NELAYAN Indonesia terbilang hebat lantaran mampu menangkap kendaraan nirawak bawah air alias UUV berteknologi canggih dengan jaring pukat. Belakangan para pakar menyebut benda itu adalah drone. Panjangnya 225 centimeter, dengan lebar sayap 50 Cm. Ujung belakang benda itu terdapat satu ekor vertikal. Sementara di buritan, ada antena trailing sepanjang 93 Cm. Bagian moncong benda itu terdapat serangkaian sensor.

Benda yang mirip torpedo itu diduga “Chinesse Sea Wing” atau “Haiyi” milik China. Biasanya drone ini menjadi “mata-mata” dari unit kapal selam. Sea Wing memiliki desain mirip dengan pesawat terbang layang dengan gaya apung variabel lainnya.

Drone ini juga memiliki kemiripan yang mencolok dengan Littoral Battlespace Sensing-Glider (LBS-G), yang merupakan milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Perbedaannya pun hanya sedikit.

Laman NavalNews melansir bahwa UUV Sea Wing ini merupakan drone tipe glider, yang bergerak dengan mekanisme variable-buoyancy propulsion. Benda itu dapat menggelembung dan mengempis, dengan medium minyak bertekanan laiknya balon. Dengan mekanisme seperti itulah, drone tersebut dapat menyelam sebelum naik ke permukaan lagi.

Proses sedemikian rupa dapat memungkinkan drone tersebut bergerak menjelajah. Sepasang sayapnya berfungsi sebagai kendali. Dalam perjalanan itu, drone Sea Wing mengumpulkan data seperti melakukan mapping dan telemetri. Benda ini juga dapat memonitor, piloting sekaligus berkomunikasi.

Drone bawah air itu juga dilengkapi dengan sensor-sensor pendukung seperti kamera, pengukur suhu, dan tekanan air. Banyak juga peralatan lain yang ada di wahana temuan nelayan di perairan Selayar itu.

Nelayan yang tak disebutkan nama itu, pada awalnya menjaring ikan di perairan Selayar, Sulawesi Selatan. Namun, jaring miliknya malah menangkap “ikan besi” yang memiliki lampu berkedip-kedip di perairan tersebut pada 20 Desember 2020 lalu. Si nelayan yang polos itu tak langsung melaporkan temuan tersebut ke pihak berwenang. Baru sepekan kemudian si nelayan melaporkan drone bawah air itu kepada yang berwajib.

Tentu saja temuan si nelayan ini menjadi perhatian utama pemerintah, yang selama ini sibuk dengan isu Corona Virus Disease (Covid-19), FPI, dan korupsi dana bansos. Perhatian teralihkan. Banyak pihak yang ikut bicara bahwa keamanan laut Indonesia sedang terancam.

Terlebih, drone itu ditemukan di rute maritim penting yang menghubungkan Laut China Selatan ke Darwin, Australia. Lebih penting lagi adalah keberadaan drone itu menandakan adanya kapal selam di kawasan temuan tersebut. Lalu kapal selam itu punya siapa? China atau Amerika Serikat?

Jika saja drone tersebut adalah Littoral Battle Space Sensing-Glider milik US Navy, bukan Chinese Sea Wing, maka benda tersebut dapat beroperasi selama 30 hari nonstop di perairan Indonesia. Hal itu dikarenakan glider milik Paman Sam dilengkapi dengan baterai Lithium.

Glider atau drone bawah air milik Amerika Serikat itu berfungsi mengumpulkan data oseanografi. Penggunanya disebut-sebut dapat memanfaatkan informasi tentang jumlah ikan, bentuk-bentuk relung, peta relief laut, lekukan garis pantai, arus laut, terumbu karang, obstacle, benda-benda bersejarah dan berharga di dalam laut atau sejenisnya.

Pakar telematika Gunaris Shiddiq di akun FB-nya menyarankan beberapa langkah antisipasi agar benda tersebut dapat diteliti menggunakan metode digital forensik. Mulai dari memindahkan, men-jammer frekuensi agar tidak dikontrol dari jauh oleh pemiliknya, hingga membongkar isi dalam untuk mengekstraksi data yang tersimpan.

Gunaris pun mengingatkan beberapa teknologi canggih dari Israel, US dan Swedia, memiliki kemampuan self destruction jika drone tidak mampu kembali ke titik berangkat. “Perusakan ini pada seluruh sistem menggunakan peledak dan ada yang sebagian saja terutama pada media rekam (erase, formatting, dan lain-lain),” tulis Gunaris di laman FB.

Sebagian pakar dan analis keamanan lainnya menduga kepemilikan drone tersebut lebih mengarah ke China. Negara Tirai Bambu itu, menurut Malcolm Davis dari Australian Strategic Policy Institute, memang perlu memahami oseanografi dan sifat basimetri di wilayah tersebut. Hal ini menjadi masuk akal jika kemudian China yang sedang bersengketa menempatkan UUV di daerah tersebut.

Drone Chinesse Sea Wing

Kemiripan drone tangkapan nelayan di Selayar dengan Sea Wing milik China juga diakui oleh analis keamanan yang berbasis di Indonesia, Muhammad Fauzan. Dia pun tidak merasa heran, lantaran dalam beberapa tahun terakhir China telah melakukan banyak kejahatan atau bahkan aktivitas subversif di wilayah tersebut.

Selain itu, drone Sea Wing bukan sekali ini saja tertangkap basah beraktivitas di perairan Indonesia. Kejadian di Selayar merupakan kali ketiga drone tersebut ketahuan beroperasi di wilayah NKRI.

“Ini setidaknya ketiga kalinya drone semacam itu, yang saya dan banyak orang termasuk ahli yakini sebagai drone bawah air buatan China, [telah] ditemukan di perairan teritorial Indonesia,” kata Fauzan.

Kasus pertama adalah temuan varian lain Sea Wing UUV di sebuah pulau sekitar Kepulauan Riau atau dekat Laut China Selatan pada 2019. Kemudian temuan benda serupa juga terjadi di dekat kepulauan Masalembu, Jawa Timur pada Januari 2020. Tiga “penangkapan” itu dilakukan oleh nelayan tradisional Indonesia yang tidak dilengkapi dengan peralatan canggih, selaiknya Bakamla atau TNI AL, di perahu mereka.

Pertanyaan terbesar saat ini adalah: apakah drone tersebut dipergunakan untuk kepentingan mengumpulkan intelijen guna kepentingan militer atau sekadar survei ilegal di laut Indonesia nan kaya sumber daya?

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin meminta pemetintah untuk serius menyikapi tiga temuan drone bawah air itu. “Ini menjadi perhatian khusus dan sangat berbahaya bagi keamanan NKRI, hal seperti ini perlu ditangani dengan serius dengan memodernisasi peralatan kontra-surveillance,” kata Azis, seperti dilansir CNN Indonesia, Jumat, 1 Januari 2021 kemarin.

Dia meminta pihak keamanan untuk memperketat pengawasan di perairan Indonesia. Menurutnya tidak boleh ada satupun drone atau kapal selam yang boleh wara wiri di wilayah NKRI. Azis juga meminta Kementerian Luar Negeri secara tegas menyampaikan nota diplomatik dengan mengirimkan surat protes kepada China.

“Kementerian Luar Negeri juga dapat melakukan kordinasi dan komunikasi dengan Panglima TNI untuk mengambil langkah apa saja dalam menyikapi permasalahan ini,” ujarnya.[]