NURHAYATI hanya diam seribu bahasa ketika mengetahui pemerintah membatalkan keberangkatan Haji tahun ini. Perempuan paruh baya itu tidak berkata apa-apa karena ini sudah di luar kuasanya. Perempuan tambun beranak lima itu sebenarnya sudah mempersiapkan segala hal untuk berangkat ke Tanah Suci. “Ini adalah mimpi ummi saya yang kembali tertunda,” kata perempuan yang akrab disapa Ati itu.

Ati merupakan warga Kota Banda Aceh yang mendapat panggilan berangkat ke Arab Saudi tahun ini. Dia mendapat peluang berangkat haji bersama ibunya yang sudah uzur. Sebelum kabar tak sedap itu datang, Azi bersama sang Ummi sudah mengikuti semua tahapan keberangkatan ke Tanah Suci. Dari mengurus paspor hingga belajar tata cara haji dari agen perjalanan yang memberangkatkan dirinya.

Namun, harapan Ati pupus begitu Menteri Agama Fachrul Razi mengumumkan bahwa Indonesia tidak memberangkatkan haji 2020 ke Arab Saudi. Alasannya dunia saat ini sedang menghadapi pandemi virus corona. “Berdasarkan kenyataan itu pemerintah memutuskan tak memberangkatkan haji pada 1441 Hijriah,” kata Menteri Agama Fachrul Razi di Kementerian Agama, Selasa, 2 Juni 2020 lalu.

Sebelumnya Indonesia menunggu kejelasan dari pemerintahan Arab Saudi terkait haji 2020. Namun hingga tenggat waktu diberikan, Arab Saudi belum bersikap. Presiden Joko Widodo, seperti dilansir CNN Indonesia, kemudian menelepon Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al Saud untuk meminta kepastian pemberangkatan jemaah haji.

Di sisi lain, Arab Saudi sendiri sudah mulai mempersiapkan segala hal untuk menyambut kedatangan jamaah rombongan haji dari seluruh dunia. Mereka juga sudah menyiapkan tenda-tenda untuk para jamaah di Arafah. Meskipun demikian, Arab Saudi memberlakukan protokol ketat jika ibadah haji dilaksanakan tahun ini. Salah satunya adalah pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk lingkungan masjid, jamaah diwajibkan mengenakan masker dan membawa sajadah sendiri.

Pemerintah Arab Saudi sebagai panitia pelaksana ibadah haji juga melarang para jamaah untuk berjabat tangan, serta meminta agar para jemaah menjaga jarak setidaknya sampai 2 meter.

Jika pun Indonesia tidak kadung membatalkan pemberangkatan jamaah haji tahun ini, maka kloter pertama bakal terbang ke Tanah Suci pada 26 Juni 2020 mendatang. Dari kuota 221 ribu jamaah yang bakal diberangkatkan pun, sudah 188.375 orang yang telah melunasi biaya haji.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu mengaku, pihaknya memiliki simpanan dalam bentuk dolar Amerika Serikat sebanyak US$600 juta atau setara Rp8,7 triliun kurs Rp14.500 per dolar AS. Dana tersebut berasal dari iuran haji warga negara Indonesia yang kemudian dikelola oleh BPKH.

Sebelumnya Anggito bahkan mengatakan total dana haji yang dikelola badan tersebut mencapai Rp135 triliun. Sebagian besar dana itu digunakan untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena sebagian besar dana itu diinvestasikan dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Hingga saat ini, pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan keputusan penundaan atau pembatalan ibadah haji. Pemerintah Arab Saudi hanya menyebutkan pihaknya telah menerima sejumlah besar permintaan sehubungan dengan haji. “Kami meminta semua yang telah merencanakan haji untuk bersabar dan menunggu keputusan akhir oleh Kementerian Haji,” tulis isi pernyataan Kerajaan Arab Saudi melalui akun twitter Haraiman.

Sejarah pembatalan Haji

Pembatalan ibadah haji juga pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Umat Islam harus meneteskan air mata lantaran ibadah rukun Islam ke lima saat itu tertunda lantaran adanya perang hingga wabah.

Dilansir dari Aljazeera, pembatalan haji dalam catatan sejarah pernah terjadi. Salah satunya karena penyerangan oleh 30 ribu pasukan dari suku Qurmatian yang berbasis di Arab Timur, yang sekarang masuk dalam wilayah administratif Bahrain. Serangan itu dipimpin oleh Abu Tahir al-Jannabi.

Serangan Qurmatian ini menjadi insiden penting dan bersejarah dalam Sejarah Islam di abad ke 10 Masehi atau ke-3 Hijriah. Mereka saat itu tidak hanya menyerang Mekkah, tetapi juga tidak menghormati simbol-simbol Islam yang sangat sakral.

Para penyerang turut mencuri batu Hajar Aswad yang ada di sudut Ka’bah. Mereka bahkan turut menodai sumur Zamzam yang suci dengan melempar mayat jamaah haji ke dalamnya.

Selain serangan oleh suku Qurmatian, pelaksanaan ibadah Haji juga pernah ditiadakan lantaran wabah kolera abad 19.

Ada dua haji yang ditangguhkan lantaran wabah ini, termasuk haji pada 1837 dan 1846.

Selain itu, pelaksanaan ibadah haji juga pernah dibatalkan lantaran wabah kolera yang berasal dari India tahun 1831. Meledaknya wabah ini bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji tahun itu. Setidaknya 75 persen jamaah haji meninggal dunia yang mengakibatkan panitia pelaksana ibadah haji menghentikannya di tengah jalan.

Kolera juga pernah membuat ibadah haji berhenti pada tahun 1850, tahun 1865, dan tahun 1883. Pada tahun 1864, pemimpin negara-negara Islam sepakat menyelenggarakan kembali haji. Namun, kebijakan itu membuat 1.000 jiwa para jamaah menjadi korban keganasan kolera.

Tahun 1897 giliran wabah meningitis yang menghalangi pelaksanaan ibadah haji. Penyebaran penyakit ini menginfeksi setidaknya 10 ribu jamaah haji.

Kebijakan yang terlalu cepat

Hampir semua masyarakat Aceh tidak dapat menerima keputusan pembatalan pelaksanaan jamaah haji tahun ini. Meskipun demikian banyak di antara mereka mencoba memahami bahwa mungkin saja ini merupakan jalan terbaik dan ujian besar yang diberikan sang Khalik.

Pun demikian, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Faisal Ali menilai pemerintah Indonesia terlalu cepat mengambil kebijakan untuk menunda keberangkatan haji. Padahal pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri belum bersikap.

Dia mengatakan Indonesia memiliki waiting list haji yang terlalu panjang. Jika tahun ini pelaksanaan ibadah haji ditiadakan, maka daftar tunggu itu menjadi semakin lama.

Pria yang akrab disapa Lem Faisal itu optimis jika sewaktu-waktu bisa saja Pemerintah Arab Saudi membuka pelaksanaan ibadah haji dengan kuota terbatas. Menurutnya hal ini sangat bermakna. “Walaupun pemerintah Arab Saudi mengizinkan, misalnya hanya untuk lima ribu jamaah atau 10 ribu jamaah, saya rasa pemerintah harus meresponnya,” kata Lem Faisal.(*)