SETELAH Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan UU Nomor 11 Tahun 2006 disahkan, baru dua tahun terakhir pelaksanaan Syariat Islam dari sisi muamalah gencar dilakukan di Aceh. Setelah sekian lama berkutat di bidang akidah dan ibadah, akhirnya kini turut menyentuh sisi ekonomi umat.

Hal tersebut tidak terlepas dari disahkannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) beberapa waktu lalu. Dengan adanya qanun tersebut, akhirnya dunia perbankan di Aceh pun kini secara perlahan menuju jalan syariah.

Penerapan ini tentunya tidak dilakukan secara merta. Butuh proses yang panjang menerapkan kebijakan tersebut hingga berakhir dengan tutupnya sederet bank konvensional di Serambi Mekkah. Perjuangan melahirkan bank syariah di Aceh dimulai dengan keberhasilan mengonversikan Bank Aceh konvensional menjadi bank syariah. Kebijakan tersebut kemudian menjadi contoh bagi daerah lain yang hendak melakukan hal serupa.

“Itu banyak ditiru oleh banyak daerah di Indonesia, termasuk Bank NTB dan Bank Nagari Sumatera Barat. Saya kira ini contoh yang baik,” ujar Guru Besar Ekonomi Islam UIN Ar Raniry, Prof Dr Nazaruddin A Wahid, Rabu, 2 September 2020 malam.

Pernyataan itu disampaikan Prof Nazaruddin dalam pengajian rutin yang digelar Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI), di Ruang VIP Kantin SMEA Banda Aceh.

Turut hadir sebagai narasumber dalam pengajian tersebut yaitu Area Manager Bank Syariah Mandiri, Firmansyah.

Proses melahirkan sistem perbankan syariah disebutkan cukup menguras energi, terutama di bagian membuat produk turunan dua UU RI terkait Syariat Islam dalam bentuk Qanun LKS. Pembahasan Qanun LKS sendiri, menurut Prof Nazaruddin yang turut terlibat dalam penyusunan naskah akademik, sempat beberapa kali tertunda. Hal ini dilatarbelakangi oleh keinginan sebagian pihak agar bank konvensional tetap diperbolehkan di Aceh.

Padahal, kewajiban perbankan mengalihkan sistem dari konvensional ke syariah tidak mendesak. Ada proses dan tahapan yang dilakukan seperti menyiapkan Unit Usaha Syariah, Bank Umum Syariah, sebelum beranjak total ke sistem perbankan syariah.

Hal ini diakui oleh Manajemen Bank Syariah Mandiri yang merupakan anak cabang Bank Mandiri Group di Aceh. Sistem perbankan syariah yang digagas oleh Aceh melalui UU Nomor 44 Tahun 1999 dan UU Nomor 11 Tahun 2006 bahkan disebutkan berdampak positif bagi bank ini.

Setelah memberlakukan sistem syariah, jumlah tabungan di Bank Syariah Mandiri bahkan meningkat pesat. “(Jadi) Bank Mandiri Group dalam hal ini, sangat mendukung Qanun LKS ini. Ini sudah diputus oleh pemegang saham Bank Mandiri. Untuk portofolio Bank Mandiri sudah dikonversikan,” kata Firmansyah. “Dan proses ini sudah final, jadi tidak ditarik kembali,” lanjut Firmansyah lagi.[]