EMMANUEL Macron diduga menjadi penanggung jawab penuh yang memicu aksi terorisme dalam beberapa hari terakhir di Prancis. Sebagai seorang presiden, Macron dinilai tidak mengedepankan sikap seorang negarawan sejati dengan membiarkan dan mendukung isu sensitif sebuah agama sebagai simbol kebebasan berekspresi.

Emmanuel Macron pun dinilai begitu gegabah sehingga mengimbau penayangan kartun Nabi Muhammad versi Charlie Hebdo di seluruh Prancis, pasca pembunuhan terhadap Paty, di tengah momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad. Dia bahkan ikut menyeret nama Presiden Turki Erdogan atas peristiwa tersebut. Seperti diketahui hubungan antara Prancis dan Turki dalam beberapa bulan terakhir memburuk seiring meningkatnya ketegangan di Laut Hitam dan perang di Nagorno Karabakh.

Macron yang mendeklarasikan Prancis sebagai negara Sekuler-Liberal juga menyalahkan ummat Muslim sedunia atas aksi pemenggalan terhadap Samuel Paty, seorang guru sejarah di Prancis. Padahal, meski tidak dapat dibenarkan secara hukum, pembunuhan itu dipicu oleh prilaku korban yang memperlihatkan karikatur Nabi Muhammad terbitan Charlie Hebdo dalam kelas tersebut. Apa yang dilakukan Paty itu bahkan sempat memicu protes dari muridnya, Abdoullakh Anzorov, seorang Muslim keturunan Checnya.

Belakangan polisi Prancis menetapkan Abdoullakh Anzorov sebagai tersangka dan menembak mati remaja itu. Polisi Prancis juga menangkap sembilan orang lainnya yang diduga terkait dengan aksi pembunuhan terhadap Samuel Paty. Di tengah pengembangan kasus hukum itulah, Macron berkomentar negatif terhadap Muslim dunia yang kemudian memantik protes global.

Turki, Mesir, Pakistan, Iran, Malaysia dan sejumlah negara Arab secara resmi mengkritik pernyataan Macron yang menyebut Islam sedang mengalami krisis. Sejumlah pemimpin di dunia juga keberatan ketika Macron menuding Islam sebagai teroris. Terlebih sebagai Presiden Prancis, Macron bahkan terkesan mengajak warganya untuk membenci Islam dengan mempertahankan penayangan kartun Charlie Hebdo.

Protes demi protes berkecamuk pasca pidato Macron yang mempertahankan ide kebebasan berekspresi atas penayangan kartun Nabi Muhammad–yang mengandung nilai sensitif bagi Muslim di seluruh dunia. Mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad dalam cuitannya di twitter mengatakan bahwa Muslim memiliki hak untuk melindungi keyakinannya. Penggambaran Nabi Muhammad dapat sangat menyinggung bagi umat Islam, karena tradisi Islam secara eksplisit melarang gambar Muhammad dan Allah. “Karena Anda telah menyalahkan semua Muslim dan agama Muslim atas apa yang dilakukan oleh satu orang yang marah, Muslim memiliki hak untuk menghukum Prancis,” tulis Mahathir.

Mahathir, yang mengundurkan diri dari tugas keduanya sebagai perdana menteri Malaysia pada Maret, mengatakan bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron “tidak menunjukkan bahwa dia beradab”, menambahkan bahwa dia “sangat primitif”.

“Orang Prancis harus mengajari rakyatnya untuk menghargai perasaan orang lain,” kata Mahathir seperti dilansir Al-Jazeera.

Sementara Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan pada Minggu, 25 Oktober 2020 juga turut mempertanyakan kesehatan mental Macron yang mempertahankan penayangan kartun tersebut. Erdogan mengatakan Macron telah “kehilangan akal sehatnya”. Pernyataan itu kemudian mendorong menteri luar negeri Prancis memanggil pulang duta besarnya di Ankara.

Presiden Mesir Abdel-Fattah El-Sisi pada Rabu, 28 Oktober 2020 seperti dikutip dari laman Reuters, juga melayangkan kritik atas sikap Macron. “Kami juga punya hak. Kami memiliki hak agar perasaan kami tidak disakiti dan agar nilai-nilai kami tidak disakiti,” ujar El Sisi meskipun dengan tegas menolak bentuk kekerasan atau terorisme dari siapa pun atas nama membela agama, simbol atau ikon agama.

Dia menambahkan bahwa kebebasan berekspresi yang disebut oleh Emmanuel Macron justru membuat miliaran orang merasa sakit hati. “Dan jika beberapa orang memiliki kebebasan untuk mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran mereka, saya membayangkan bahwa ini berhenti ketika harus menyinggung perasaan lebih dari 1,5 miliar orang,” ujarnya.

Imam Besar Universitas al-Azhar Mesir pun meminta agar komunitas internasional mengkriminalisasi tindakan ‘anti-muslim’ tersebut.[]