DUA pemuda yang membonceng sepeda motor matic terpaksa memakirkan kendaraannya di depan gerbang Kantor Gubernur Aceh, Senin, 25 Januari 2021 siang. Di belakang pemuda itu menyusul beberapa sepeda motor beragam merk lain, yang juga datang, dari arah yang sama. Para pemuda tersebut terpaksa berhenti lantaran seorang satpam mencegat konvoi yang baru datang itu. Beberapa petugas berseragam juga telah menghalangi mereka dengan menutup gerbang berkelir putih tersebut.

Seorang pemuda yang menggunakan ikat kepala warna oranye kemudian mendekati pintu gerbang. Sementara dari halaman kantor Gubernur Aceh keluar beberapa pria berseragam ASN menjumpai pemuda itu. Pertemuan keduanya di depan pintu gerbang itu kemudian menjadi ramai, lantaran sekumpulan pemuda tersebut menyampaikan maksud mereka datang ke Kantor Gubernur Aceh. Mereka turut memperlihatkan dokumen-dokumen yang dibawa kepada si pria berseragam ASN tersebut.

Dalam komunikasi kedua belah pihak, terdengar keinginan para pemuda ini untuk masuk ke kantor Gubernur Aceh. Alasan kedatangan mereka saat itu adalah untuk menyampaikan aspirasi terkait dana hibah anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) kepada 100 Organisasi di Aceh.

Perwakilan APPA menunjukkan dokumen-dokumen untuk disampaikan kepada Gubernur Aceh terkait dana hibah Covid-19 | Foto: Boy Nashruddin Agus/Sumaterapost.com

Namun keinginan para pemuda yang belakangan diketahui dari Aliansi Pemuda Peduli Aceh (APPA) itu tidak terwujud. Alasan pria berseragam coklat yang mengaku dari Biro Humas Pemerintah Aceh itu karena kondisi daerah masih di bawah undang-undang kekarantinaan kesehatan. Artinya, para pemuda ini dilarang menggelar keramaian.

Tak menyerah begitu saja, akhirnya para pemuda tersebut menyabet spanduk-spanduk yang sedari tadi dibawa mereka di atas sepeda motor. Ada tiga spanduk besar yang digelar kemudian di depan pintu gerbang itu. Satu di antara tiga spanduk tersebut bertuliskan “Menggugat… Dana Hibah” dalam huruf kapital bercat hitam-merah.

Dalam spanduk tersebut juga ditulis, “mendesak Gubernur untuk menuntut oknum yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana hibah.”

Selain menggelar spanduk, beberapa diantara demonstran turut menggantung kertas HVS A4 di leher mereka. Kertas-kertas itu berisi tulisan “Rakyat Miskin” dan juga “OKP”.

Seorang pemuda yang belakangan diketahui sebagai Koordinator Aksi APPA, Balma Amaldi, menyebutkan bahwa mereka menolak dana hibah pemerintah untuk 100 Organisasi di Aceh. Menurutnya, dana hibah bersumber dari anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) tersebut seharusnya dikucurkan untuk orang-orang yang lebih membutuhkan.

“Nomenklatur anggaran Covid itu untuk tiga orang, pertama tenaga kesehatan, kedua orang kesehatan, ketiga masyarakat yang terdampak Covid,” kata Balma.

Dia juga meminta pemerintah Aceh untuk mempublikasikan dana hibah yang sudah diberikan kepada seratus OKP tersebut.

APPA menilai kucuran dana hibah dengan total Rp9,5 miliar untuk 100 OKP itu tidak mempertimbangkan kondisi Aceh saat ini. Padahal, menurut APPA, masih banyak orang miskin dan rumah tidak laik huni yang dapat dibangun dengan menggunakan dana hibah tersebut.

Menurut APPA hingga Maret 2020, Pemerintah Aceh baru berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,02 persen. Jumlah ini dinilai masih jauh dari target yang ingin dicapai.

Balma kemudian turut memperlihatkan rumah-rumah tidak laik huni yang semestinya mendapat bantuan dari pemerintah di Aceh.

Apa yang dituntut oleh APPA ini diduga juga berkaitan dengan pemotongan anggaran pembangunan rumah dhuafa oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) beberapa waktu lalu. Dalam rapat evaluasi antara Badan Anggaran DPRA bersama TAPA diketahui Pemerintah Aceh hanya akan membangun 780 unit rumah dhuafa pada tahun 2021. Jumlah tersebut jauh berkurang jika dibandingkan rencana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2021 sebanyak 4.430 unit rumah dhuafa.

Di sisi lain, Pemerintah Aceh juga menargetkan pembangunan 30 ribu unit rumah dhuafa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022. Sementara di sisa dua tahun kepemerintahan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah, target tersebut masih jauh dari perencanaan.

Sebelumnya, Mendagri dalam evaluasi atas Raqan APBA 2021 juga tidak mempermasalahkan pembangunan rumah dhuafa sebanyak yang direncanakan. Mendagri malah berharap jumlah pembangunan rumah dhuafa ditambah menjadi 6 ribu pada tahun 2021 ini.

Atas kebijakan itulah yang diduga menggerakkan APPA ke kantor Gubernur Aceh untuk kedua kalinya pada Senin siang tersebut. “Ini merupakan aksi jilid 2 dari lanjutan aksi jilid 1 beberapa hari lalu. Tujuan kita kesini masih sama, masih tuntutan yang sama, itu tidak berubah. Masih terkait dana hibah,” kata Balma Almadi kepada awak media di sela-sela unjuk rasa tersebut.

Koordinator Aksi APPA Balma Almadi | Foto: Boy Nashruddin Agus/Sumaterapost.com

APPA juga meminta Gubernur Aceh untuk membentuk tim pengawas dalam pengelolaan dana hibah untuk seratus OKP tersebut. Mereka juga meminta Gubernur Aceh memberikan sanksi kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam merealisasikan dana hibah.

“Kami ingin Pemerintah Aceh itu benar-benar bisa membuat masyarakat sejahtera, artinya lebih mengutamakan kemakmuran masyarakat banyak daripada oknum atau pribadi,” kata Balma.

Seperti diketahui, Pemerintah Aceh melalui Keputusan Gubernur Aceh bernomor 426/1675/2020 mengucurkan dana hibah kepada 100 badan, lembaga atau organisasi swasta dalam rangka penanganan Covid-19.

Dalam SK tersebut, penerima dana hibah juga diwajibkan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah itu kepada Gubernur Aceh.

Selain itu, dalam SK tersebut juga dipertegas bahwa penerima wajib menggunakan dana hibah dalam rangka penanganan Covid-19. “Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peringatan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah,” bunyi poin keenam SK yang langsung ditandatangani oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah pada 22 Desember 2020 tersebut.

Lihat SK Gubernur Aceh tentang Dana Hibah untuk 100 Organisasi di bawah ini.

Meskipun SK Pencairan Dana Hibah kepada 100 Organisasi tersebut sudah keluar sejak Desember 2020, tetapi dokumen ini baru bocor ke publik pada Januari 2021. Inilah yang kemudian diduga memantik kritikan dari sejumlah elemen sipil, termasuk APPA, yang menilai dana hibah itu tidak setakat dengan kondisi negeri di tengah pandemi. Belum lagi berbicara tentang pemangkasan anggaran untuk pembangunan rumah dhuafa oleh TAPA.

“Jadi kita ingin Pemerintah Aceh itu benar-benar pandai dalam melihat keadaan Aceh pada hari ini, kita tengah pandemi loh, tapi pemerintah malah suka-sukanya (mengelola anggaran),” pungkas Balma.[]