Maket proyek BORR yang merencanakan pemindahan sejumlah nisan kuno di kawasan Gampong Pande ke satu titik. Rencana ini jelas bertentangan dengan ruh UU Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya | Foto: Istimewa

PERSOALAN proyek Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di atas makam leluhur Aceh belumlah selesai, tetapi mega proyek lain telah diusulkan pemerintah– yang lagi-lagi memasukkan kawasan Gampong Pande dalam rencana pembangunan. Nama proyek senilai Rp 4,7-Rp 5 trilliun tersebut adalah BORR. Empat kata tersebut bukan ngebor ibarat dalam pemaknaan goyang erotis Inul Daratista. Bor yang dimaksud bukan juga alat pertukangan untuk melubangi benda-benda padat serupa kayu, beton atau bahkan baja. BORR yang dimaksud lebih merujuk pada akronim proyek Banda Aceh Outer Ring Road (BORR).

Panjang jalan mega proyek BORR ini sekitar 13,365 Km. Lebarnya 30–50 meter. Ada dua jalur yang dibangun serupa jalan-jalan terbaru di pusat kota–yang baru saja mendapat anugerah sebagai Kota Pusaka itu.

Nilai proyek nan fantastis itu diduga membuat institusi terkait di tingkat kota bergerak cepat. Para pihak diduga mengenyampingkan problem di proyek sebelumnya–IPAL–yang hingga saat ini masih memantik protes dari publik lantaran dibangun di atas makam leluhur Aceh. Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Aceh bersama Dinas PUPR Kota Banda Aceh pun langsung mengukur tanah untuk jalan mega proyek itu. Apalagi, Nova Iriansyah selaku Gubernur Aceh juga telah memplotkan dana untuk pembebasan lahan di tahun 2021 ini. Nilainya mencapai Rp5 miliar.

Dari data yang diperoleh sumaterapost.com dari salah satu sumber menyebutkan, kawasan proyek BORR ini tak hanya mencakup Gampong Pande saja. Titik nol proyek BORR dimulai dari depan SPBU Ulee Lhue di jalan Iskandar Muda, di Ulee Lhue. Proyek jalan tersebut kemudian dibuat sedemikian rupa hingga mencakup kawasan Gampong Cot Lamkuweh, Lambung, Deah Geulumpang, Deah Baro, Alue Deah Tengoh, Lampaseh Aceh, Gampong Pande, Gampong Jawa, TPI Lampulo, Gampong Lampulo, Gampong Lamdingin, Lambaro Skep, Tibang, melintasi sungai Krueng Aceh/Krueng Cut, tembus sampai Gerbang Tol Banda Aceh-Sigli, di Gampong Lambada Lhok Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar.

Proyek BORR ini juga disambung hingga Krueng Cut sampai Gerbang jalan Tol, Baitussalam. Dari perencanaannya, mega proyek BORR itu juga akan berdampingan dengan jalan nasional arah ke Krueng Raya dengan jarak 500 M-1 Km, dekat dengan bibir pantai.

Entah apa yang ada di benak para pihak pembuat kebijakan sehingga terkesan memaksakan diri untuk memasukkan Gampong Pande dalam proyek tersebut. Padahal, jika merujuk UU Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, daerah seperti Gampong Pande masuk dalam kawasan cagar budaya yang dilindungi. Mengapa? Lantaran Gampong Pande memiliki sejumlah situs cagar budaya dalam jumlah banyak. Artinya jika pun pemerintah memiliki niat untuk melaksanakan proyek di kawasan seperti ini, akan bertentangan dengan UU yang diatur oleh Republik Indonesia. Apalagi jika sampai proyek tersebut merusak, memindahkan, dan sebagainya beberapa situs cagar budaya di lokasi, seperti rencana proyek BORR yang hendak merelokasi sebaran nisan-nisan di Gampong Pande ke satu titik.

Ada yang aneh dengan kebijakan pemerintah kota saat ini, yang terkesan memaksa kehendak untuk “mengusik” kawasan Gampong Pande. Kesan itu jelas terlihat setelah beberapa kali pemerintah kota “menemui” sejumlah pihak agar proyek IPAL dapat diteruskan di Gampong Pande. Padahal jauh-jauh hari sudah ada kesepakatan agar proyek itu dihentikan. Tak hanya itu, timbunan sampah yang ada di Tempat Pembuang Akhir (TPA) Gampong Jawa–yang masuk dalam kawasan cagar budaya Gampong Pande di masa lalu– juga telah disepakati untuk dipindahkan ke kawasan Blang Bintang.

Anehnya lagi, setelah tanah tempat penampungan sampah itu tersedia, pemerintah justru mewacanakan untuk melanjutkan proyek IPAL di Gampong Pande. Seperti menentang protes publik, pemerintah bahkan menambah mega proyek BORR dengan alasan menggenjot pariwisata guna menggerus “lahan tua” Gampong Pande.

Apa yang dilakukan oleh pemerintah kota ini mengundang tanda tanya besar dari kami. Tanda tanya yang menjurus ke dugaan-dugaan apakah pemaksaan kehendak pelaksana proyek yang memasukkan Gampong Pande ini memiliki keterkaitan dengan temuan badan pemeriksa keuangan soal IPAL beberapa waktu lalu? Jika saja dugaan ini benar, maka kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa kali ke Aceh diduga kuat memiliki kaitan dengan proyek yang dipermasalahkan oleh publik Aceh tersebut.

Pertanyaan selanjutnya, apakah akan ada pejabat publik di Aceh yang akan kembali dijemput oleh KPK? Entahlah, maka eloklah bila kami mengutip pribahasa “siapa yang menabur angin akan menuai badai” dalam permasalahan ini. Pribahasa ini kami alamatkan kepada siapapun sosok di belakang niat besar menghancurkan jejak sejarah di Gampong Pande.[]