MENTERI Dalam Negeri dijadwalkan melantik Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh definitif pada Kamis, 5 November 2020 besok. Pelantikan dihelat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan mengedepankan protokol kesehatan dan membatasi jumlah undangan yang hadir ke lokasi.

Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan, pelantikan Gubernur Aceh kali ini dilaksanakan secara terbatas dalam suasana physical distancing akibat virus corona alias Covid-19.

“Saat pelantikan besok, selain ketua dan anggota DPRA, dalam ruang rapat paripurna hanya akan diisi oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para undangan VIP serta anggota keluarga Pak Gubernur. Sedangkan para bupati dan wali kota akan mengikuti prosesi pelantikan via konferensi video,” kata Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh T Ahmad Dadek, di sela-sela pelaksanaan gladi bersih pelantikan Gubernur Aceh, di ruang sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Rabu, 4 November 2020.

Pelantikan tersebut dilakukan setelah turunnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 95/p Tahun 2020 tentang pengesahan pemberhentian Nova Iriansyah dari posisi Wakil Gubernur Aceh dan pengangkatannya sebagai Gubernur Aceh. Keppres tersebut telah dikeluarkan sejak Oktober 2020 lalu.

“Selain pembatasan jumlah tamu, waktu pelantikan juga akan dipersingkat. Nantinya, Pak Mendagri hanya akan menyerahkan SK pelantikan. Sedangkan pangkat dan tanda jabatan sudah terpasang, tidak dipasangkan seperti biasanya,” kata Dadek.

Pengangkatan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh definitif sisa masa jabatan 2017-2022 dilakukan setelah keputusan hukum Irwandi Yusuf terkait tindak pidana korupsi berkekuatan hukum tetap.

Seperti diketahui, Irwandi Yusuf yang menjadi pasangan Nova Iriansyah sebelumnya divonis bersalah oleh pengadilan karena tersandung suap dana otonomi khusus. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Irwandi Yusuf dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Meuligoe Gubernur Aceh, tepat setahun kepemimpinannya di periode kedua sebagai Gubernur Aceh. Selain itu, Irwandi juga disebut menerima gratifikasi Rp 8,717 miliar selama menjabat Gubernur Aceh. 

Akibat perbuatannya, Irwandi diberhentikan dari jabatan sebagai Gubernur Aceh karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana otonomi khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018.

Mahkamah Agung (MA) pada putusan kasasi pun menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara dengan denda Rp 300 juta, serta subsider tiga bulan kurungan untuk Irwandi Yusuf.

Sejak Irwandi Yusuf tersandung kasus hukum hingga vonis pengadilan dijatuhkan, roda pemerintahan di Aceh dimandatkan kepada Nova Iriansyah sebagai Wakil Gubernur saat itu dengan jabatan sebagai Pelaksana tugas (Plt).

Sebagai daerah otonomi khusus, Aceh diberikan kewenangan tersendiri dalam hal pelantikan kepala daerah. Merujuk UU Nomor 11 tahun 2006, pelantikan kepala daerah di Aceh dilaksakan dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat, baik tingkat provinsi untuk gubernur/wakil gubernur, maupun tingkat kabupaten dan kota untuk bupati ataupun wali kota.

Selain itu, pada Pasal 23 ayat (1) huruf d UUPA juga dijelaskan tentang DPR Aceh yang memiliki tugas serta kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian Gubernur atau Wakil Gubernur kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri.

Dengan adanya penetapan gubernur definitif di Aceh, maka Nova Iriansyah akan bertugas sebagai kepala daerah menggantikan posisi Irwandi Yusuf hingga tahun 2022 mendatang. Penetapan sekaligus pelantikan yang dijadwalkan dilakukan oleh Mendagri Tito Karnavian tersebut belakangan menimbulkan tanda tanya: siapakah calon wakil gubernur yang bakal mendampingi Nova Iriansyah di sisa masa jabatan nanti?[]