ALIANSI Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh meminta Polri agar tidak menggunakan KUHP dalam menyelesaikan sengketa pers yang terjadi di Aceh. Akan tetapi, AJI Banda Aceh berharap segala sesuatu yang bersifat karya jurnalistik jika dianggap bermasalah dapat menyerahkannya ke Dewan Pers atau diproses secara internal oleh pihak pers.

Hal tersebut disampaikan Ketua AJI Banda Aceh, Misdarul Ihsan, saat menyambut kedatangan Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy SIK ke kantor AJI Banda Aceh, di Lueng Bata, Kamis, 25 Februari 2021 kemarin.

Kehadiran Kabid Humas Polda Aceh ini disambut langsung oleh Ketua AJI Banda Aceh Misdarul Ihsan dan Sekretaris AJI Banda Aceh, Afifuddin.

Dalam kesempatan itu, Kabid Humas menyampaikan bahwa kedatangannya bersama staf untuk berkunjung dan bersilaturahmi dengan awak media di bawah wadah AJI. Mereka juga ingin sharing informasi yang bersifat simbiosis mutualisme dalam mendukung tugas masing-masing, baik di kepolisian maupun dalam kegiatan jurnalistik.

Kabid Humas Polda Aceh berharap awak media dapat lebih sejuk dalam menyampaikan informasi. Selain itu awak media juga diharap menjadikan kegiatan jurnalistik yang lebih maju.

Winardy turut mengajak awak media untuk membesarkan Aceh menjadi lebih hebat melalui pemberitaan yang lebih kondusif guna menarik minat investor datang ke daerah tersebut.

Winardy mengatakan Polri akan lebih selektif dalam menangani kasus-kasus terkait UU ITE. Mereka juga akan mengikuti koridor-koridor dengan mengedepankan restorative justice.

“Restorative justice ini juga diberlakukan dalam penegakan hukum lainnya dengan lebih dahulu mengedepankan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat, ketimbang dilakukan penegakan hukum,” tambah Kabid Humas.

Menurutnya Polri melakukan penegakan hukum dengan melihat asas manfaat hukum dan keadilan di masyarakat serta menjadikannya sebagai upaya terakhir atau ultimum remidium.

“Restrorative justice dilakukan dengan syarat-syarat sebagaimana Perkap Kapolri tentang Manajemen Penyidikan sehingga tetap menjamin kepastian hukum dan lebih bermanfaat untuk kepentingan masyarakat,” tutur Kabid Humas.[]