Ilustrasi

PEMERINTAH diminta untuk tidak memaksa vaksinasi Covid-19 terhadap masyarakat di Aceh. Terlebih vaksin yang didatangkan tersebut belum mendapat sertifikasi halal dan masih mengandung keraguan terhadap efek samping penggunaannya.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Ikatan Muslimin Aceh Meudaulat, Tgk Muslim At Thahiri, dalam siaran pers yang diterima sumaterapost.com di Banda Aceh, Rabu, 6 Januari 2021 malam.

“Setiap rakyat punya hak untuk merdeka, dan rakyat bukan kelinci percobaan, maka rakyat harus diberikan kebebasan untuk memilih divaksin atau tidak,” kata Tgk Muslim.

Selain itu, pimpinan Dayah Darul Mujahidin tersebut juga masih meragukan kehalalan dan efek vaksin Covid-19. Hingga saat ini, menurut Tgk Muslim, para ahli masih memperdebatkan efek vaksin.

“Bahkan banyak negara yang masih menolak vaksin produk China tersebut, maka hal wajar bila banyak masyarakat yang menolak vaksinasi,” lanjut Tgk Muslim.

Dia juga meminta Pemerintah Aceh untuk kembali mempertimbangkan dari segala sudut penggunaan vaksin Sinovac, baik dari sudut agama atau syariat maupun sudut kesehatan.

“Jangan asal maksa dan asal ikut-ikutan,” tambah Tgk Muslim.

Dia bahkan menyarankan Pemerintah Aceh untuk melakukan serta mendukung pelaksanaan zikir dan do’a di setiap masjid, meunasah dan dayah supaya wabah corona hilang dari Aceh. “Bukan ikut-ikutan membantu memperkaya China dengan memakai vaksin China.”

Tgk Muslim juga meminta anggota DPR untuk membela rakyat dan tidak tidur di kantor parlemen. Dia mengibaratkan nasib rakyat sekarang ini bak burung dalam sangkar. “Ekonomi hancur, tambah lagi ditakut-takuti dengan covad covid serta vaksinasi yang belum jelas. Mau dijadikan apa rakyat ini?” Tanya Tgk Muslim.

Sebanyak 14 ribu dosis vaksin Covid-19 buatan Sinovac telah disalurkan PT Biofarma untuk Aceh. Vaksin itu masuk ke daerah tersebut melalui Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar, pada Selasa, 5 Januari 2021.

Belasan ribu dosis vaksin Sinovac buatan China itu kini disimpan di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Aceh. Penyaluran vaksin tersebut belum dilakukan ke 23 kabupaten dan kota di Aceh lantaran masih menunggu petunjuk dari Kementerian Kesehatan RI.

Kepala Dinas Kesehatan Aceh, dr Hanif, sebelumnya menyebutkan alokasi vaksin tahap pertama per kabupaten/kota diperkirakan sebanyak 22 persen dari total sebanyak 62.255 tenaga kesehatan di Aceh.

Sebelumnya, Juru Bicara Vaksin Covid-19 PT Bio Farma, Bambang Herianto, menyebutkan program vaksinasi baru dapat dilakukan setelah diperoleh izin dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Merujuk keterangan Bambang dalam situs sehatnegeriku.kemkes.go.id, dijelaskan vaksin Covid-19 buatan Sinovac tidak mengandung vero cell atau sel vero (jalur sel yang berasal dari ginjal monyet hijau Afrika). Menurutnya sel tersebut hanya digunakan sebagai media kultur untuk media kembang dan tumbuh virus. Sel itu juga berguna untuk proses memperbanyak virus sebagai bahan baku vaksin.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, jika tidak mempergunakan media kultur, maka virus akan mati sehingga tidak dapat digunakan untuk pembuatan vaksin.

Setelah mendapatkan jumlah virus yang cukup, maka akan dipisahkan dari media pertumbuhan dan sel vero ini tidak akan ikut atau terbawa dalam proses akhir pembuatan vaksin. “Dengan demikian, pada produk akhir vaksin, sudah dapat dipastikan tidak akan lagi mengandung sel vero tersebut,” jelas Bambang dalam situs itu.

Dia juga merincikan bahan-bahan yang dipergunakan dalam vaksin Sinovac, seperti virus yang sudah dimatikan (inactivated virus), alumunium hidroksida untuk meningkatkan kemampuan vaksin, larutan fosfat sebagai penstabil, dan larutan garam Natrium Klorida untuk memberikan kenyamanan dalam penyuntikan.

Bambang memastikan tidak ada bahan seperti boraks, formalin, merkuri, serta pengawet dalam vaksin Covid-19 buatan Sinovac.[]