KERAP meminta mutasi setelah pengangkatan melatarbelakangi kebijakan pemerintah untuk menghentikan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi guru mulai 2021. Kebijakan ini bakal dimulai pada penerimaan CPNS tahun 2021 ini. Sebagai pengganti, pemerintah akan merekrut calon guru melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sementara fokus penjaringan adalah honorer dengan jumlah slot mencapai satu juta.

Ketentuan ini sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PPPK. Beleid ini diteken Presiden Joko Widodo pada 28 September 2020 lalu.

Dilansir tempo.co, beleid tersebut juga menyebutkan soal kenaikan gaji secara berkala hingga daftar tunjangan yang diberikan, termasuk tunjangan keluarga, pangan hingga jabatan. Untuk gaji dan tunjangan PPPK yang bekerja di instansi pusat nantinya dibayarkan oleh APBN. Sementara PPPK yang bekerja di instansi daerah bakal dibebankan pada APBD.

Beleid tersebut juga turut melampirkan gaji para PPPK untuk setiap golongannya, dari terendah Rp1,7 juta hingga tertinggi Rp6,7 juta.

“Kami sepakat bahwa untuk guru itu akan beralih menjadi PPPK jadi bukan CPNS lagi. Ke depan, kami akan menerima guru dengan status CPNS, tapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK),” kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, dalam keterangannya pada Sabtu, 3 Januari 2020 lalu.

Apa yang membedakan ASN antara PNS dengan PPPK?

Kepala BKN menjelaskan dalam PPPK, pegawai ASN termasuk guru terikat kontrak, sehingga mereka harus menyelesaikan masa tugasnya sesuai dengan kontrak dan penempatannya.

Meskipun demikian, PPPK dan PNS sama-sama ASN sehingga setara dari segi jabatan. Hal yang membedakan hanya dari ada atau tidaknya fasilitas tunjangan pensiun.

Selain itu, PPPK juga berbeda dengan tenaga honorer karena memiliki kontrak tertulis dengan pengguna anggaran. “Bedanya kalau PNS mendapatkan (tunjangan) pensiun, PPPK tidak mendapatkan (tunjangan) pensiun,” ujar Bima.

Kebijakan baru pemerintah soal guru ini belakangan mendapat sorotan tajam dari publik. Hal tersebut kemudian disuarakan oleh anggota Komisi X DPR RI, Ali Zamroni.

Ali seperti dilansir JPNN menyebutkan kebijakan itu merupakan kezaliman dan menolak tegas keputusan tersebut.

“Bagaimana bisa guru tidak dimasukkan dalam formasi CPNS, itu namanya zalim. Jelas kita menolak adanya wacana penghapusan jalur CPNS bagi guru dalam seleksi ASN,” kata Ali.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi. Melalui keterangan tertulisnya, Unifah meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut.

“Semestinya pemerintah tetap membuka dua jalur rekrutmen guru, yakni melalui CPNS dan PPPK karena, ditilik dari tujuannya, PPPK dan CPNS memiliki sasaran berbeda,” kata Unifah.

Unifah menilai PPPK diperuntukkan bagi guru honorer yang usianya di atas 35 tahun. Sementara CPNS guru dimaksudkan memberikan peluang bagi guru honorer atau lulusan pendidikan yang usianya berada di bawah 35 tahun untuk menjadi PNS.

PGRI juga menilai penghapusan guru dari formasi CPNS membuat profesi tersebut tidak lagi dipandang sebagai profesi yang menjanjikan. PGRI pun khawatir dengan kebijakan pemerintah ini akan membuat jumlah guru di masa mendatang menjadi turun drastis.

“Peran guru sangat strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena itu rencana keputusan pemerintah tentang perubahan status guru ini dipandang PGRI dapat membuat profesi guru menjadi kurang dipandang, karena tidak ada kepastian status kepegawaian dan jenjang karir,” kata Unifah.

Mendapat sorotan tajam dari beberapa pihak, Selasa, 5 Januari 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud belakangan buka suara. Mereka menyebutkan formasi CPNS bagi guru tetap akan ada ke depannya, di samping rekruitmen guru PPPK skala besar yang menjadi fokus pemerintah di tahun 2021.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Iwan Syahril dalam siaran pers kementerian pada Selasa, hari ini.

Pemerintah, menurut Iwan, mendorong para guru honorer serta lulusan pendidikan profesi guru melamar menjadi guru PPPK. Menurutnya kinerja guru sebagai PPPK akan menjadi bagian dari pertimbangan penting dalam penerimaan CPNS.

“Kemendikbud terus berupaya memperjuangkan agar para guru mendapatkan kesempatan memperjelas status dan meningkatkan kesejahteraannya,” kata Iwan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim pun kembali mempertegas terkait peluang rekrutmen CPNS dari formasi guru. “Ingin saya koreksi mispersepsi di media bahwa tidak ada lagi formasi CPNS untuk guru, ini salah dan tidak pernah menjadi kebijakan Kemendikbud,” kata Nadiem seperti diunggah di akun Instagram pribadinya @nadiemmakarim, Selasa, 5 Januari 2021.

Meskipun demikian, Nadiem membenarkan bahwa pada tahun ini pemerintah lebih fokus merekrut guru honorer sebanyak 1 juta lewat jalur PPPK. Dia turut mendorong para guru honorer dan peserta lulusan pendidikan profesi guru untuk melamar lewat jalur tersebut.

“Kinerja guru PPPK yang baik nantinya akan menjadi pertimbangan saat melamar menjadi CPNS,” tulis Nadiem. Percaya?[]