Ilustrasi gajah mati di Aceh Timur | Foto Dok BKSDA

BERBAGAI upaya meminimalisir konflik gajah Sumatra dengan manusia, terus dilakukan di Aceh. Akan tetapi upaya itu dinilai belum mampu meredam kematian gajah yang terus terjadi sepanjang tahun. Rentetan kasus yang tidak terungkap itu belakangan menimbulkan kecurigaan tentang adanya keterlibatan mafia perdagangan satwa liar dalam kematian sejumlah gajah di Aceh.

Hal tersebut muncul dalam diskusi yang digelar oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bekerjasama dengan World Wild Fund (WWF) di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, Rabu, 12 Agustus 2020 kemarin. Mirisnya, di hari yang sama, Ollo seekor gajah jantan jinak berusia 24 tahun justru dikabarkan mati di Conservation Respons Unit (CRU) Sampoiniet.

Dalam diskusi tersebut, aktivis Forum Konservasi Leuser (FKL), Tezar, turut mengungkapkan kekhawatirannya terhadap beberapa populasi gajah yang telah hilang di habitat alaminya, seperti di Beutong. Berdasarkan data FKL diketahui jejak gajah Sumatra masih sering ditemukan di kawasan Beutong pada tahun 2013. “Namun di 2019, patroli FKL bersama petugas kehutanan sudah tidak menemukan lagi tanda-tanda keberadaan gajah di Beutong,” ungkap Tezar.

Hilangnya jejak gajah di habitat Beutong menimbulkan tanda tanya besar di kalangan aktivis lingkungan, apakah populasi gajah di Beutong sudah punah diburu atau justru migrasi ke tempat yang lain. Pertanyaan itu menurut Tezar, hingga saat ini belum terjawab.

Di sisi lain, Tezar menilai banyak permasalahan yang terjadi dalam upaya menyelamatkan gajah liar di Aceh. Salah satunya adalah maraknya perambahan hutan yang menjadi habitat gajah Sumatra.

Berdasarkan KepmenLHK Nomor SK.103/MenLHK-II/2015 diketahui kawasan hutan Aceh mencapai sekitar 3.156.800 hektar. Tutupan hutan itu terdiri dari kawasan Hutan Konservasi seluas 1.058.144 Hektar, kawasan Hutan Lindung seluas 1.788.266 Ha, kawasan hutan produksi seluas 554.339 Ha, kawasan hutan produksi terbatas seluas 141.771 Ha, dan kawasan hutan konversi seluas 15.409 Ha. Luas tutupan hutan itu diduga kian menyusut seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang ada di Aceh.

Dengan berkurangnya areal hutan yang menjadi habitat alami satwa liar belakangan menimbulkan konflik. Terlebih masyarakat turut menanam sawit dan jagung di daerah-daerah yang telah lama menjadi jalur migrasi gajah Sumatra.

Berdasarkan data Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh diketahui, terdapat 442 kasus konflik gajah liar dengan manusia, kurun waktu 2015 hingga 2020. Konflik terbanyak terjadi pada tahun 2019 yang mencapai 107 kasus. Sementara hingga Agustus 2020 terdapat 76 kasus konflik gajah dengan manusia di Aceh.

Dari 76 kasus yang terjadi pada 2020 itu, terdapat 10 kejadian yang mengakibatkan gajah Sumatra mati di Aceh. Teranyar adalah kematian Ollo di CRU Sampoiniet. Namun untuk kasus ini belum dapat disimpulkan apakah kematian itu bersifat alami atau ada unsur kesengajaan. (Baca: Misteri Kematian Ollo di Momen Peringatan Hari Gajah Sedunia).

Meskipun demikian, tingginya angka kasus itu dinilai mengkhawatirkan bagi keberlangsungan kehidupan gajah di Aceh. Apalagi hingga saat ini program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pembagian bibit sawit dan jagung yang dilakukan pemerintah, justru bertolakbelakang dengan semangat pelestarian gajah Sumatra. “Saya pikir kalau pemerintah Aceh masih mengalokasikan sawit sebagai tanaman-tanaman yang paling diunggulkan untuk mendongkrak ekonomi masyarakat, boleh-boleh saja. Tetapi ditekankan agar tidak ditanam di tempat habitatnya gajah,” usul Tezar.

Selain itu, BKSDA bersama instansi terkait turut melakukan sejumlah upaya guna mengantisipasi tingginya konflik gajah dengan manusia di Aceh. Diantaranya menetapkan Kawasan Ekonomi Essensial (KEE) atau sanctuary bagi gajah Sumatra. Selanjutnya mendirikan CRU, memasang GPS Collar, penyesuaian komoditi di habitat gajah Sumatra, serta membuat artificial barrier di sejumlah titik.

Upaya lain yang dilakukan yaitu rencana pemasangan power fencing di beberapa tempat untuk mencegah gajah masuk ke perkebunan warga. Hingga saat ini, terdapat empat kilometer power fencing yang sudah dipasang di Bener Meriah, yaitu sepanjang Berawang hingga Sayeng. Rencananya proyek itu akan dilanjutkan hingga 10 kilometer.

Rencana serupa juga dilakukan di kawasan Tangse, Mila, Keumala, Beungga, dan Geunie di Kabupaten Pidie.

Berbagai alternatif itu diharapkan dapat mengurangi konflik satwa liar, terutama gajah, dengan manusia di Aceh. Upaya itu juga diharap mampu menekan jumlah kematian gajah yang hingga saat ini kasus-kasusnya masih minim terungkap.

Kepala Unit Tipiter Ditreskrimsus Polda Aceh, AKBP Mulyadi (tengah) | Foto: SumateraPost.com/Boy Nashruddin Agus

Sulit mengungkap kasus kematian gajah

Kepala Unit Tipiter Ditreskrimsus Polda Aceh, AKBP Mulyadi mengakui pihak penegak hukum kesulitan dalam mengungkap sejumlah kasus kematian gajah Sumatra di Aceh. Pun demikian, Mulyadi mengakui, adanya keseriusan dari pihak kepolisian untuk mengungkap kasus-kasus kematian satwa liar yang disebutnya sudah masuk dalam kategori extraordinary crime.

AKBP Mulyadi berharap adanya regulasi yang turut mendukung pihak penegak hukum dalam mengungkap kasus kematian satwa liar di Aceh. Dia juga meminta para pihak untuk mendorong agar regulasi tersebut lahir sehingga memudahkan para penyidik dalam bekerja.

Tak hanya itu, Mulyadi juga menyebutkan minimnya anggaran yang dikucurkan untuk mengungkap kasus-kasus kematian satwa liar. “Anggaran di Polri hanya sekitar Rp25 juta. Bagaimana mungkin ke Aceh Timur, ke hutan belantara dan sebagainya,” kata Mulyadi lagi.

Sementara itu, Ketua Flora dan Fauna Aceh (FFA) Dewa Gumay mengatakan bahwa kasus-kasus kematian satwa liar di Aceh sudah masuk dalam kategori extraordinary crime. Namun menurutnya, dalam pengungkapan justru para pihak berpikir bahwa kasusnya seperti biasa.

Dia mencontohkan kasus kematian gajah yang rata-rata berada dekat dengan lokasi Hak Guna Usaha (HGU). Sayangnya menurut Dewa Gumay, tidak ada yang menyentuh tanggung jawab HGU terkait kematian gajah tersebut.

Aktivis FAA Dewa Gumay (jas hitam) | Foto: SumateraPost.com/Boy Nashruddin Agus

“Padahal dalam Undang-Undang telah jelas menyebutkan bahwa HGU bertanggungjawab mengamankan arealnya, tidak hanya persoalan kebakaran, tetapi juga persoalan pengelolaan high conservation value (HCV),” ungkap Dewa.

Dewa lebih lanjut mengatakan bahwa persoalan gajah juga masuk dalam HCV yang disebutkan UU. Sehingga HGU menurut Dewa, bertanggungjawab mengalokasikan 10 persen areal atau koridornya untuk habitat gajah.

Dewa juga mengatakan Aceh telah memiliki regulasi khusus tentang penanganan satwa liar. Regulasi tersebut adalah Qanun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Satwa Liar. Menurutnya qanun itu dapat menjadi regulasi untuk extraordinary crime tersebut.

Dalam Qanun 11/2020 itu, menurut Dewa, bahkan menyebutkan bahwa penggunaan racun dan pagar listrik terhadap satwa liar merupakan kriminal. “Silakan baca Qanun Nomor 11. Itu tanggung jawab DLHK dan harus dieksekusi,” tambah Dewa.

Dewa turut menyesalkan tidak adanya upaya mendeteksi keterlibatan mafia perdagangan satwa liar dalam setiap konflik yang terjadi di Aceh. Padahal menurutnya setiap konflik yang terjadi kerap berujung dengan kematian satwa liar seperti gajah. “Selama di FFI, kita hampir rata-rata menemukan kasus (yang lebih dulu) tejadi konflik. Itu semua jaringan mafia perdagangan satwa liar masuk ke lokasi,” ungkap Dewa.

“Kalau terdeteksi gajah jantan yang berkonflik sebagai soliternya, nggak lama setelah itu mati gajah jantannya. Ada yang order,” tambah Dewa lagi.

Menurutnya konflik yang disusul dengan kematian gajah tersebut dapat ditemukan dalam setiap pemberitaan di media massa. Dia menduga selanjutnya ada skenario yang dilakukan untuk menutupi keterlibatan sindikat perdagangan satwa liar tersebut.

“Masuk informan untuk mendeteksi itu, kemudian bikin skenario, ada bikin pagar listrik, ada yang bikin racun. Jadi semuanya itu sudah di luar kebiasaan. Cara mafia bekerja dan cara orang bertransaksi soal satwa liar,” kata Dewa Gumay.[]