Mahasiswa Aceh tolak UU Omnibus Law Ciptaker dan desak Presiden keluarkan Perppu. Mahasiswa juga meminta anggota dewan dan elemen pemerintahan di Aceh untuk memperjuangkan kekhususan Aceh.

PENGESAHAN Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara senyap mengundang reaksi dari masyarakat Indonesia. Ribuan massa menyemut di seantero negeri guna menolak UU yang dinilai tidak berpihak pada publik tersebut.

Demonstrasi yang rata-rata digawangi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Indonesia menuntut sejumlah isu yang tercantum dalam UU Omnibus Law, termasuk terkait nasib buruh, petani, dan ancaman terbelenggunya otonomi daerah.

Di Jakarta, aksi digelar di depan Istana Presiden. Koordinator Media Aliansi BEM SI, Andi Khiyarullah, mengaku tujuan utama aksi ini adalah menuntut Presiden Indonesia mengeluarkan Perppu guna membatalkan UU Omnibus Law Ciptaker.

Konsolidasi aksi bahkan sudah dilakukan dengan seluruh BEM yang ada di Indonesia, untuk bergerak bersama-sama pada 5 Oktober 2020. Di Jakarta sendiri, aksi tersebut turut diikuti oleh perwakilan mahasiswa dari sejumlah wilayah seperti Sumbagut, Sumbagsel, Jabar, Jateng-DIY, BSJB, Jatim, Kaltimsel, Kaltim, Kaltengbar, dan Balinusra.

Selain mahasiswa, aksi penolakan UU Omnibus Law Ciptaker juga disuarakan oleh kalangan buruh di beberapa kota besar, seperti Bandung, Banten, Tangerang, Bogor, Bekasi, Solo, Surabaya, hingga Makassar.

Aksi serupa juga dilakukan oleh kalangan mahasiswa di Sumatra, termasuk Aceh.

Di Aceh, aksi bahkan dilakukan di bawah guyuran hujan. Kendati cuaca tidak bersahabat, akan tetapi tidak menyurutkan massa meneriakkan aspirasinya di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Aksi yang berakhir pada pukul 15.00 WIB itu melahirkan lima poin tuntutan yang diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh wakil rakyat.

Dalam aksinya, mahasiswa di Aceh lebih menyorot terancamnya keistimewaan daerah tersebut atas lahirnya UU Omnibus Law Ciptaker. Seperti diketahui, Aceh memiliki UU (Nomor) 11 tentang Pemerintahan Aceh, dan Qanun Nomor 7 tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan yang dianggap akan tereliminasi dengan hadirnya UU baru itu.

Kelima poin yang disuarakan mahasiswa di Aceh adalah mendesak Presiden untuk mengeluarkan Perppu terhadap pengesaha UU Ciptaker, mendesak elemen pemerintahan di Aceh untuk melakukan judicial review terhadap UU Ciptaker, mendesak DPRA untuk menandatangani dan menyatakan sikap penolakan pengesahan UU Ciptaker.

Selain itu, mahasiswa Aceh juga mendesak DPRA serta DPRRI dapil Aceh untuk loyal terhadap suara masyarakat Aceh, serta mendesak DPRA untuk menjaga kedudukan Aceh sebagai daerah keistimewaan atau daerah yang memiliki otonomi khusus.[]