Proses pengangkatan batu nisan di kawasan Gampong Pande yang dilakukan Mapesa | Foto: Dok Mapesa

KABAR tak sedap kembali datang dari Gampong Pande. Daratan yang dikelilingi oleh tiga arus sungai di Banda Aceh itu, disebutkan sedang dalam penataan pembangunan untuk kompleks perumahan.

Seharusnya kabar ini adalah berita gembira. Akan tetapi, sayangnya, pembangunan itu justru mengganggu kompleks situs cagar budaya.

Padahal, jauh-jauh hari para pihak telah mengingatkan bahwa Gampong Pande merupakan laboratorium arkeologis untuk sejarah Islam di Asia Tenggara.

Advokasi penyelamatan situs itu telah dilakukan sejak dirintisnya proyek Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Gampong Jawa. Proyek itu dibangun di atas situs dan makam para ulama serta sultan-sultan Aceh masa lalu.

Mungkin para pemangku kepentingan lupa adanya amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dalam UU tersebut disebutkan ada beberapa klasifikasi cagar budaya yang masuk dan dilindungi secara hukum. Termasuk situs cagar budaya yang usianya sudah lebih dari 50 tahun.

Dalam UU Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya juga menyebutkan beberapa kriteria cagar budaya. Salah satunya yaitu di lokasi tersebut mengandung benda cagar budaya, bangunan atau struktur cagar budaya. Selain itu, dalam UU ini juga menyebutkan bahwa suatu ruang geografis, seperti Gampong Pande, masuk dalam kawasan cagar budaya. Hal ini dikarenakan di Gampong Pande terdapat puluhan situs cagar budaya yang lokasinya saling berdekatan.

Selain itu, Gampong Pande juga memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang masa lalu, serta memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia.

Bukti-bukti seperti yang disebutkan dalam UU itu telah berulangkali ditemukan di Gampong Pande. Semisal pedang era kolonial hingga mata uang era Turki Utsmani.

Tak hanya itu, di kawasan tersebut juga terkubur makam para sultan dan ulama. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya batu nisan makam Sitti Ula Syah putri almarhum Sultan Agung ‘Alauddin (Al-Qahhar) bin Sultan ‘Ali Mughayat Syah.

Di lumpur-lumpur Gampong Pande itu juga ditemukan makam seorang ulama yang salih lagi pemurah, Tun Kamil yang wafat pada 930 Hijriah atau 1524 Masehi. Ulama ini hidup pada masa pemerintahan Sultan Ali Mughayat Syah bin Syamsu Syah.

Kawasan Gampong Pande dilihat dari Google Maps

Bukti lain adalah penemuan nisan makam Syaikhul ‘Askar, seorang ulama yang menjadi instruktur laskar (angkatan bersenjata) Kerajaan Aceh Darussalam. Almarhum bergelar Jamaluddin dan inskripsi pada batu nisan diketahui wafat pada 951 Hijriah atau 1544 Masehi.

Temuan-temuan itu melengkapi keberadaan situs cagar budaya yang ada di Gampong Pande. Sebelumnya, di kawasan ini juga ditemukan kompleks makam Raja Ibrahim (Putroe Ijo), kompleks makam Faqih Muhannad, kompleks makam Sundusu Balad, kompleks makam Tun Rahmatullah Ad-Du’aly, dan Kompleks Makam Tun Kamil.

Di Kawasan Gampong Pande yang berada di antara tiga batang air tersebut, juga pernah ditemukan struktur bangunan kuno yang terkubur. Sayangnya temuan itu tidak ditindaklanjuti dengan baik disebabkan terhalang oleh gunung sampah “produksi” kota.

Gampong Pande merupakan salah satu areal pemukiman yang berada dalam kawasan padat situs sejarah. Belanda saja memasukkan Gampong Pande dalam peta catatan kawasan paling utama dalam masa sejarah Aceh Darussalam.

Jika mau diteliti secara serius, mungkin saja endapan lumpur yang ada di kawasan ini juga merekam sejarah bencana alam seperti tsunami purba.

Sayangnya kita abai akan ilmu pengetahuan. Kita terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur di daerah “genting bencana”. Tsunami pada tahun 2004 lalu tidak membuat kita serius untuk mencari rekam jejak masa lalu.

Tentunya dengan sejumlah bukti itu kita mendorong pemerintah untuk menyelamatkan kawasan Gampong Pande. Ini demi ilmu pengetahuan dan menyelamatkan anak bangsa di kemudian hari. Apalagi visi dan misi pemangku jabatan pemerintahan di Aceh hari ini juga selaras dengan upaya penyelamatan itu.

Semisal visi misi pasangan Irwandi-Nova yang pernah menyentil hilangnya jati diri Ureung Aceh dalam kerangka program kerjanya, saat kampanye Pilkada.

Begitu pula dengan pasangan Aminullah Usman dan Geuchik Zainal yang juga sempat meng-cukeh upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta kebudayaan di Banda Aceh. Terlebih penyelamatan situs cagar budaya di Gampong Pande juga selaras dengan agenda strategis pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, yang di dalam salah satu poinnya menyebutkan tentang upaya “melindungi dan mengembangkan nilai-nilai dan pengetahuan yang terkandung dalam cagar budaya agar dapat dimanfaatkan untuk penguatan jatidiri bangsa di masa kini maupun mendatang.”(*)