanya temuan beberapa nisan kuno di bawah permukaan tanah ketika proyek IPAL dilakukan. Pada awalnya, proyek tersebut berhasil dihentikan setelah mendapat protes keras dari berbagai elemen sipil serta keluarnya Fatwa MPU Aceh.

Namun, setelah menggelar rapat pada awal Februari 2021 lalu dan keluarnya hasil kajian arkeologi internal, Pemko Banda Aceh kembali mewacanakan keberlanjutan proyek IPAL di lokasi yang sama. Rencana tersebut terungkap setelah sepucuk surat yang ditandatangani Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman kepada Kementerian PUPR tersebar ke publik.

Baca juga: Sejarawan Inggris Annabel Teh Gallop Dukung Penyelamatan Situs Gampong Pande

Tokoh masyarakat Aceh-Solo dan juga pemerhati sejarah Aceh, Haji Adi Fa, turut menolak keras rencana melanjutkan proyek IPAL di Gampong Pande, setelah sempat dihentikan pada 2017 lalu. Apalagi di lokasi pembangunan IPAL turut ditemukan berbagai batu nisan peninggalan Kesultanan Aceh.

Adi Fa yang juga kini menjadi Ketua Yayasan Masyarakat Aceh (YANMAS) berpendapat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Banda Aceh, T Jalaluddin, dan Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman perlu mengkaji ulang rencana tersebut meskipun kini surat yang bernomor: 660/0253, tanggal 16 Februari 2021, perihal lanjutan pembangunan IPAL Kota Banda Aceh, yang ditujukan kepada Menteri PUPR c/q. Dirjen Cipta Karya, di Jakarta telah dikirimkan.

“Tak ada kata terlambat dan tidak mungkin, untuk menyelamatkan sebuah peradaban besar yang tidak hanya milik Kota Banda Aceh saja, tetapi Gampong Pande merupakan sebuah peradaban besar yang dimiliki oleh Asia Tenggara,” kata Adi Fa kepada sumaterapost.com, Jumat, 26 Februari 2021 malam.

Baca juga: Sejarawan Turki Paparkan Fakta Mengapa Gampong Pande Penting

Dia menilai, pemerintah kota perlu melakukan kajian ulang dengan mengundang semua elemen dan unsur masyarakat untuk duduk bermusyawarah bersama terkait hal tersebut. Adi Fa juga menyarankan Aminullah agar tidak hanya mendengar masukan sepihak, baik dari konsultan maupun arkeolog internal pemerintah.

“Di Aceh selama ini cukup banyak tokoh dan lembaga pemerhati sejarah Aceh yang cukup aktif dan menjaga eksitensi keberadaan cagar budaya Aceh meskipun tanpa dorongan dan biaya dari pemerintah yang menurut saya lebih kredibel dan integritasnya lebih dipercaya oleh masyarakat. Senseu beuneung tawoe bak pruet, karue buet tawoe bak punca,” ujar Ketua Yanmas ini berfilosofi.

Baca: Mapesa Keluarkan Mosi Tidak Percaya Terhadap Aminullah Usman

Di sisi lain, Adi Fa menyebutkan kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh membangun pengolahan limbah di kawasan Gampong Jawa-Gampong Pande dan tepi Krueng Aceh, juga tidaklah tepat. Menurut Adi, hal ini sama dengan tidak mengindahkan hal-hal yang memiliki nilai penting dalam sejarah dan budaya masyarakat Aceh serta mengabaikan nilai-nilai keindahan serta tradisi “meusaneut” dan “beu-muslihat” dalam etika kehidupan masyarakat Aceh yang Islami.

Dia turut mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menjaga situs sejarah dan cagar budaya Aceh yang selama ini hilang serta rusak akibat perang merebut kemerdekaan, konflik berkepanjangan, musibah alam termasuk gempa dan tsunami.

“Banda Aceh sebagai salah satu kota tertua di Indonesia, tetapi sayangnya kita tak dapat menjaga dan menunjukan bukti dan identitas kita sebagai bangsa yang berperadaban,” pungkas Adi Fa.[]