PELANTIKAN Gubernur Aceh menjadi momentum penting untuk masyarakat guna mempercepat pembangunan di bumi Serambi Mekkah. Selain itu, pelantikan tersebut juga diharap menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan antara pusat dan daerah juga antara Pemda dan DPRA. 

Hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat memberikan sambutan dalam rapat Rapat Paripurna DPRA Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh sisa masa jabatan 2017-2022. Pelantikan tersebut digelar dengan mengedepankan protokol kesehatan di Gedung Utama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), di Banda Aceh, Kamis, 5 November 2020 pagi.

Pelantikan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 95/P tahun 2020 tanggal 15 September 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Wakil Gubernur Aceh Sisa Masa Jabatan Tahun 2017-2022 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Aceh Sisa Masa Jabatan Tahun 2017-2022.

Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian juga menekankan pentingnya kebersamaan antara daerah dengan pusat. Bagaimanapun pembangunan di Aceh tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri dan secara sektoral. Namun hal tersebut dapat dicapai dengan membangun kekompakan semua pihak, baik dari daerah dengan pusat maupun antara semua unsur yang ada di Aceh.

“Demikian pula kekompakan antara eksekutif, legislatif sesuai tugas fungsi masing-masing dan unsur-unsur lainnya, termasuk organisasi non pemerintah, tokoh adat, ulama, dan segenap lapisan masyarakat lainnya dan lebih utama juga Forkopimda,” kata Tito.

Lebih lanjut Mendagri Tito mengatakan bahwa pemerintah pusat tidak berdiam diri dengan kondisi negeri yang sedang menghadapi Covid-19 saat ini. Pemerintah menurut Mendagri Tito terus memacu berbagai program di Aceh, baik fisik maupun nonfisik. Presiden RI bahkan telah berkali-kali datang ke Aceh yang menandai komitmen Pusat membangun daerah tersebut secara tulus.

Mendagri dalam sambutan tersebut turut berpesan agar Gubernur Aceh yang baru dapat membangun komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak. Menurutnya hal ini sangat penting agar tercipta kehidupan politik dan keamanan yang baik.

“Sehingga dapat membuat dan mengeksekusi program-program yang direncanakan  demi kesejahteraan masyarakat Aceh,” kata Mendagri Tito Karnavian, seraya menekankan agar semua pihak juga ikut membantu dan mendukung Nova Iriansyah dalam menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Aceh di sisa masa jabatannya tersebut.

Pusat Diminta Perpanjang Otsus Aceh

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin turut menyampaikan aspirasi masyarakat Aceh agar pemerintah Pusat mau memperpanjang Otonomi Khusus untuk Aceh.

Aceh mendapat dana Otsus setelah lahirnya Pasal 183 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pada tahun 2007 hingga tahun 2022, Pemerintah Aceh mendapatkan alokasi Dana Otsus sebesar 2 persen dari total alokasi DAU Nasional. Selanjutnya dari tahun 2023 hingga tahun 2027, jumlah alokasi Dana Otsus untuk Aceh  berkurang menjadi 1 persen dari total alokasi DAU Nasional.

Sesuai ketentuan undang-undang tersebut, maka mulai tahun 2028, Aceh tidak akan mendapatkan lagi kucuran Dana Otsus. Padahal dana tersebut sangat besar peranannya bagi pembiayaan pembangunan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Menurut Dahlan, kondisi ini menjadi perhatian serius dari DPR Aceh, sehingga pihaknya memandang sangat perlu untuk menyampaikannya kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.

Terkait hal itu, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menanggapi secara positif tuntutan tersebut. Dia bahkan memberikan apresiasi dan atensi terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat Aceh melalui wakil mereka di DPR Aceh.

Menurut Mendagri penyampaian aspirasi tersebut merupakan sebuah langkah antisipatif yang sangat penting bagi kemajuan Aceh di masa depan. Lebih lanjut, ia juga menilai bahwa aspirasi ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk komunikasi yang konstruktif antara pusat dan daerah, dalam implementasi kebijakan desentralisasi asimetris yang perlu dan harus terus dikembangkan.

Secara terpisah, Dirjen Otonomi Daerah, Akmal Malik seperti dilansir Kemendagri.go.id, mengatakan kebijakan desentralisasi asimetris yang dilaksanakan dalam bentuk otonomi khusus, harus dibangun dengan intensitas komunikasi yang konstruktif dan produktif antara pemerintah pusat yang memberikan kewenangan khusus, dengan pemerintah daerah yang sangat berkepentingan dengan kewenangan khusus untuk membangun menyejahterakan masyarakat di daerah.

Akmal menyatakan komunikasi yang dibangun oleh Pemerintah Aceh dengan Pusat selama ini berjalan dengan sangat baik. Walaupun ada perbedaan kepentingan, cara pandang serta penafsiran terhadap berbagai regulasi antara daerah dengan pusat dalam implementasi Otsus Aceh selama ini, namun dapat diselesaikan dengan komunikasi dan mediasi yang baik. 

Model penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh, seperti tuntutan perpanjangan Dana Otsus yang disampaikan Ketua DPR Aceh tadi perlu menjadi perhatian Pemerintah Pusat. “Kita masih punya waktu yang cukup panjang untuk mendiskusikan tuntutan perpanjangan Dana Otsus untuk Aceh dalam beberapa tahun ke depan,” ujar Akmal.[]