Ilustrasi demo kebebasan pers yang dilakukan AJI Banda Aceh di Simpang Lima beberapa waktu lalu | Foto: Boy Nashruddin Agus

KOMUNITAS Pers Indonesia meminta Kapolri untuk mencabut Pasal 2d dalam Maklumat bernomor Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI. Pasal tersebut dinilai tak sejalan dengan semangat demokrasi yang menghormati kebebasan memperoleh informasi dan juga berpotensi mengancam jurnalis serta media massa.

Salah satu poin dalam Pasal 2d yang mendapat sorotan adalah, “masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.”

“Maklumat Kapolri dalam Pasal 2d itu berlebihan dan tidak sejalan dengan semangat kita sebagai negara demokrasi yang menghargai hak masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi,” ujar Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Abdul Manan dalam siaran pers, Jumat, 1 Januari 2021.

Siaran pers ini turut ditandatangani oleh Ketua Umum PWI Atal S Depari, Ketua Umum IJTI Hendriana Yadi, Sekjen PFI Hendra Eka, Ketua Forum Pimpinan Redaksi Kemal E Gani, serta Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wenseslaus Manggut.

Komunitas Pers turut mengutip Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi, ‚ÄúSetiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Abdul Manan mewakili komunitas pers Indonesia menyebutkan Maklumat Kapolri tersebut dapat mengancam tugas jurnalis dan media, yang karena profesinya melakukan fungsi mencari dan menyebarkan informasi kepada publik, termasuk soal FPI.

Menurutnya hak wartawan untuk mencari informasi itu diatur dalam Pasal 4 Undang Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang isinya menyatakan, “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.”

Isi maklumat yang akan memproses siapa saja penyebar informasi tentang FPI juga dapat dikategorikan sebagai “pelarangan penyiaran”. Hal tersebut jelas bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 Undang Undang Pers.

Terkait hal inilah komunitas pers Indonesia mendesak Kapolri untuk mencabut pasal 2d dari Maklumat itu, karena mengandung ketentuan yang tak sejalan dengan prinsip negara demokrasi, tak senafas dengan UUD 1945 dan bertentangan dengan Undang Undang Pers.

“Menghimbau pers nasional untuk terus memberitakan pelbagai hal yang menyangkut kepentingan publik seperti yang sudah diamanatkan oleh Undang Undang Pers,” tutup Abdul Manan mewakili komunitas pers Indonesia.[]