Ilustrasi citra satelit Google untuk kawasan Geumpang (Pidie) dan Pameu (Aceh Tengah)

TIDAK adanya jaminan terhadap penyelamatan kawasan menjadi alasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh untuk menolak pembangunan jalan Geumpang-Pameu. Padahal ruas jalan itu dibangun di dalam kawasan hutan lindung seluas 45,9 Ha.

“Dalam AMDAL tidak diberikan jaminan terhadap penyelamatan kawasan, sehingga pembangunan jalan tersebut membuka ruang terjadinya pengrusakan kawasan hutan dengan berbagai bentuk kegiatan illegal,” ungkap Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Muhammad Nur dalam siaran pers yang diterima awak media, Selasa, 29 Desember 2020 petang.

WALHI bahkan menduga pembangunan jalan tersebut bukanlah untuk kepentingan membuka akses masyarakat yang terisolir, akan tetapi untuk kepentingan para pengrusak hutan yang marak terjadi di kawasan tersebut.

Sebagai catatan, kawasan hutan lindung mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air di musim hujan, dan memelihara kesuburan tanah. Namun, menurut M Nur, ketika pembangunan jalan tetap dipaksakan tanpa pendekatan teknologi dan perencanaan yang matang, maka hal itu sama dengan mengundang bencana ekologi.

Bencana ekologi yang dimaksud seperti longsor dan banjir, yang berdampak langsung terhadap tiga kabupaten yaitu Pidie, Aceh Barat dan Aceh Tengah.

“Dalam kajian AMDAL, pemrakarsa belum mampu menyampaikan informasi dan kajian terkait riwayat bencana. Dapat kita bayangkan, bagaimana bencana akan terjadi kedepan,” kata M Nur.

Selain berdampak terhadap bencana ekologi, WALHI Aceh menyebutkan proyek multiyear ini berada pada koridor satwa kunci. Artinya, pembangunan jalan tersebut akan berkonstribusi terhadap meningkatnya angka konflik satwa-manusia, yang juga merupakan persoalan serius di Aceh saat ini.

Selain itu, WALHI Aceh menduga rencana pembangunan jalan turut bertentangan dengan aturan tata ruang Aceh. Padahal dalam Qanun Tata Ruang sudah diberikan penekanan pelarangan terhadap kegiatan yang berpontensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.

“Hal ini menunjukan bahwa pemerintah Aceh memaksa kehendak untuk melakukan pembangunan dengan melanggar aturan yang sudah dibuat,” tambah M Nur.

Lebih lanjut WALHI Aceh menyetir Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada Pasal 28 ayat (2) disebutkan, “bahwa Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.”

Pertimbangan inilah yang kemudian membuat WALHI Aceh menolak dengan tegas AMDAL pembangunan jalan Geumpang-Pameu dalam sidang tertanggal 28 Desember 2020. Penolakan itu jauh-jauh hari disuarakan sebelum adanya perencanaan yang matang dan jaminan untuk mampu menghindari laju kerusakanan kawasan hutan, “baik saat kegiatan pembangunan maupun saat jalan dioperasikan.”

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersiap membangun jalan Jantho, Kabupaten Aceh Besar, menuju Keumala Pidie yang melintasi hutan lindung Aceh. Pembangunan jalan juga dilakukan di Geumpang Pidie hingga Pameu Aceh Tengah.

Kedua ruas jalan tersebut merupakan bagian jalan yang tersambung di jalur lintas tengah Aceh, sepanjang 444,38 Kilometer. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) 1 Banda Aceh Kementerian PUPR bahkan mengaku telah mulai membangun kedua ruas jalan nasional itu. Khusus alokasi anggaran yang disediakan untuk pembangunan jalan ruas Geumpang-Pameu sepanjang 15 kilometer tersebut bahkan mencapai Rp80 miliar.

Pemerintah Aceh sebelumnya juga mengaku telah mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk kedua ruas jalan tersebut. Pembangunannya telah dilakukan sejak tahun 2020 ini.[]