Ilustrasi foto Liputan6

KURIKULUM Mata Pelajaran Sejarah yang diajarkan untuk pelajar di tingkat SMP dan SMA atau sederajat selama ini dinilai masih mendiskriminasi sejarah daerah yang multikultural di Indonesia. Kurikulum mata pelajaran sejarah di Indonesia selama ini bahkan terkesan lebih Jawa-sentris dan perlu dilakukan perubahan-perubahan agar tidak mengundang kecemburuan sosial.

Pendapat serupa disampaikan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti, yang menilai penggunaan Kurikulum 2013 juga kurang memberikan pengetahuan sejarah daerah lain, di Indonesia.

Selama ini, Sejarah Nusantara dalam kurikulum yang diajarkan, didominasi oleh sejarah raja-raja Jawa, perang melawan kolonial di Jawa, hingga sejarah politik kerajaan-kerajaan Hindu Budha yang juga di Jawa. Sementara sejarah daerah lain, semisal Sejarah Kesultanan Aceh, sejarah Makasar, dan sejarah kerajaan-kerajaan di wilayah timur Indonesia sangat minim masuk dalam kurikulum.

“Sehingga anak Papua, anak Aceh, anak Kalimantan, anak Sulawesi, anak Sumatra, dan daerah lain belajarnya sejarah Jawa. Padahal daerahnya juga memiliki sejarah yang layak dipelajari anak bangsa ini,” kata Retno di Jakarta seperti dilansir suara.com, Senin, 21 September 2020 lalu.

Selain itu, kurikulum sejarah yang seringkali diajarkan di sekolah cenderung tentang perang dan kekerasan. Sejarah yang disampaikan ke anak didik juga identik dengan persaingan politik dan perebutan kekuasaan yang dikhawatirkan dapat menjadi contoh buruk bagi generasi berikutnya. Padahal ruang lingkup sejarah sangat luas dan tidak hanya berbicara tentang gejolak daerah saja.

“Barangkali ini perlu diperbaiki agar generasi muda tidak salah menafsir seolah-olah sejarah bangsa kita penuh kekerasan sehingga nantinya dicontoh oleh generasi berikutnya, dikhawatirkan generasi mudanya akan menyelesaikan masalah dengan kekerasan bukan dengan dialog,” jelasnya.

Sebelumnya Mendikbud Nadiem Makarim menegaskan isu penghapusan pelajaran Sejarah tidak benar, sebab penyederhanaan kurikulum pendidikan nasional masih dalam proses pembahasan dari berbagai pihak. Pun demikian, Nadiem mengakui isu tersebut muncul dari draf sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud, yang dipresentasikan internal pada 25 Agustus 2020. Isu itu belakangan bocor ke publik dan mendapat sorotan luas dari penggiat pendidikan dan sejarawan tanah air.

“Penyederhanaan kurikulum tidak akan dilakukan sampai tahun 2022, di tahun 2021 kami akan melakukan berbagai macam prototyping di sekolah penggerak yang terpilih dan bukan dalam skala nasional,” imbuh Nadiem.

Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) bahkan dengan tegas menyebut bahwa mata pelajaran sejarah penting dipelajari oleh generasi muda. Pihak MSI bahkan meminta mata pelajaran sejarah diubah menjadi mata pelajaran wajib bagi siswa-siswi SMA/SMK dan juga MA.

Baca juga:

MSI: Mata Pelajaran Sejarah Penting

Sejarah tak Lagi Jadi Pelajaran Wajib Siswa SMA

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua MSI Aceh, Mawardi Umar, yang menilai mata pelajaran Sejarah Indonesia berperan penting dalam memberikan arah dan inspirasi bagi penyelesaian masalah kebangsaan, memberikan rujukan nyata dan teladan bagi generasi muda.

“Juga meningkatkan apresiasi terhadap karya pendahulu, dan juga memberikan perspektif dan ukuran untuk menilai perjalanan bangsa,” tulis MSI dalam pernyataan itu, Selasa, 22 September 2020.

MSI juga meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI jika ingin melakukan penyederhanaan kurikulum, hendaknya dilakukan dengan orientasi peningkatan kualitas pembelajaran dan disertai dengan peningkatan kompetensi guru.[]