Ilustrasi kawasan Gampong Pande

CENTRAL of Information for Sumatra Pasai Heritage (CISAH) menyayangkan langkah Pemko Banda Aceh yang meminta Kementerian PUPR melanjutkan proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Gampong Pande. CISAH menilai kebijakan itu menunjukkan Pemko Banda Aceh tidak serius dalam menyelamatkan situs bersejarah.

“Kota Banda Aceh yang merupakan pusat dari peradaban Kerajaan Bandar Aceh Darussalam seharusnya memiliki konsep yang jelas dalam mengatur tata ruang kota. Di sini kami melihat pemerintah kota sangat acuh terhadap respon publik, yang selama ini menyuarakan penyelamatan sejarah yang terdapat di ibu kota Provinsi Aceh tersebut,” kata Ketua CISAH, Abd. Hamid, Jumat, 26 Februari 2021.

Pernyataan CISAH itu menanggapi surat Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) c/q. Dirjen Cipta Karya di Jakarta, tanggal 16 Februari 2021, perihal lanjutan pembangunan IPAL Kota Banda Aceh.

CISAH menilai langkah yang dilakukan Pemko Banda Aceh tersebut sangat bertentangan dengan ruh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Dalam UU itu disebutkan, perlindungan terhadap situs arkeologi atau warisan budaya) adalah karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan. Bunyi UU itu dapat dilihat pada pasal 1 ayat (1).

Hal inilah menurut CISAH, sebuah situs arkeologi, warisan budaya atau cagar budaya, seperti sebuah lokasi pemakaman bersejarah, tidak dinilai penting hanya karena merupakan makam raja dan keluarga raja, tapi karena nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama atau kebudayaan yang dimilikinya.

Seperti diketahui, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman menyurati Kementerian PUPR untuk melanjutkan proyek Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Gampong Pande Banda Aceh. Permintaan itu disampaikan Aminullah setelah keluarnya hasil kajian yang dilakukan tim arkeologi dari PUPR dan Pemko Banda Aceh. Rencana melanjutkan proyek IPAL juga bersandar pada hasil rapat yang dilakukan Pemko Banda Aceh pada awal Februari 2021 lalu. (Baca: Bukan Makam Para Raja Jadi Alasan Wali Kota Lanjutkan Proyek Tinja di Gampong Pande)

Dalam surat itu, Pemko Banda Aceh menyebutkan hasil kajian memperlihatkan bahwa kompleks makam di lokasi IPAL tersebut tidak berkaitan dengan raja-raja Aceh Darussalam di masa lalu. Selain itu, Aminullah beralasan kompleks makam yang diperkirakan berasal dari abad 18 tersebut juga belum terdaftar dalam situs cagar budaya. Hal ini membuat Aminullah optimis pihaknya tidak akan terjerat hukum dan menyalahi UU Cagar Budaya.

Keinginan Wali Kota Banda Aceh tersebut langsung memantik protes dari publik di Aceh, terutama dari kalangan sejarawan dan aktivis yang berkutat di bidang penyelamatan sejarah. Peusaba dan Mapesa, salah satunya.

Kedua lembaga tersebut menilai keinginan Wali Kota Banda Aceh yang bersandar pada hasil kajian internal dan bersifat subjektif. Apa yang dilakukan oleh Wali Kota Banda Aceh tersebut juga dinilai setakat dengan program-program Belanda di masa lalu yang getol menghancurkan makam-makam leluhur Aceh saat invasi dilakukan di daerah tersebut.[]