Nelayan Aceh menyelamatkan puluhan pengungsi Rohingya di Pantai Bayu, Aceh Utara | Foto: Yayasan Geutanyoe

AKSI heroik nelayan Aceh Utara yang menyelamatkan 94 Pengungsi Rohingya yang terombang-ambing di lautan mendapat apresiasi dari kalangan internasional. Sikap ini disebut menjadi penghormatan tertinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan sekaligus melaksanakan prinsip United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982.

Apresiasi tertinggi itu diberikan oleh Direktur Internasional Yayasan Geutanyoe, Lilianne Fan. “Teurimong geunaseh that lambong buat nelayan Aceh,” tulis Lilianne dalam akun Twitter miliknya.

Perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua, Kelompok Kerja Rohingya, Jaringan Hak Pengungsi Asia Pasifik (APRRN) itu menyebut apa yang dilakukan oleh nelayan Aceh tersebut adalah nilai sebenarnya kemanusiaan.

“Pujian tertinggi kepada penduduk desa setempat di Lancok Bayu, Aceh Utara yang menangani sendiri dan menarik perahu Rohingya untuk mendarat malam ini. Akhirnya mereka turun. Tim kami telah siap sepanjang hari untuk membantu,” kata Lilianne lagi seraya membagikan dua lembar foto proses evakuasi pengungsi Rohingya dan menambah tagar PeumuliaJamee dan AdatAceh tersebut di Twitter miliknya.

Penghormatan serupa disampaikan Satees Muniandy, salah seorang eks pengungsi asal Tamil dari Srilanka. Melalui Twitter, Satees mengaku pernah mendapat pertolongan serupa dari nelayan Aceh saat terdampar beberapa waktu lalu.

“Orang-orang Aceh! Rasa hormat saya terhadap mereka tidak akan pernah berkurang,” tulis Satees.

Satees mengungkap bahwa dulu saat mereka terdampar juga sempat ditolak oleh otoritas Indonesia. Sama seperti kejadian yang dialami 94 Pengungsi Rohingya di Aceh Utara beberapa hari lalu. Namun, kata Satees, warga Aceh kemudian menyuarakan agar mereka diperbolehkan mendarat.

“Kami dulu pernah jadi pengungsi, kami tahu bagaimana rasanya,” kata Satees mengutip pengakuan warga Aceh yang menyelamatkan mereka.

Seperti diketahui, sebanyak 94 Pengungsi Rohingya kembali memasuki perairan Aceh pada Rabu, 24 Juni 2020 lalu. Puluhan pengungsi itu terdiri dari 15 orang pria dewasa, 49 perempuan dewasa, dan 30 orang anak-anak.

Salah satu kapal nelayan Aceh Utara, KM 2017 nomor 811 yang diawaki Faisal dan rekan-rekannya berhasil menyelamatkan satu unit kapal di perairan Aceh. Kapal tersebut dilaporkan mengalami kebocoran dan nyaris tenggelam.

Para nelayan Aceh Utara itu kemudian menyelamatkan para pengungsi untuk di bawa ke daratan Aceh. Namun, sesaat banyak yang menolak lantaran Aceh dalam status waspada pandemi Corona Virus Diseasse (Covid-19). Penolakan ini mengundang amarah warga setempat. Mereka menantang pemerintah dan menyuarakan penyelamatan terhadap para pengungsi tersebut.

Akibatnya, pemerintah setempat kemudian mengikuti kemauan warga Aceh Utara dan suara mayoritas penduduk paling barat pulau Sumatera itu. Para pengungsi yang terusir dari tanah kelahirannya di Rakhine, Myanmar, kemudian ditempatkan di bekas Kantor Imigrasi Peunteut, Lhokseumawe.

Apresiasi terhadap aksi penyelamatan itu juga diberikan oleh Kepala Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Kantor Perwakilan Aceh, Sepriady Utama pada Jumat, 26 Juni 2020 kemarin. Namun, dia mengingatkan semua pihak, terutama Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk segera melakukan langkah-langkah koordinasi dan penerapan protokol kesehatan terhadap para pengungsi tersebut. Langkah serupa menurutnya, juga perlu dilakukan terhadap petugas dan relawan yang terlibat dalam proses evakuasi maupun pengamanan di lokasi penampungan sementara.

“Walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967, tetapi salah satu konsep fundamental dalam sistem perlindungan internasional bagi para pengungsi dan pencari suaka adalah adanya prinsip non-refoulement dalam hukum pengungsi internasional,” kata Sepriady.

Menurutnya, prinsip ini telah menjadi jus cogens atau hukum kebiasaan internasional dan hal tersebut telah diperlihatkan oleh nelayan Aceh. Di sisi lain, Sepriady mengingatkan bahwa dalam prinsip non-refoulement juga mengatur tentang larangan suatu negara untuk mendeportasi pengungsi ke suatu wilayah tempat dia akan menghadapi persekusi atau penganiayaan yang dapat mengancam hidup mereka. Baik dikarenakan alasan berekaitan dengan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok tertentu, atau keyakinan politiknya.

Komnas HAM Perwakilan Aceh dalam kesempatan yang sama turut meminta Pemerintah Aceh untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan UNHCR guna mempercepat proses pendataan terhadap pengungsi Rohingya. Koordinasi tersebut juga diperlukan untuk menjamin tanggung jawab pemerintah pusat dalam menangani pengungsi, “baik bersifat temporary maupun berkelanjutan.”

“Hal ini penting mengingat pengungsi Etnis Rohingya telah berulangkali terdampar di Aceh, sekaligus untuk menghindari terjadinya ketidakjelasan penanganan para refugee, seperti para pengungsi yang melarikan diri dari lokasi penampungan sementara dan tempat penampungan sementara para pengungsi yang tidak terurus,” tambah Sepriady.

Komnas HAM Aceh juga menyebutkan dampak dari ketidakjelasan penanganan para pengungsi tersebut bakal berpotensi hilangnya hak asasi manusia dan status kewarganegaraan mereka. Ketidakjelasan penanganan juga dinilai rentan terhadap pengungsi yang dapat menjadi korban kejahatan, seperti human trafficking.

Di sisi lain, Komnas HAM Aceh memaklumi bahwa Indonesia saat ini belum meratifikasi Konvensi Pengungsi Tahun 1952. Hal inilah yang menyebabkan Pemerintah Indonesia tidak dapat melakukan pendataan dan penentuan secara langsung terkait status pengungsi asal Myanmar itu. “Oleh karena itu, pendataan dan penentuannya dilakukan oleh UNHCR,” tambah Sepriady.

Kendati demikian, Sepriady mengatakan, pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memenuhi dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) para pengungsi, meskipun belum meratifikasi hukum nasional dalam hal penentuan status pengungsi.

“Komnas HAM menghormati upaya pemerintah yang bekerjasama dengan ASEAN untuk mengupayakan proses repatriasi refugee Rohingya, dan mendorong UNHCR dalam proses resettlement, meskipun kedua hal tersebut saat ini sulit dilakukan karena semua negara sedang fokus dalam penanganan Covid-19,” pungkas Sepriady.(*)