Ilustrasi | romedace.com

ISLAM telah terlebih dahulu memperkenalkan sistem demokrasi dalam segala lini kehidupan manusia, jauh sebelum Amerika Serikat mengampanyekan hal serupa. Sistem demokrasi dengan tidak memandang ras, warna kulit atau suku bangsa itu juga sudah menjadi perhatian Nabi Muhammad SAW sejak awal-awal Islam muncul dan berkembang.

Terkait Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah lama dipelopori oleh Islam dapat dirujuk pada kisah penunjukan Bilal bin Rabbah sebagai muazin pertama. Pada saat itu, penunjukan tersebut mendapat protes dari kalangan bangsa Quraisy yang mempersoalkan asal usul Bilal selaku mantan budak dan berkulit hitam.

Protes tersebut mendapat perhatian besar dari Rasulullah. Terkait hal ini pernah disebutkan oleh Pimpinan Dayah Babul Maghfirah Aceh Besar, Ustadz Masrul Aidi, Lc, dalam pengajian Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) Aceh di ruang VIP SMEA Lampineung, Banda Aceh, pada Selasa, 25 Agustus 2020 lalu.

“Semua kalian Allah ciptakan dari Adam, dan Adam Allah jadikan dari tanah. Tidak lebih bangsa Arab dari bangsa Azam kecuali karena taqwa,” kutip Masrul Aidi. Perkara serius tentang penunjukan muazin ini bahkan dicantumkan dalam Piagam Madinah pada 14 abad yang silam. Artinya, menurut Masrul Aidi, Islam telah terlebih dahulu menjadi agama yang memperjuangkan HAM jauh sebelum Christoper Columbus menemukan benua Amerika Serikat.

Selain memperjuangkan HAM, sistem pemerintahan dalam Islam juga telah lama mempraktikkan pola demokrasi. Hal itu terlihat pada pemilihan pemimpin ummat setelah meninggalnya Rasulullah.

Dalam pengajian yang berlangsung secara online tersebut, Masrul Aidi menyebutkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah berwasiat tentang siapa pengganti dirinya sebagai pemimpin dalam pemerintahan Islam. Hal ini kemudian menimbulkan sedikit kegaduhan siapa yang menggantikan posisi Rasulullah dalam memimpin.

Perdebatan kecil muncul ketika kaum Muhajirin dari Mekkah berniat untuk mencalonkan wakil mereka sebagai pemimpin Islam. Wacana itu dibantah oleh kaum Anshar, dimana mereka merasa berhak lantaran Madinah merupakan tempat mereka. “Jadi terjadilah sengkarut itu di awal, sampai wafatnya Rasulullah tidak sempat jenazah beliau terurus selama tiga hari. Kemudian atas kehendak Allah dan izin Allah yang azali, maka terpilihlah Abu Bakar,” kisah Masrul Aidi.

Terpilihnya Abu Bakar sebagai pemimpin Islam juga tidak atas kehendak sahabat nabi tersebut. Pihak yang terpilih bahkan sempat menolak amanah itu dan lebih setuju jika Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah. Abu Bakar beralasan Islam kian berjaya setelah Umar berada di bawah panji Rasulullah.

Namun hal tersebut dibantah oleh Umar yang menyebut bahwa Abu Bakar merupakan sahabat Nabi Muhammad yang diakui oleh Allah dan tercantum di dalam Alquran. Inilah yang membuat Umar kukuh mempertahankan Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah. “Siapapun yang menafikan persahabatan Rasulullah dengan Abu Bakar, maka dia sudah pasti kafir karena menentang ayat ini. Jadi terpilihlah Abu Bakar,” lanjut Masrul Aidi.

Penunjukan Abu Bakar sebagai Khalifah (pemimpin) Islam mendapat sambutan positif dari kaum Anshar dan Muhajirin. Pun demikian, kaum Anshar Abu Bakar mau merekrut tokoh-tokoh mereka sebagai kabinet dalam pemerintahannya.

Islam kemudian turut mengajarkan sistem demokrasi seperti yang dikampanyekan selama ini dalam memilih pemimpin. Sistem demokrasi itu diperlihatkan sepeninggal Abu Bakar yang mewasiatkan agar Umar menempati posisi sebagai khalifah Islam. Akan tetapi, lagi-lagi Umar menolak. Dia merasa tidak layak mengganti posisi Abu Bakar sebagai khalifah apalagi menempati jabatan Nabi Muhammad SAW.

Untuk itu, dia bersedia menerima jabatan tersebut setelah sebutan khalifah diganti dengan ‘amirul mukminin yang berarti orang yang memerintahkan orang beriman. Sementara sistem pemerintahannya tetap disebut khilafah.

Pola pemilihan pemimpin dalam Islam kembali berubah menjelang wafatnya Umar. Waktu itu, enam tokoh besar Muslim meminta Umar yang sedang sakit untuk menuliskan wasiat siapa tokoh pengganti untuk memimpin Islam. Wasiat ini dianggap penting untuk menenangkan ummat. Ke enam tokoh Muslim itu adalah Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam dan juga Abdullah bin Umar bin Khattab.

Saat itu Umar yang sedang sekarat menolak wacana Abdullah bin Umar yang adalah putranya, untuk menggantikan posisi dirinya sebagai ‘amirul mukminin. Dia mengatakan cukup dirinya saja yang mewakili keluarga Al Khattab sebagai pemimpin Islam. “Saya tidak terima jabatan khalifah ini saat diserahkan oleh Abu Bakar, kecuali seperti seorang dalam kondisi darurat, terpaksa makan bangkai. Kalau saya tidak menerima jabatan ini, ummat Islam akan rusak. Terpaksa,” lanjut Masrul Aidi.

Guna meminimalisir kisruh antara kaum muhajirin dengan Anshar, Saidina Umar kemudian meminta enam tokoh Muslim untuk bermusyawarah. Mereka diharapkan dapat memilih salah satu dari lima tokoh yang hadir pada saat itu sebagai pengganti Umar. Namun, dia lagi-lagi menekankan agar para wakil ummat Muslim itu tidak memilih putranya.

Kejadian ini kemudian melahirkan sistem perwakilan untuk memilih pemimpin dalam sejarah pemerintahan manusia. Pemilihan pemimpin waktu itu tidak melibatkan keseluruhan ummat Muslim. Pola ini di kemudian hari dikenal sebagai sistem parlementer di era demokrasi modern.

Anehnya sistem demokrasi yang diperkenalkan oleh Islam tersebut justru dianggap ketinggalan zaman. Anggapan itu lebih anehnya lagi justru dipraktikkan oleh negara-negara yang mayoritas masyarakatnya adalah Muslim. Hari ini menurut Masrul Aidi, banyak negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim mengikuti demokrasi barat. Padahal teori demokrasi yang dilemparkan oleh barat dengan Amerika Serikat sebagai negara utama itu, cenderung belum dipraktikkan di lapangan.

Hal ini terlihat dari permasalahan rasial kulit hitam di Amerika Serikat, yang hingga sekarang masih terjadi. Begitu pula dengan penolakan warga Amerika Serikat terhadap wakil perempuan seperti Hillary Clinton yang berpengalaman di bidang politik, memimpin negeri Paman Sam itu. “Hanya karena dia perempuan orang Amerika lebih memilih Donald Trump yang tidak memiliki basis politik,” kata Masrul Aidi. “Sementara kita ummat Islam dipaksa agar orang perempuan menjadi pemimpin,” ketus ulama muda Aceh ini.[]