PENJAGA Pantai China atau China Coast Guard telah diizinkan untuk menembak kapal asing “pencuri ikan” termasuk di zona sengketa. Penegasan tersebut diperkuat melalui UU yang baru disahkan pada Jumat, 22 Januari 2021kemarin.

China memiliki sengketa kedaulatan maritim dengan Jepang di Laut China Timur dan dengan beberapa negara Asia Tenggara di Laut China Selatan. Keluarnya UU tersebut menimbulkan kekhawatiran para pihak akan meningkatnya eskalasi konflik di wilayah sengketa, termasuk di Laut China Selatan.

Dilansir dari Al Jazeera, Sabtu, 23 Januari 2021, draf susunan kata dalam RUU yang diterbitkan sebelumnya, penjaga pantai diperbolehkan menggunakan “semua cara yang diperlukan” untuk menghentikan atau mencegah ancaman dari kapal asing. Hal tersebut juga memungkinkan China untuk mengerahkan berbagai jenis senjata, kapal dan juga kekuatan udara dalam menangani kapal asing tersebut.

RUU tersebut juga memungkinkan personel penjaga pantai untuk menghancurkan struktur negara lain yang dibangun di atas terumbu karang, yang diklaim China. Para penjaga pantai juga diperbolehkan naik serta memeriksa kapal asing di perairan yang diklaim oleh China.

RUU itu juga memberdayakan penjaga pantai untuk membuat zona eksklusi sementara “sesuai kebutuhan” untuk menghentikan kapal dan personel lain masuk.

Langkah terbaru China ini dikhawatirkan dapat memperumit hubungannya dengan Amerika Serikat, yang mempertahankan aliansi strategis dengan beberapa negara Asia-Pasifik termasuk Jepang, Filipina, Vietnam, dan Indonesia.

Dalam sebuah posting media sosial, Christian Le Miere, seorang analis diplomasi maritim dan pendiri kelompok yang berbasis di London dan Den Haag, Arcipel, mengatakan undang-undang baru itu “menyerang jantung” dari kebijakan kebebasan navigasi AS di Laut China Selatan.

“Penjaga pantai China sudah melakukan sebagian besar tugas berat dalam pemaksaan maritim di laut dekat, jadi ada baiknya memeriksa undang-undang yang baru saja disahkan tentang masalah ini.”[]