Ilustrasi Boeing P-8A Poseidon 167955 JA-955 VX-1 US Navy

INDONESIA menolak proposal izin pendaratan sekaligus pengisian bahan bakar pesawat pengintai maritim P-8 Poseidon milik Amerika Serikat. Penolakan itu disampaikan Presiden RI, Joko Widodo, seperti dilansir Aljazeera.com, Selasa, 20 Oktober 2020.

Sebelum penolakan ini dilakukan, para pejabat AS telah membuat pendekatan tingkat tinggi pada Juli dan Agustus kepada Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri Indonesia.

Indonesia menerapkan posisi sebagai negara non-blok di Asia Tenggara sejak masa perang dingin berlangsung antara blok timur dan blok barat. Hal ini pula yang menyebabkan Indonesia tidak pernah mengizinkan militer asing beroperasi di negara ini, terlebih seiring meningkatnya persaingan antara AS dan China di Laut China Selatan.

P-8 memainkan peran sentral dalam mengawasi aktivitas militer China di Laut China Selatan. Sebagian besar kawasan itu diklaim sebagai milik China. Klaim atas wilayah perairan yang kaya sumber daya tersebut mendapat reaksi dari Vietnam, Malaysia, Filipina dan juga Brunei.

P-8 merupakan pesawat mata-mata AS yang dilengkapi dengan radar canggih, kamera definisi tinggi, dan sensor akustik. Pesawat itu telah memetakan pulau, permukaan, dan alam bawah laut di LCS selama kurang lebih enam tahun.

Pesawat P-8 bahkan dapat mendeteksi dan menyerang kapal, termasuk kapal selam, dari jarak jauh saat membawa sonobuoy dan rudal. Pesawat mata-mata itu juga memiliki sistem komunikasi yang memungkinkan untuk mengendalikan pesawat nirawak.

Indonesia tidak menunjukkan sikap frontal atas klaim sepihak Beijing di LCS, meskipun aksi pengusiran kapal nelayan dan kapal penjaga pantai China di wilayah Indonesia sudah beberapa kali terjadi. Di sisi lain, Indonesia pun memiliki hubungan ekonomi dan investasi yang berkembang dengan China.

“Kami tidak ingin terjebak persaingan ini,” kata Menlu RI, Retno Marshudi, seperti dilansir Aljazeera dalam wawancaranya pada September lalu. Retno juga menegaskan Indonesia siap menjadi mitra siapa saja, termasuk AS.

Sementara itu, mantan Duta Besar Indonesia untuk AS, Dino Patti Djalal, mengungkapkan bahwa kebijakan anti-China yang dilakukan AS sangat agresif dan telah memberikan kekhawatiran besar bagi Indonesia dan negara-negara di kawasan. “Itu tidak terlihat pada tempatnya,” kata Dino seperti dikutip Reuters. “Kami tidak ingin tertipu untuk melakukan kampanye anti-China. Tentu saja, kami mempertahankan kemerdekaan kami, tetapi ada keterlibatan ekonomi yang lebih dalam dan China sekarang adalah negara paling berpengaruh di dunia bagi Indonesia,” katanya lagi.

Terkait hal itu, Greg Poling selaku seorang analis Asia Tenggara dari Pusat Kajian Strategis dan Internasional yang berbasis di Washington DC, mengatakan upaya mendapatkan izin pendaratan pesawat mata-mata merupakan hal yang canggung dilakukan AS.

“Ini adalah indikasi betapa sedikit orang di pemerintahan AS yang memahami Indonesia,” katanya kepada Reuters. “Ada batas yang jelas untuk apa yang dapat Anda lakukan,” ujarnya lagi.

Jika menyangkut Indonesia, Greg bahkan mengibaratkan hal tersebut dengan “menempatkan sepatu-sepatu langit di tanah”.

AS dalam beberapa waktu terakhir menggunakan pangkalan militer di Singapura, Filipina dan Malaysia untuk mengoperasikan penerbangan P-8 di atas Laut China Selatan.

Seperti diketahui China telah meningkatkan latihan militer tahun ini, seiring meningkatnya ketegangan di LCS. Begitu pula dengan AS yang ikut meningkatkan tempo operasi navigasi, penyebaran kapal selam, dan menerbangkan pengintai di wilayah sengketa.[]