Vaksin Sinovac
Ilustrasi vaksin Sinovac | Foto: Sciencemag.org

TENAGA kesehatan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Aceh bakal dikenakan sanksi jika tidak bersedia mengikuti vaksin Covid-19 seperti yang telah ditetapkan pemerintah. Sementara bagi tenaga kesehatan berstatus kontrak akan diberhentikan kalau keberatan divaksinasi.

Ancaman sanksi dan pemberhentian tersebut dipertegas dalam Instruksi Gubernur Aceh Nomor 02/INSTR/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi  Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Tenaga Kesehatan (Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak) pada Pemerintah Aceh, yang diteken Nova Iriansyah, Jumat 5 Februari lalu.

Dalam Instruksi Gubernur itu juga disebutkan semua tenaga kesehatan, yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Pemerintah Aceh yang bekerja pada Rumah Sakit, Klinik, Balai, dan Kantor yang mengurusi bidang kesehatan wajib mengikuti vaksin. Bagi tenaga kesehatan yang berstatus kontrak juga diminta untuk menandatangani surat tidak bersedia divaksin seperti yang terlampir dalam Instruksi tersebut.

Ingub Aceh tersebut merupakan aturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Virus Covid-19.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto dalam siaran pers kepada awak media membenarkan adanya penekanan kewajiban mengikuti vaksin bagi pegawai di lingkup pemerintah Aceh tersebut. Pihaknya juga mengajak pemerintah kabupaten dan kota untuk ikut serta menyukseskan program vaksin ini.

“Vaksin ini penting untuk melindungi diri, orang tua dan anak-anak di rumah. Vaksin juga melindungi saudara kita yang komorbid. Karena itu kita mengajak juga seluruh pemerintah kabupaten dan kota se Aceh untuk menyukseskannya,” kata Iswanto.

Seperti diketahui, program vaksinasi Covid-19 telah diluncurkan oleh pemerintah Indonesia setelah izin BPOM keluar beberapa waktu lalu. Program vaksinasi juga dilaksanakan setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan vaksin produk Sinovac terjamin halal dan suci.

Selain itu, Presiden Indonesia Joko Widodo bersama sejumlah tokoh publik lainnya juga sudah mengikuti vaksinasi Covid-19. Sementara di Aceh, Gubernur Nova Iriansyah bersama sejumlah pejabat lainnya, baik dari kalangan sipil hingga militer pun telah diberikan vaksin tersebut.

Meskipun demikian, pemberian vaksin kepada masyarakat dipastikan belum dapat menjamin seseorang tidak lagi terpapar virus corona. Untuk itu, pemerintah melalui BNPB beberapa waktu lalu kerap menyosialisasikan masyarakat Indonesia untuk selalu mengedepankan hidup bersih melalui penggunaan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan.

Pertanyaannya jika vaksin belum dipastikan dapat menghalau virus Covid-19, lantas mengapa dipaksakan pemakaiannya kepada sejumlah penduduk di Indonesia?[]