Ilustrasi situasi di Harmoni dalam aksi massa menolak UU Omnibus Law | Foto: detik.com

PENGESAHAN Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menuai protes dari publik tanah air. Para mahasiswa dan elemen masyarakat sipil menggelar unjuk rasa menuntut agar Presiden RI mengeluarkan Perppu terkait UU yang disebut-sebut tidak berpihak pada publik tersebut.

Unjuk rasa di beberapa daerah pun terjadi. Paling kentara adalah demonstrasi yang dihelat di Jakarta, dimana tidak sedikit jurnalis menjadi korban kekerasan dalam peliputan dan banyak para demonstran yang ditahan.

Sebenarnya bagaimana isi UU Omnibus Law Cipta Kerja yang memantik protes tersebut?

Ada dua versi naskah final UU Cipta Kerja yang baru disahkan oleh DPR pada Senin, 5 Oktober 2020 kemarin. Naskah UU tersebut belakangan dimuat oleh CNBC Indonesia yang diperoleh dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Naskah setebal 1.305 halaman tersebut berbeda dengan RUU Cipta Kerja yang sempat beredar pada Juni 2020 lalu. Naskah itu juga tidak sama dengan RUU Cipta Kerja yang dibahas oleh DPR pada September 2020 lalu. (Cek Naskah UU Cipta Kerja versi 1.305 halaman di sini).

Selain itu, ada pula naskah final UU Omnibus Law Cipta Kerja setebal 812 halaman yang disebut sudah ditandatangani oleh Ketua Fraksi DPR. “Itu yang dibahas terakhir yang surat 1.035 (halaman). Itu yang terakhir dibahas sampai kemarin,” kata Sekjen DPR RI Indra Iskandar kepada wartawan lewat pesan singkat kepada CNBC Indonesia, Senin, 12 Oktober 2020.

Sementara Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo justru mengirimkan naskah terbaru versi 812 halaman. Yustinus seperti dilansir CNBC Indonesia merupakan versi yang telah ditandatangani langsung oleh Ketua Fraksi DPR. Draft itu pula yang disebutkan akan dibawa kepada Presiden Joko Widodo.

“Ini versi yang diparaf pimpinan fraksi. Ada pemadatan penulisan,” kata Yustinus. (Klik isi naskah UU Omnibus Law Cipta Kerja versi 812 halaman di sini).[]