Ilustrasi pengungsi Rohingya tahun 2015 | Foto: Asiapics

PERSONIL Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Kepolisian Daerah (Polda) Aceh siaga penuh. Patroli udara dan laut digalakkan di sekitar wilayah Aceh. Satu unit helikopter dan lima armada kapal dikerahkan. Patroli dilakukan dengan cara estafet dan fokus di perairan wilayah timur.

Sikap siaga ini dilakukan Polairud Polda Aceh menyusul indikasi merapatnya dua unit kapal motor asal Myanmar ke Malaysia. Kapal tersebut mengangkut 500 orang Rohingya. Pemerintah Indonesia menduga adanya kemungkinan dua kapal motor itu bakal singgah ke Aceh. Apalagi jika kedatangan mereka ditolak oleh negara Malaysia seperti pengalaman sebelumnya.

“Negara kami tidak meratifikasi masalah pengungsi, sehingga apabila pengungsi tersebut sampai ke Indonesia akan membuat masalah baru. Apalagi dalam situasi wabah Covid-19 ini, kata Direktur Polairud Polda Aceh, Komisaris Besar Polisi Jemmy Rosdiantoro, Kamis, 14 Mei 2020 lalu.

Patroli laut dan udara itu telah dilakukan selama sepekan terakhir. Namun, sampai saat ini petugas belum menemukan adanya Rohingya maupun TKI yang memasuki perairan Indonesia, khususnya Aceh.

Patroli udara dan laut itu lebih difokuskan di pantai timur Aceh. Namun, para petugas juga menyebut tidak tertutup kemungkinan para imigran mengambil jalur pantai barat. “Kami juga melaksanakan patroli laut dan udara (di pantai barat),” tambahnya.

Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) di Indonesia membuat negara tersebut sedikit ketat menerima orang dari luar. Aturan yang diberlakukan untuk mencegah penyebaran corona virus disease 2019 atau Covid-19 itu bahkan diterapkan bagi para WNI perantau. Jikapun terlanjur pulang ke suatu daerah, para perantau atau orang-orang dari satu tempat pergi ke tempat lain antar provinsi tersebut dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri.

Hingga saat ini, Rabu, 20 Mai 2020, terdapat 45.300 Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait Covid-19 di Indonesia. Sementara Pasien Dalam Pengawasan (PDP) mencapai 11.981 jiwa. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI disebutkan orang yang konfirmasi Covid-19 di negara ini mencapai 18.496 jiwa. Jumlah kematian mencapai 1.221 orang dengan jumlah kasus yang diperiksa spesimen mencapai 147.799 sampel.

Dari data tersebut turut memperlihatkan sebanyak 190 negara terjangkit transmisi lokal Covid-19. Negara-negara itu adalah Afrika Selatan, Albania, Algeria, Amerika Serikat, Andora, Anguilla, Antigua dan Barbuda.

Kemudian Arab Saudi, Argentina Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, dan Bangladesh juga mengalami hal serupa. Myanmar yang menjadi negara asal orang-orang Rohingya juga masuk dalam daftar negara tersebut.

Bukan Pertama Kali

Sikap pemerintah Indonesia yang bersikap tegas atas indikasi merapatnya Rohingya tersebut bukan tanpa alasan. Apalagi kasus serupa sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir, sejak 2015 lalu.

Pada tahun tersebut bahkan sekitar 25 ribu warga Muslim Myanmar mengungsi ke beberapa negara. Arus pengungsi itu kian deras pada tahun 2016 yang kemudian memunculkan masalah di tiga negara, yaitu Thailand, Malaysia, dan Indonesia.

Gelombang manusia dari Myanmar ini juga pernah tercatat pada tahun 2012. Saat itu eskalasi konflik sektarian antara warga minoritas Muslim Rohingya dengan mayoritas Budhis di negara bagian Rakhine, Myanmar, memburuk. Lebih dari 200 warga etnis Rohingya dilaporkan tewasn dan 140 ribu lainnya digiring ke kamp penampungan.

Rohingya merupakan kaum minoritas di Myanmar dan Bangladesh. Mayoritas dari mereka tidak memiliki kewarganegaraan yang sah. Menurut catatan PBB diketahui jumlah populasi etnis ini mencapai 1,3 juta jiwa. Mereka kebanyakan bermukim di negara bagian Rakhine yang tergolong paling miskin di Myanmar.

Warga Rohingya seringkali mengalami diskriminasi di Myanmar dan memaksa mereka mengungsi untuk mencari penghidupan lebih baik | Foto: Anadolu Agency

Sejarah Migrasi Rohingya

Etnis Rohingya telah bermukim di Myanmar sejak beberapa generasi. Namun, anak cucu keturunan Rohingya masih tetap dipandang sebagai pengungsi ilegal dari negara tetangga Bangladesh. Di sisi lain, Bangladesh pun tidak mengakui bahwa Rohingya merupakan warga negaranya.

Akibat tidak mengantongi kewarganegaraan yang sah turut membuat etnis Rohingya mengalami diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari. Mereka terus berhadapan dengan berbagai pembatasan, termasuk kontrol pergerakan, jumlah anak dalam satu keluarga, hingga akses ke pasar kerja. Pembatasan inilah yang kemudian memicu bentrokan sektarian di Myanmar.

Akibat konflik itu pula yang melecut Rohingya berupaya pergi dari Myanmar dan mencari suaka politik di negara-negara ASEAN. Banyak diantara mereka bahkan terjerat sindikat penyelundup manusia dengan bayaran cukup tinggi hingga mencapai 1.500 US Dolar per orangnya.

Gelombang manusia perahu–julukan untuk orang-orang Rohingya–kemudian melekat kepada mereka lantaran seringnya arus pengungsi etnis tersebut menggunakan perahu ke negara-negara tetangga.

Di Aceh sendiri sudah beberapa kali “manusia perahu” itu mendarat. Kedatangan mereka juga sempat menjadi sorotan internasional saat nelayan-nelayan Aceh ikut menyelamatkan perahu Rohingya yang terombang-ambing di lautan beberapa waktu lalu.

Kedatangan para Rohingya inipun sempat diterima dengan baik di Aceh. Pemerintah setempat waktu itu turut mendirikan barak khusus bagi mereka, seperti di Bireuen, dan beberapa lokasi lainnya. Namun, para pengungsi tersebut tidak tahan dengan kondisi penampungan. Satu persatu di antara mereka kembali melarikan diri dari kamp pengungsi dengan difasilitasi oleh agen-agen ilegal.

Sikap Amnesty International

Meskipun demikian, Amnesty International Indonesia bersama Forum Risalah Jakarta mendesak pemerintah untuk tidak menolak kedatangan para pengungsi Rohingya kali ini. Sikap itu disampaikan Amnesty International pada Jumat, 15 Mai 2020 lalu melalui siaran pers yang diterima awak media.

“Kami memandang perlu bagi pihak berwenang di negara ini untuk mengizinkan semua kapal yang membawa pengungsi tersebut untuk menepi demi alasan keselamata dan kemanusiaan,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.

Lembaga ini beralasan apabila nyawa para pengungsi Rohingya yang sedang dalam kesulitan tersebut tidak dapat diselamatkan, maka berimbas buruk pada negara. “Bukan hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip non-refoulement, prinsip dalam hukum internasional yang melarang negara untuk menolak atau mengusir pengungsi ke negara asalnya atau wilayah lainnya,” tambah anggota Forum Risalah Jakarta, Pendeta Weinata Sairin, dalam siaran pers yang sama.

Jika kondisi seperti ini, maka setiap kebijakan yang ditempuh Indonesia akan menjadi masalah di kemudian hari. Jika mengutip kata pepatah, “ibarat makan buah simalakama.”(*)