WAHANA Lingkungan Hidup menilai proyek Multi Years merupakan kegiatan ilegal karena tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak dapat dipenuhinya permintaan dokumen AMDAL oleh DLHK Aceh.

“Dari hasil akses informasi WALHI Aceh ke DLHK Aceh perihal permintaan dokumen AMDAL, dimana dalam surat balasan DLHK Nomor 660/3561/II tanggal 11 September 2020, bahwa informasi yang diajukan oleh WALHI Aceh belum dapat dipenuhi. Artinya Pemerintah Aceh sudah melakukan perencanaan secara illegal yang bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan,” ungkap Direktur WALHI Aceh, M Nur, Kamis, 24 September 2020.

Dalam siaran pers kepada awak media, WALHI menyebutkan, seharusnya Pemerintah Aceh mengedepankan etika hukum lingkungan hidup dalam setiap perencanaan pembangunan. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin lingkungan Pasal 2 ayat (1), yang berbunyi “Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.”

Selanjutnya, kata dia, pada ayat (2) disebutkan, “izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi, a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL; b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.”

Selain itu, kata M Nur, pembanguan ruas jalan dalam kawasan hutan lindung juga harus dilengkapi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Sayangnya, kata M Nur, hingga kini WALHI Aceh belum mendapatkan dokumen terkait IPPKH yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“IPPKH menjadi keharusan kegiatan pembangunan dalam kawasan hutan lindung maupun konservasi,” tambahnya.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1), tercantum mengenai penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan IPPKH.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/MenLHK/ Setjen/Kum.1/2/2019 tentang perubahan atas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/MenLHK/ Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

“Pembangunan jalan yang dilakukan dalam kawasan hutan seharusnya mempertimbang kawasan hutan lindung sebagai sumber air, dan juga dampak hilangnya fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan masyarakat,” kata M Nur lagi.

Dia menyebutkan pembangunan 14 ruas jalan tersebut sebenarnya sudah bisa dihentikan karena DPRA menolak dan membatalkan MoU. Penolakan itu terlihat dengan dikeluarkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 12/DPRA/2020 tentang pembatalan terhadap kesepakatan bersama antara Pemerintah Aceh dengan DPRA terkait pekerjaan pembangunan dan pengawasan beberapa proyek, melalui penganggaran tahun jamak (Multy Years) Tahun anggaran 2020.

“WALHI Aceh menduga Pemerintah Aceh memaksa kehendak untuk pembangunan 14 ruas jalan dalam kawasan hutan, sedangkan sumber anggaran pembangunan jalan tersebut tidak disepakati oleh DPRA. WALHI akan melakukan upaya hukum sebagai fungsi kontrol masyarakat terhadap proyek infrastruktur dalam kawasan hutan yang mengakibatkan deforestasi dan kerusakan lingkungan ke pengadilan,” pungkas M Nur.[]