Nisan temuan di lokasi proyek IPAL dipindahkan dari lokasi awal | Foto: Istimewa

SEMUA pihak diharapkan dapat menyelamatkan kawasan situs Titik Nol Banda Aceh yang berada di muara Krueng Aceh atau tepatnya sepelemparan batu dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gampong Jawa, Banda Aceh. Kawasan yang penting bagi arkeologi dan jejak sejarah peradaban Aceh tersebut dinilai terancam dengan munculnya berbagai instalasi pengolahan lumpur tinja, pembuangan sampah hingga pengolahan air limbah.

Harapan ini disampaikan oleh Ketua Peusaba Aceh, Mawardi Usman, seiring momentum peringatan 816 tahun usia Kota Banda Aceh, Kamis, 22 April 2021.

“Titik Nol Kota Banda Aceh yang ditetapkan di lokasi tersebut merujuk pada awal mula pemerintahan Sultan Johan Syah, pendiri Kesultanan Aceh Darussalam pada hari Jumat, 1 Ramadhan 601 Hijirah atau 22 April 1205 Masehi. Sementara lokasi tersebut mengikuti jejak istana Kuta Farusah Pindi Darul Makmur yang pernah menjadi pusat pemerintahan Sultan Johansyah,” ungkap Mawardi Usman.

Namun, penetapan Titik Nol Bandar Aceh Darussalam tersebut kini dinodai dengan keberadaan TPA Sampah warga ibu kota. Aroma tak sedap kerap tercium ketika bertandang ke lokasi tersebut. Selain TPA, kawasan Titik Nol Banda Aceh itu juga diwarnai dengan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di atas lahan seluas 2,2 Ha. Lokasinya juga tak berjarak jauh dari Titik Nol Banda Aceh tersebut. Pembangunan IPLT di lokasi tersebut dilakukan pada 2005 dan 2007 silam, pasca Aceh dihumbalang gempa kuat disusul bencana tsunami. Proyek itu bersumber dari dana bantuan JICA Jepang dan UNICEF.

Tak hanya itu, lokasi Titik Nol Banda Aceh yang berdekatan dengan situs cagar budaya makam para sultan Aceh Gampong Pande tersebut juga kian “terganggu” dengan proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Proyek ini dibangun menggunakan dana bersumber utang dari Asian Development Bank (ADB)–yang hingga saat ini masih menuai polemik. (Baca: Proyek IPAL Gampong Pande Utang dari ADB?)

Mawardi menilai proyek IPAL, IPLT dan TPA Sampah tersebut telah mengakibatkan rusaknya landscap peninggalan sejarah di kawasan muara Krueng Aceh. Keberadaan tiga instalasi tersebut juga disebutkan akan memperburuk permukaan pemukiman kuno dari zaman Aceh Darussalam yang sempat terbenam. Temuan nisan kuno oleh pekerja proyek saat menggali kolam IPAL, seharusnya dapat menyadarkan para pihak pengambil kebijakan untuk menghentikan segala proyek pengrusakan lanskap tersebut. Namun, tidak diketahui alasannya, pemerintah kota justru merencanakan proyek IPAL dilanjutkan tahun ini, setelah sempat dihentikan beberapa waktu lalu.

“Dunia Melayu dan internasional amat mengagumi kebesaran sejarah Aceh yang luar biasa dalam penyebaran agama Islam. Aceh pada masa kejayaannya telah menjadi lima imperium besar dunia bersama Turki Utsmani, Mughal, Safawi dan Maghribi. Amat disayangkan jika kemudian makam para raja dan ulama yang ada di Titik Nol Banda Aceh hilang demi proyek tinja,” kata Mawardi.

Rencana melanjutkan proyek IPAL juga pernah diprotes oleh organisasi internasional The Malay and Islamic World Organization atau Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI). Organisasi tersebut bahkan telah menyurati Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman untuk menghentikan pembangunan IPAL di kawasan bekas istana sultan Aceh Darussalam tersebut. Lagipula, pemerintah kota sendiri dalam seminar terakhir telah menetapkan bahwa kawasan itu merupakan Titik Nol Banda Aceh.

Presiden DMDI Tun Datuk Seri Utama Mohammad Ali Rustam bahkan menyarankan agar kawasan yang penuh dengan peninggalan cagar budaya tersebut didaftarkan ke UNESCO.

Pentingnya lansekap Gampong Pande-Gampong Jawa-Peulanggahan tersebut bahkan pernah dipaparkan oleh Annabel Teh Gallop, sejarawan dari Inggris. Hal senada juga pernah disampaikan oleh Mehmet Ozay, seorang peneliti sejarah dari Turki. (Baca: Sejarawan Turki Paparkan Fakta Mengapa Gampong Pande Penting)

Arkeolog lulusan UGM, Deddy Satria bahkan pernah mengupas tentang pentingnya Gampong Pande dan kawasan sekitar bagi peneliti melalui tulisannya berjudul “Wadah Pelebur Logam; Peralatan Pande Logam Dari Kampung Pande”. Artikel itu kemudian dimuat di dalam buku Arabesk terbitan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Banda Aceh Wilayah Kerja Provinsi Aceh dan Sumatera Utara pada tahun 2011 lalu.

(Baca juga: Sejarawan Inggris Annabel Teh Gallop Dukung Penyelamatan Situs Gampong Pande)

Deddy yang intens meneliti toponim Gampong Pande turut mengutip laporan para pengunjung dari Eropa, Portugis, Belanda, Inggris, dan Perancis pada akhir abad ke-16 Masehi hingga awal abad 17 Masehi. Dalam laporan tersebut, para penjelajah Eropa mengaku sering melihat kubu-kubu tanah dengan banyak meriam besar. Kubu-kubu tanah yang dimaksud, tulis Deddy, dibangun sejak Sultan Aceh I hingga Sultan Iskandar Muda untuk melindungi dan mengawasi perairan laut di kawasan Kuala Aceh.

Lembaga Mapesa, salah satu elemen sipil yang fokus pada penyelamatan sejarah dan benda cagar budaya di Aceh, juga beberapa kali telah memaparkan pentingnya kawasan tersebut. Temuan nisan kuno di dalam lokasi IPAL, menurut Mapesa, merupakan sebuah temuan penting dari sisi arkeologis, geomorfologis dan sejarah. Penemuan ini menurut Mapesa akan menjelaskan tentang perubahan-perubahan geomorlogis yang terjadi di kawasan muara Krueng Aceh dan pesisir Kota Banda Aceh secara umum, memberikan informasi-informasi tentang bagaimana benda-benda bersejarah tersebut terdeposisi di kedalaman tersebut sehingga dapat diperkirakan apa yang mungkin akan ditemukan pada waktu mendatang.

Sementara dari sisi sejarah, dokumen yang dimiliki sampai saat sebelum penemuan tersebut, tidak menunjukkan tentang adanya permukiman bersejarah dengan makam-makamnya di sebelah utara kanal Arosan (Arusan) sejak tidak kurang dari 100 tahun lalu. Namun, penemuan di lokasi Proyek IPAL memberi keputusan yang konkrit bahwa di bagian itu terdapat permukiman dan makam-makam.

Teranyar, pandangan pentingnya kawasan Gampong Pande dan sekitarnya turut dipaparkan secara panjang lebar dalam rapat bersama Ombudsman RI Perwakilan Aceh beberapa hari lalu. “Perlu dicatat bahwa kerusakan dan kehilangan peninggalan sejarah adalah sesuatu yang tidak akan pernah dapat digantikan untuk selamanya,” tegas Wakil Ketua Mapesa, Masykur dalam rapat yang digelar di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Aceh itu. (Baca: Mapesa Tegas Tolak IPAL dalam Rapat Ombudsman, Ini Alasannya)

Hal senada disampaikan oleh Pemimpin Darud Donya, Cut Putri. Dia mengaku prihatin dengan nasib kawasan yang memiliki nilai bersejarah bagi Aceh tersebut.

Cut Putri bahkan menyarankan agar kawasan tersebut direvitalisasi oleh pemerintah untuk menjadi living museum. Menurutnya dengan adanya revitalisasi tersebut, maka kawasan yang semula hanya dipusatkan sebagai lokasi pengolahan limbah, tinja dan sampah tersebut bersalin rupa sebagai destinasi pariwisata di ibu kota Aceh. Selain itu, kawasan tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai pusat penelitian, pendidikan dan pembelajaran sejarah bagi generasi muda.

Peran penting toponim Gampong Pande dan sekitarnya tersebut nampaknya tidak mendapat tempat bagi pemerintah kota. Dalam sidang paripurna peringatan HUT Kota Banda Aceh ke-816–yang bersandar pada pendirian istana kesultanan di muara Krueng Aceh–oleh DPRK Banda Aceh, pemerintah kota seperti mengabaikan hal tersebut.

“Amat disayangkan jika makam para raja dan ulama yang ada di Titik Nol Kesultanan Aceh Darussalam hilang demi proyek tinja,” pungkas Cut Putri.[]