Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh | Foto: Okezone

JENDERAL Pol Idham Azis baru saja mengeluarkan Maklumat Kapolri soal Front Pembela Islam (FPI), organisasi massa yang baru saja dibubarkan oleh pemerintah. Dalam maklumat tersebut, terdapat beberapa poin yang ditekankan agar masyarakat tidak terlibat dalam mendukung serta memfasilitasi kegiatan FPI. Apalagi sampai menggunakan simbol dan atribut ormas tersebut.

Sedikitnya terdapat empat poin penting yang dikeluarkan Kapolri dalam maklumat di awal tahun 2021 tersebut. Dari sejumlah poin itu, terdapat satu poin yang menekankan agar masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI, “baik melalui website maupun media sosial.”

Belakangan muncul tanda tanya besar terhadap isi poin ke empat tersebut, apakah larangan itu juga mengarah kepada media massa agar tidak memuat berita-berita tentang FPI? (Baca Maklumat Kapolri: Masyarakat Dilarang Sebarluaskan Konten FPI).

Jika benar, maka Maklumat Kapolri ini akan bertentangan dengan bunyi UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Bagaimana tanggapan Dewan Pers terkait Maklumat Kapolri yang baru dikeluarkan di awal tahun tersebut.

Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh, seperti dilansir SindoNews, Jumat, 1 Januari 2021 menegaskan, media massa baik cetak, online, radio, dan televisi memiliki hak untuk menyiarkan pemberitaan mengenai FPI.

“Pers tetap berhak memberitakan, sejauh pemberitaannya memenuhi Kode Etik Jurnalistik,” ujar Nuh.[]