Ilustrasi demonstrasi menuntut pembatalan izin PT EMM di Kantor Gubernur Aceh | Foto: Boy Nashruddin Agus

WAHANA Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh mengajukan kontra memori Peninjauan Kembali (PK) terkait PT Emas Mineral Murni (EMM) ke Mahkamah Agung (MA), Selasa, 12 Januari 2021. Pengajuan PK tersebut dilakukan guna menjawab memori PK yang diajukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, terkait putusan perkara kasasi yang dimenangkan Walhi bersama masyarakat Ateung Banggalang nomor 91 K/TUN/2020 tertanggal 14 April 2020 lalu.

“Dimana dalam Putusan Kasasi tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal dan mewajibkan tergugat mencabut keputusan Kepala BKPM RI Nomor 66/I/IUP/PMA/2017,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Muhammad Nur, Rabu, 13 Januari 2021.

Pengajuan PK itu sendiri, menurut M Nur, telah dilakukan pada 14 Desember 2020 lalu. BKPM RI, kata M Nur, memiliki tiga alasan utama mengajukan permohonan PK.

Pertama, Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan objek sengketa. Kedua, Hakim keliru dalam mempertimbangkan tanggung gugat objek sengketa, terkait kewenangan BKPM RI dalam penerbitan izin. Sementara alasan ketiga adalah BKPM RI menilai hakim keliru dalam menerapkan hukum, khususnya dalam pertimbangan Pasal 150 ayat (2) UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

“BKPM RI berpendapat izin yang diterbitkan tidak bertentangan dengan UUPA meskipun berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL),” ungkap M Nur.

Diketahui, MA RI telah memutuskan perkara kasasi terkait gugatan izin PT EMM yang diajukan oleh Walhi bersama masyarakat Ateuh Banggalang. Dalam putusan kasasi, MA mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal dan mewajibkan tergugat mencabut keputusan Kepala BKPM RI Nomor 66/I/IUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dalam rangka Penanaman Modal Asing untuk Komoditas Emas kepada PT EMM tanggal 19 Desember 2017. Dalam putusan itu, Majelis Hakim juga menghukum Termohon Kasasi I dan II membayar biaya perkara pada semua tingkatan pengadilan.

Berdasarkan kajian Walhi, kata M Nur, seluruh dalil yang menjadi uraian pemohon PK, tidak lain merupakan dalil yang telah diperiksa, diadili dan diputuskan oleh tiga tingkatan pengadilan, yaitu Pengadilan TUN Jakarta, Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

“Tidak terdapat dalil baru yang menguatkan dalil-dalil Memori PK Pemohon, seluruhnya merupakan copy-paste dari berkas-berkas sebelumnya,” ungkap M Nur.

Walhi menilai pengajuan PK terlalu dipaksakan untuk mendalilkan unsur-unsur formil dalam perkara tersebut. Sedangkan selain unsur formil termohon PK, kata M Nur, juga telah mendalilkan setidaknya terdapat alasan diajukannya gugatan.

“Seharusnya PK diajukan karena adanya bukti baru, bukan dengan alasan semata-mata kekhilafan hakim dalam memberikan putusan,” lanjut M Nur.

Selain itu, Walhi Aceh menilai, BKPM RI selaku lembaga negara sudah tidak lagi memperhatikan kepentingan masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Hal inilah kata M Nur, membuat BKPM RI cenderung menjadi perpanjangan tangan perusahaan.

“Kami menilai bahwa BPKM tidak pernah mempelajari detail dokumen permohonan izin yang diajukan oleh PT Emas Mineral Murni. Diketahui bersama bahwa pembahasan AMDAL dilakukan di Kabupaten Nagan Raya, sedangkan izin yang dikeluarkan BKPM berada di dua kabupaten yaitu Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah. Untuk itu Walhi bersama mahasiswa dan masyarakat Beutong Ateuh Banggalang terus mengawal kebijakan terkait ancaman Pertambangan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya,” pungkas M Nur.[]