PEMERINTAH Indonesia secara resmi membubarkan Front Pembela Islam (FPI), Rabu, 30 Desember 2020. Anggota organisasi massa yang mendaulat Habib Rizieq Shihab sebagai Imam Besar tersebut juga dilarang melakukan aktivitasnya sejak hari ini.

Keputusan ini disampaikan pemerintah setelah rapat bersama yang dilakukan di Kantor Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta. Sementara penghentian kegiatan dan pembubaran ormas FPI dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani enam menteri/kepala lembaga.

Keenam menteri dan kepala lembaga yang menandatangani SKB tersebut adalah Mendagri Tito Karnavian, Menkum HAM Yasona Laoly, Menkominfo Johny G Plate, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar.

Keenamnya menuangkan Surat Keputusan Bersama Nomor 220/4780 Tahun 2020, Nomor M.HH/14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII Tahun 2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI.

Isi SKB yang berlaku mulai 30 Desember 2020 itu dibacakan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej.

“Menyatakan Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga secara de jure telah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan,” bunyi poin pertama SKB Enam Menteri/Lembaga tersebut.

Poin selanjutnya, “Front Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan yang secara de jure telah bubar pada kenyataannya masih terus melakukan kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum, dan bertentangan dengan hukum.”

SKB tersebut juga mencantumkan tentang pelarangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut FPI dalam wilayah hukum Indonesia. Aparat penegak hukum bahkan diperbolehkan untuk menghentikan semua kegiatan yang diselenggarakan FPI.

Dalam SKB itu, pemerintah juga meminta kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh, terlibat dalam kegiatan, penggunaan simbol dan atribut FPI. Masyarakat juga diminta untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum setiap kegiatan penggunaan simbol dan atribut FPI.

Pihak kepolisian diduga langsung bergerak cepat usai SKB tersebut diberlakukan. Sejumlah laskar FPI bahkan ditangkap saat anggota Polres Jakarta Pusat dan Jakarta Barat melakukan pembersihan di markas pimpinan Habib Rizieq Shihab di Jalan Petamburan Jakarta Pusat. Selain itu, polisi juga mulai menertibkan baliho, spanduk dan bahkan sticker yang tertempel di markas FPI.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan, FPI tidak memiliki legal standing atau dasar hukum, baik sebagai ormas maupun organisasi biasa. “Pelanggaran kegiatan FPI ini dituangkan dalam keputusan bersama enam pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga,” kata Mahfud MD.

Sebelumnya pemerintah Indonesia juga telah membubarkan beberapa ormas Islam lain sejak tahun 2007. Di antara ormas yang dibubarkan tersebut adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Aliansi Nasional Anti Syiah (Annas), Jamaah Ansarut Tauhid (JAT), dan Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI).

Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab melalui Ketua Tim Badan Hukum FPI Sugito Atmo, tidak mempermasalahkan pembubaran yang dilakukan pemerintah terhadap organisasi tersebut. “Tidak masalah, nanti kita gugat secara hukum karena ini sudah proses hukum, kita akan mem-PTUN-kan terhadap keputusan tersebut,” ujar Sugito, seperti dilansir okezone.com, Rabu, 30 Desember 2020.

Dia mengatakan kuasa hukum FPI telah mempersiapkan proses gugatan ke PTUN.

Pendapat lain disampaikan Amnesty International Indonesia yang menilai pelarangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI akan semakin menggerus kebebasan sipil untuk berpendapat ataupun berekspresi.

“Keputusan ini berpotensi mendiskriminasi dan melanggar hak berserikat dan berekspresi, sehingga semakin menggerus kebebasan sipil di Indonesia,” ujar Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, dalam siaran persnya.

Usman mengatakan hal tersebut bisa terjadi karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No. 2/2017 diterima DPR RI sebagai Undang-Undang baru. Tapi keputusan ini sebelumnya sudah disesalkan karena secara signifikan memangkas prosedur hukum acara pelarangan maupun pembubaran ormas, dengan menghapus mekanisme teguran dan pemeriksaan pengadilan.

“UU ini bermasalah dan harus diubah. Menurut hukum Internasional sebuah organisasi hanya boleh dilarang atau dibubarkan setelah ada keputusan dari pengadilan yang independen dan netral,” jelasnya.

Usman meminta Pemerintah sebaiknya tidak membuat keputusan sepihak. Utamakan pendekatan hukum dan peradilan. Misalnya, proses hukum pengurus ataupun anggota FPI yang diduga terlibat tindak pidana, termasuk ujaran kebencian dan hasutan melakukan kekerasan berdasarkan agama, ras, asal usul kebangsaan maupun minoritas gender. Itu kewajiban negara.

‚ÄúDapat dimengerti adanya unsur masyarakat yang menentang sikap intoleran yang berbasis kebencian agama, ras, atau asal usul kebangsaan yang kerap ditunjukkan oleh pengurus dan anggota FPI,” jelasnya.[]