KLAIM sepihak China di Laut China Selatan mengundang reaksi dari negara-negara sekaliber Amerika Serikat dan Rusia. Upaya Turki mendulang emas di Laut Mediterania pun mengancam perdamaian dunia. Negara-negara kuat mulai memperlihatkan taji mereka. Inikah pertanda bakal terjadi Perang Dunia Ketiga?

Selat Malaka yang menjadi pintu masuk ke Jalur Sutera menjadi salah satu titik fokus pengerahan militer besar-besaran sejak beberapa bulan terakhir. India yang bersekutu dengan Amerika Serikat juga pernah menggelar latihan militer di sana. Medio awal September 2020, India kembali menggelar latihan bersama Rusia dengan sandi Indra Navy-2020.

Kapal-kapal perang terhebat dari negara-negara yang memiliki teknologi nuklir itu dikerahkan ke lokasi, mulai dari Kapal Perusak Admiral Vinogradov, Kapal Perusak Admiral Tributs, hingga Boris Butoma. Sementara India mengerahkan Kapal Perusak Ranvijay, Kapal Fregat Sahyadri, Kapal Corvet Kiltan, dan Kapal Tanker Shakti.

Militer kedua negara itu turut diperkuat dengan armada tempur udara, seperti helikopter serbu. Rencananya mereka berlatih penembakan senjata permukaan, latihan terbang laut dan latihan target udara.

Latihan militer ini tak jauh dari Aceh. Lokasinya juga dekat dengan perbatasan Indonesia-India.

Armada Laut AS

Sebagai negara berdaulat, Indonesia patut waspada. Karena itu TNI turut mengerahkan kapal perang ke perbatasan dengan sandi Operasi Perbatasan Malaka Samudera-20. Demikian seperti dikutip dari VIVA Militer pada Kamis, 3 September 2020.

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang wilayahnya diklaim milik China di Laut Natuna. Negara ini patut waspada dengan ancaman potensi perang di depan hidung oleh negara-negara adidaya. Inipula yang membuat Indonesia wajib konsentrasi pada pertahanan dan keamanan di dalam negeri, selain dipusingkan oleh wabah Corona.

Di sisi lain, Naga Merah yang telah menunjukkan surainya sebagai negara kuat terus menekan anggota ASEAN menjelang pembicaraan penting dalam sengketa Laut China Selatan. Diplomat senior Beijing bahkan mengingatkan agar negara-negara Asia Tenggara untuk tidak mendukung upaya Amerika Serikat di wilayah sengketa.

Negara-negara ASEAN kian terpecah dalam pusaran konflik antarnegara adidaya yang berseteru di tengah meningkatnya risiko konfrontasi habis-habisan di wilayah tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri China untuk urusan Asia, Luo Zhaohui mengatakan, negosiasi dengan ASEAN tentang kode etik di jalur perairan Laut China Selatan dilanjutkan sejak Kamis, 3 September 2020. Pembicaraan ini sempat tertunda lantaran pandemi virus corona beberapa waktu lalu.

Pembicaraan itu telah dimulai pada 2002, akan tetapi terhenti karena desakan Beijing agar mengecualikan “negara-negara di luar kawasan”.

Luo juga menuding Amerika Serikat telah mendirikan Quad yang menjadi garis depan anti-China atau dikenal sebagai mini NATO akibat konflik tersebut. Menurut Luo, ikut campur AS di Laut China Selatan dengan mini NATO itu menggambarkan mentalitas Perang Dingin di negeri Paman Sam. Sementara Mini NATO yang disebut China merujuk kepada kelompon segiempat pimpinan AS dengan Jepang, Australia dan India.

Menyikapi hal itu, Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo tahun lalu mengatakan Quad ditujukan untuk mengembalikan China ke “tempat yang tepat”. Ketegangan kembali mendekati titik didih setelah Pompeo pada bulan Juli menolak klaim China atas 90 persen Laut China Selatan sebagai tindakan yang sepenuhnya melanggar hukum. Pompeo lantas memberikan dukungan kepada penggugat lain seperti Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia dan Taiwan.

Pentagon pada 3 September 2020 juga melaporkan adanya potensi China melirik fasilitas militer di Indonesia, di tengah meningkatnya tensi hubungan negara adidaya itu dengan Beijing. Selain Indonesia, Pentagon juga menyebutkan Beijing turut melirik fasilitas militer Pakistan, Myanmar, Thailand, Singapura, Uni Emirat Arab, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola, dan Tajikistan.

Pentagon menduga Beijing bertujuan untuk membangun jaringan logistik militer Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) global agar dapat mengganggu operasi militer AS.

“China sedang berusaha untuk menyiapkan logistik yang lebih kuat di sekitar selusin negara, termasuk tiga di lingkungan India, untuk memungkinkan tentaranya memproyeksikan dan mempertahankan kekuatannya pada jarak yang lebih jauh,” bunyi laporan tersebut, yang dikutip dari Nikkei Asian Review, Kamis (3/9/2020).

Sementara itu, India yang kadung panas lantaran insiden Lembah Galwan justru terluka. Seorang prajurit dari pasukan khusus India kembali tewas di perbatasan. Beberapa prajurit lainnya juga dilaporkan terluka parah akibat ledakan ranjau di dekat Danau Pangong Tso, Himalaya Barat.

Prajurit yang terluka itu bernama Tenzin Nyima dari kesatuan Pasukan Perbatasan Khusus a.k.a SFF.

Nyima meregang nyawa dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya hancur akibat ledakan dan telah dievakuasi untuk segera dimakamkan.

Masih menurut VIVA Militer, SFF merupakan pasukan khusus yang dibentuk untuk menjaga wilayah pegunungan tinggi, seperti Himalaya.

Anehnya, Nyima justru mati lantaran terkena ranjau India. Ranjau-ranjau itu sengaja dipasang untuk pertahanan agar tak mudah diterobos tentara China. Kondisi keamanan di perbatasan dua negara itu memang sedang labil. India bahkan telah mengubah status militer di sana, dari pertahanan menjadi keamanan. Status ini ditingkatkan menyusul serangan yang dilakukan tentara China di wilayah itu.

Masih dari kawasan Asia, Iran yang menjadi musuh bebuyutan Amerika Serikat sedang meningkatkan teknologi persenjataan mereka. Tentara Revolusi Islam Iran (IRGC) nampaknya masih mendendam terkait kematian Jenderal Qassem Soleimani yang dibunuh Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Hubungan kedua negara yang dari sejak awal panas, kini kian membara.

Direktur Organisasi Industri Kelautan Kementerian Pertahanan Iran, Laksamana Amir Rastakari mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus menambah kemampuan Angkatan Laut Iran. Hal ini dilakukan untuk menghadapi ancaman dari musuh-musuh Iran, seperti Amerika Serikat.

Kapal-kapal perang Iran, kata Amir, juga akan diperkuat dengan sistem peluncur vertikal untuk rudal jelajah jarak jauh terbaru. Sistem itu diproduksi oleh organisasi industri pertahanan Kelautan Iran.

“Kami akan menyerahkan kepada Angkatan Laut dari tentara Iran “DNA” penghancur pada tanggal 20 Maret 2021,” kata Laksamana Amir Rastakari saat menghadiri pameran senjata “Renaissance Industri Suku Cadang Militer Iran” seperti dilansir dari AMN, Kamis, 3 September 2020.

Iran juga berencana untuk memperkuat Angkatan Laut mereka dengan sejumlah helikopter Birozan. Helikopter ini diklaim memiliki kecepatan tinggi dan dianggap ofensif karena mampu bersembunyi dari radar. Helikopter Birozan juga mampu mengangkut pasukan dan peralatan dari laut ke lokasi pantai manapun.

Berbilang mil dari Selat Malaka, tepatnya di Laut Mediterania timur, hubungan beberapa negara seperti Turki, Yunani dan Prancis juga sedang memanas. Turki yang mengklaim Laut Mediterania timur menyebutkan siap menghadapi ancaman dari Yunani dan Prancis.

Hubungan Turki dan Yunani memanas usai Presiden Recep Thayib Erdogan kembali mengaktifkan Hagia Sophia sebagai masjid.

Turki kini muncul sebagai negara kuat di Eropa, baik dari sisi militer maupun dari sektor ekonomi. Sebagai negara yang berada di dua benua, Turki pun telah menghitung segala kemungkinan terburuk dari sengketa di Laut Mediterania timur itu.

Panglima perang Turki, Jenderal Hulusi Akar menyatakan, pihaknya tidak akan gentar dengan kehadiran Prancis di tengah konflik maritim tersebut. Ada orang yang datang dari ribuan kilometer dan mencoba menggertak, membuat klaim, untuk bertindak sebagai malaikat pelindung. Ini tidak bisa diterima. Mereka datang dan pergi saat mereka datang,” katanya dalam siaran resmi Kementerian Pertahanan Turki, Jumat 4 September 2020.

Ancaman Jenderal Akar ini sepertinya bukan bualan belaka. Apalagi Turki memang telah menyiapkan Pusat Operasi Udara Terpadu di wilayah sengketa. Tempat ini menjadi pusat komando tempur dan pusat pemantauan keamanan seluruh wilayah Turki, termasuk perairan Laut Mediterania Timur.

Jenderal Akar pun disebutkan telah mengumpulkan semua panglima perang dari seluruh angkatan di tempat itu. Mulai dari Kepala Staf Umum Jenderal Yasar Guler, Panglima Angkatan Darat Jenderal Umit Dundar, Komandan Angkatan Laut Laksamana Adnan Ozbal, hingga Komandan Angkatan Udara Jenderal Hasan Kucukakyuz.

Sikap keras yang ditunjukkan Turki ini tidak terlepas dari ancaman Prancis, yang berencana mengerahkan armada perang laut besar-besaran ke Laut Mediterania timur. Prancis bahkan menyebutkan akan mengerahkan kapal induk nuklir andalannya Charles de Gaulle dan serombongan kapal perang lainnya ke kawasan itu. Armada militer Prancis tersebut turut diperkuat dengan jet-jet tempur dan helikopter serbu.

Pengerahan pasukan ini menyusul ancaman perang yang dilontarkan Erdogan kepada Prancis dan Yunani. Erdogan sendiri mengaku telah siap menumpahkan darah dan berkorban nyawa untuk mempertahankan hak kedaulatan wilayah maritim di Laut Mediterania timur.

Hingga saat ini, Angkatan Laut Turki masih menggelar latihan perang bersandi Navtex di wilayah tersebut. Operasi militer ini bahkan diperpanjang hingga 11 September 2020.

Ancaman perang yang dilakukan Erdogan terhadap Prancis, tidak terlepas dari sikap latah Paris terhadap konflik Turki dan Yunani.

Kehadiran Prancis dalam konflik maritim itu turut mengundang Rusia yang menjadi koalisi Turki ke Laut Mediterania timur. Rusia mendapat undangan dari Turki untuk melakukan latihan bersama di perairan Mediterania Timur berdasarkan Teleks Navy bersandi Navtex dengan nomor 1103/20.

Operasi Navtex kedua itu akan dilakukan pada 17-25 September 2020. Lokasi berdekatan dengan kapal Oruc Reis yang saat ini sedang melakukan aktivitas di wilayah sengketa maritim.

Dengan pengerahan pasukan besar-besaran oleh negara-negara adidaya tersebut, tentunya dapat memicu perang dunia ketiga. Jika perang itu pecah, maka potensi kematian massal di kawasan akan lebih buruk dibandingkan perang-perang yang terjadi sebelumnya. Apalagi beberapa negara terlibat diduga memiliki teknologi nuklir seperti Amerika Serikat, Rusia, China, Pakistan, India, Iran dan Prancis.[]