Ilustrasi situasi di Harmoni dalam aksi massa menolak UU Omnibus Law | Foto: detik.com

YAYASAN Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama 16 Kantor LBH Indonesia meminta Presiden dan Kapolri untuk menghormati UUD 1945 dan amandemennya serta UU 9/1998 yang menjamin hak setiap orang untuk menyampaikan aspirasinya, termasuk pendapat di muka umum.

Pernyataan ini disampaikan YLBHI terkait maraknya laporan bentuk-bentuk represeifitas aparat keamanan dalam menanggapi aksi masyarakat yang menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja dalam tiga hari terakhir.

“YLBHI dan LBH menemukan kegiatan menyampaikan pendapat yang dijamin UUD 1945 tersebut dianggap represif dan brutal oleh aparat kepolisian,” tulis YLBHI dalam siaran pers Jumat, 9 Oktober 2020.

Pihak YLBHI menyebut adanya laporan dugaan pemukulan terhadap para advokat/penasehat hukum mahasiswa yang ditangkap di Semarang-Jawa Tengah, dan Manado-Sulawesi Utara. Dalam laporan yang diterima YLBHI bersama LBH juga disebutkan adanya dugaan mencekik leher dan berupaya menangkap penasehat hukum oleh polisi.

Lebih lanjut, YLBHI juga mendapat laporan dugaan penghalang-halangan dan tidak memberikan akses pengacara/penasehat hukum LBH untuk mendampingi masyarakat yang ditangkap dan dibawa ke kantor polisi.

Selain itu, YLBHI juga mendapat laporan tentang polisi yang diduga menghalang-halangi masyarakat ikut aksi dengan melakukan penangkapan di jalan-jalan, stasiun kereta api, dan jembatan.

Di sisi lain, YLBHI dan LBH juga mendapat laporan adanya provokasi warga untuk melakukan perang kelompok sehingga berdampak pada aksi mahasiswa. “Akibatnya banyak mahasiswa yang menjadi korban,” bunyi siaran pers tersebut.

Polisi juga disebut membubarkan aksi tanpa alasan dengan menembakkan gas air mata dan water canon. Selanjutnya, laporan yang diterima juga menyebutkan adanya dugaan penyerangan terhadap paramedis dengan gas air mata, memukuli dan diduga ikut menelanjangi massa aksi ketika ditangkap.

YLBHI dalam siaran pers itu juga menyebutkan polisi tidak memberikan makanan kepada massa yang ditahan sejak siang hingga malam hari. Tak hanya itu, polisi juga merampas hp dan mengangkut motor, serta mengerahkan tentara dalam pengamanan dan sweeping aksi massa.

Dalam siaran pers itu, YLBHI juga mengungkap laporan tentang pemukulan, penangkapan, lalu membebaskan kembali peserta aksi dengan keterangan salah tangkap.

“Selain melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan, polisi juga melanggar Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dan peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru Hara (PHH),” tulis YLBHI.

YLBHI berpendapat PHH dilaksanakan apabila terjadi peningkatan situasi, dari situasi kuning menjadi situasi merah. “Sementara aksi massa dilakukan dengan damai, tetapi justru polisilah yang melakukan kekerasan,” bunyi rilis tersebut lagi.

YLBHI menilai kerusuhan terjadi karena tindakan aparat yang dengan sengaja membubarkan massa aksi dengan kekerasan.

Atas runut kejadian tersebut, YLBHI bersama 16 LBH Indonesia meminta Kapolri memerintahkan aparatnya untuk menghentikan tindakan-tindakan brutal represif. “YLBHI juga meminta Presiden RI agar segera mengeluarkan Perppu yang mencabut UU Cipta Kerja.”[]