“ADA kekhawatiran, ada ketakutan tersendiri dari beliau…” Demikian sepenggal pengakuan Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam (FPI) Sugito Atmo Prawiro, ketika ditanya kenapa Habib Rizieq Shihab tidak mau mengonsumsi makanan dari polisi selama menjadi tahanan.

Habib menurutnya, lebih memilih untuk mengonsumsi makanan dari kiriman keluarga, meskipun Sugito tidak merincikan apa saja menu makanan yang dibawa.

“Semua makanan harus dikirim dari rumah atau dari lawyers, itu saja,” kata Sugito lagi, seperti dilansir iNews.id, Selasa, 15 Desember 2020.

Seperti diketahui, Habib Rizieq Shihab ditahan pihak kepolisian usai diperiksa sebagai tersangka selama lebih dari 10 jam, sejak Sabtu, 12 Desember 2020 hingga Minggu, 13 Desember 2020 dinihari. Dalam pemeriksaan itu, Penyidik mencecar 84 pertanyaan soal kerumunan acara Maulid Nabi Muhammad dan pernikahan putrinya di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada 14 November 2020 lalu.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Habib Rizieq Shihab belakangan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya selama 20 hari. Saat keluar dari ruangan pemeriksaan di ruang Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Habib Rizieq bahkan terlihat mengenakan baju oranye bertuliskan tahanan. Selain itu, kedua tangannya juga terikat cable ties.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyebutkan Habib Rizieq ditahan dengan dua alasan, yaitu alasan objektif dan subjektif. Alasan objektif menurut Argo, lantaran Habib Rizieq telah ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Sementara alasan subjektif menurut kepolisian agar Habib Rizieq tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak mengulangi perbuatannya. “Dan untuk memudahkan penyidikan,” kata Argo seperti dilansir Kompas.com.

Habib Rizieq datang ke Polda Metro Jaya guna memenuhi panggilan terkait kerumunan yang ditimbulkan oleh acara pernikahan putrinya, Shafira Najwa Shihab. Dia juga dipanggil terkait acara Maulid Nabi pada 14 November 2020 lalu.

Polda Metro Jaya menetapkan Habib Rizieq Shihab sebagai tersangka pada Kamis, 10 Desember 2020, bersama lima orang lain yang terlibat dalam kegiatan, sebelum sempat memenuhi panggilan polisi. Selain Habib Rizieq Shihab, polisi juga menetapkan tersangka kepada Haris Ubaidillah selaku Ketua Panitia, Ali bin Alwi Alatas sebagai sekretaris panitia, Maman Suryadi sebagai penanggungjawab keamanan acara, Sobri Lubis sebagai penanggungjawab acara, dan Idrus sebagai kepala seksi acara.

Imam Besar FPI tersebut dijerat Pasal 160 KUHP tentang penghasutan dengan ancaman penjara maksimal enam tahun.

Pasal itu berbunyi, “barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500”.

Selain itu, HRS juga dijerat dengan Pasal 216 KUHP terkait dengan melawan penguasa umum, dengan ancaman maksimal enam tahun penjara.

“Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000,” bunyi Pasal 216 KUHP.

Sementara lima orang tersangka lainnya dijerat dengan menggunakan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal itu berisikan ancaman penjara selama 1 tahun.

Pasal 93 UU 6/2018 berbunyi, “setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta”.

Penahanan terhadap HRS ini belakangan mendapat reaksi dari masyarakat Indonesia. Banyak yang beranggapan penahanan lantaran melanggar protokol kesehatan terlalu berlebihan, apalagi HRS telah membayar denda kepada Pemprov DKI Jakarta senilai Rp50 juta.

“Kalau sudah dibayar denda, menurut saya, perkara itu sudah selesai. Kalau masih diproses lagi, namanya dalam bahasa hukum ne bis in idem. Artinya, satu perkara yang sudah selesai dan diselesaikan, itu diproses kembali, itu namanya satu perbuatan dilakukan dengan dua pelanggaran hukum, padahal teorinya tidak boleh,” ujar pakar hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Muzakir, seperti dilansir CNN Indonesia.

Hal berbeda disampaikan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Hibnu Nugroho. Dia menyebut polisi saat ini fokus pada pasal penghasutan yang dilakukan HRS bukan pasal kerumunan.

“Saya kira soal kerumunan sudah dibayar denda kan sudah selesai, tapi yang sekarang jadi ramai kan penghasutannya. Ini yang harus dipahami,” kata Hibnu.

Sementara terkait Pasal 160 KUHP, Muzakir menilai, polisi harus terlebih dahulu membuktikan kejahatan yang disangkakan. Muzakir bahkan mempertanyakan keterkaitan pemeriksaan kasus kerumunan massa dengan pasal penghasutan tersebut.

“Kalau terkait pemeriksaan kerumunan massa, di mana letak dia memprovokasi orang untuk berbuat jahat, melakukan perbuatan pidana,” tutur Muzakir.

Terkait hal ini, Hibnu Nugroho sepakat bahwa polisi harus bisa membuktikan dugaan pelanggaran pasal 160 dan pasal 216 KUHP yang dijeratkan kepada polisi. “Bagaimanapun juga bukti yang bicara, bicara hukum bicara bukti. Barang siapa menuduh harus membuktikan,” kata Nugroho.

Tim Kuasa Hukum Imam Besar FPI tentu tidak tinggal diam dengan penahanan HRS. Mereka bahkan telah mengajukan permohonan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada Selasa, 15 Desember 2020, dengan nomor register 150/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.

“Alhamdulillah, hari ini, Selasa, 15 Desember 2020, Tim Advokasi HRS resmi permohonan praperadilan atas penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian IB HRS,” ungkap Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI Aziz Yanuar dalam keterangannya kepada awak media.

Pengajuan surat tersebut, menurut Aziz, merupakan upaya hukum yang dilakukan pihaknya untuk menegakkan keadilan atas kriminalisasi ulama dan dugaan tindakan yang harus terjadi di masyarakat. Aziz menilai akan lebih elegan dengan menempuh jalur hukum dan merupakan ikhtiar tim tersebut untuk mengantisipasi hukum HRS.

“Kami mohon doa dan dukungan para pecinta kebenaran dan tegaknya keadilan untuk mendukung,” kata Aziz.

Di sisi lain, dari balik jeruji tahanan, IB FPI Habib Rizieq Shihab enggan menyantap makanan yang disuguhkan polisi. HRS bahkan memberikan jatah makanan miliknya untuk para tahanan lain. “Habib bukan menolak, tapi jaga-jaga sajalah, khawatir saja. Di situ kan banyak tahanan lainnya, jadi bisa dikasihkan ke lainnya,” tutur Ketua bantuan hukum FPI, Sugito Atmo Prawiro.

Di tengah polemik penahanan tersebut, jagad maya kembali viral dengan unggahan surat bertulis tangan milik HRS yang dikirim untuk keluarganya. Dalam surat itu, HRS mengungkapkan fakta bahwa ditahan di sel yang pernah dihuninya beberapa waktu lalu.

HRS juga mengaku bakal berpuasa selama di dalam tahanan tersebut, dan dalam kondisi sehat wal afiat. Masih dalam surat itu, HRS juga menitipkan pesan kepada para habaib dan ulama, serta ummat, untuk tetap bersabar dan terus melanjutkan revolusi akhlak yang ia bawa sepulang dari Arab Saudi. “Jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan agar pandemi Covid-19 di Indonesia agar secepatnya berlalu,” pesan HRS di penutup surat tersebut.[]