ACEH mendapat Alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp 7,8 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 mendatang. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN 2021 yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

Selain Aceh, dalam UU Nomor 9 tahun 2020 tersebut juga menyebutkan tentang dana Otsus untuk Papua dan Yogyakarta. Total dana Otsus dan dana keistimewaan tersebut mencapai Rp 21.302.919.182.000.

Dari jumlah itu, dirincikan Papua mendapat Alokasi Dana Otsus sebesar Rp 5,4 triliun ditambah dana infrastruktur sebesar Rp 2,6 triliun. Selanjutnya Papua Barat mendapat Rp 2,3 ditambah dana Infrastruktur sebesar Rp 1,7 triliun.

Dalam APBN 2021, Aceh hanya mendapatkan Alokasi Dana Otsus Aceh sebesar Rp 7,8 triliun, selanjutnya DI Yogyakarta mendapat dana Keistimewaan sebesar Rp 1,3 triliun.

“Penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan kinerja penyerapan realisasi anggaran tahun 2020,” bunyi Pasal 14 ayat 4 dalam UU yang ditandatangani pada 26 Oktober 2020 itu.

Pemerintah memberikan Dana Otonomi Khusus untuk Aceh dab Papua sesuai UU Otsus bagu Papua dan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sementara dana keistimewaan bagi DIY didasarkan pada UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebelumnya, Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin turut menyampaikan aspirasi masyarakat Aceh agar pemerintah Pusat mau memperpanjang Otonomi Khusus untuk Aceh. Hal itu disampaikan Dahlan dalam pelantikan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh definitif sisa masa jabatan 2017-2022.

Aceh mendapat dana Otsus setelah lahirnya Pasal 183 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pada tahun 2007 hingga tahun 2022, Pemerintah Aceh mendapatkan alokasi Dana Otsus sebesar 2 persen dari total alokasi DAU Nasional. Selanjutnya dari tahun 2023 hingga tahun 2027, jumlah alokasi Dana Otsus untuk Aceh  berkurang menjadi 1 persen dari total alokasi DAU Nasional.

Sesuai ketentuan undang-undang tersebut, maka mulai tahun 2028, Aceh tidak akan mendapatkan lagi kucuran Dana Otsus. Padahal dana tersebut sangat besar peranannya bagi pembiayaan pembangunan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Menurut Dahlan, kondisi ini menjadi perhatian serius dari DPR Aceh, sehingga pihaknya memandang sangat perlu untuk menyampaikannya kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.

Terkait hal itu, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menanggapi secara positif tuntutan tersebut. Dia bahkan memberikan apresiasi dan atensi terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat Aceh melalui wakil mereka di DPR Aceh.

Menurut Mendagri penyampaian aspirasi tersebut merupakan sebuah langkah antisipatif yang sangat penting bagi kemajuan Aceh di masa depan. Lebih lanjut, ia juga menilai bahwa aspirasi ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk komunikasi yang konstruktif antara pusat dan daerah, dalam implementasi kebijakan desentralisasi asimetris yang perlu dan harus terus dikembangkan.[]