Warga menuntut pembebasan sejumlah tokoh dan politisi Myanmar yang ditangkap militer. Mereka juga menuntut pemulihan demokrasi di negara tersebut | Foto: BBC/Reuters

RIBUAN orang berkumpul di Yangon dan Mandalay, Senin, 8 Februari 2021. Mereka terdiri dari para guru, pengacara, pejabat bank hingga pegawai pemerintah. Para pekerja pun dianjurkan untuk bolos guna menuntut pembebasan pemimpin terpilih, Aung San Suu Kyi. Demonstrasi besar-besaran ini juga menuntut agar demokrasi Myanmar dipulihkan.

Puluhan ribu orang terus berkumpul di beberapa kota, di Myanmar dengan tuntutan serupa. Jumlah ini merupakan aksi demonstrasi terbesar dalam satu dekade di negara tersebut. Dari sebuah kotapraja di Yangon saja lebih dari seribu guru berbaris menuju Pagoda Sule di jantung kota utama Myanmar.

Menyahuti konsentrasi massa tersebut, pemerintah militer Myanmar mengerahkan beberapa water canon ke ibu kota Nay Pyi Taw. Polisi menembak massa dengan meriam air. Ada yang terluka dan tidak sedikit yang cidera.

Salah satu video online dari insiden tersebut, seperti dilansir BBC, menunjukkan pengunjuk rasa bahkan terlihat menggosok mata. Ada juga yang saling membantu karena basah kuyup setelah dihujani tembakan air oleh polisi.

Unjuk rasa tersebut dilakukan beberapa waktu setelah militer merebut kekuasaan dalam sebuah kudeta. Militer mengklaim bahwa pemilu yang dilakukan di Myanmar berlangsung curang.

Kudeta tersebut dipimpin oleh panglima tertinggi militer Myanmar, Min Aung Hlaing. Dalam keputusannya, Min Aung Hlaing turut mengumumkan kondisi darurat selama setahun di Myanmar.

Kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar ini turut menangkap Aung San Suu Kyi dan para pemimpin senior Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Militer juga menangkap Presiden Win Myint. Semua tokoh politik Myanmar itu kemudian ditetapkan sebagai tahanan rumah di bawah kontrol militer.

Para pengunjuk rasa terus menyuarakan mogok nasional untuk menuntut pembebasan dan pemulihan demokrasi di negara tersebut. “Ini adalah hari kerja, tapi kami tidak akan bekerja meskipun gaji kami dipotong,” kata Hnin Thazin, 28 tahun, seorang pengunjuk rasa yang berkerja di pabrik garmen.

Para pengunjuk rasa di belahan kota lain, terlihat melakukan konvoi jalan kaki seraya memegang plakat dan bernyanyi.

Awal Kudeta

Milter Myanmar mendukung kalangan oposisi yang menuntut pemungutan suara ulang. Namun, komisi pemilihan menyebutkan klaim kecurangan tersebut tidak dapat dibuktikan.

Militer kemudian mengambil alih pemerintahan ketika sesi baru parlemen akan dibuka.

Militer juga menggantikan sejumlah menteri dan deputi untuk menjalankan roda pemerintahan. Di antara menteri yang diganti tersebut termasuk bidang keuangan, kesehatan, dalam negeri hingga urusan luar negeri.

Pemerintah militer juga memblokir akses media sosial yang banyak digunakan di Myanmar, seperti Facebook, Twitter dan Instagram. Namun upaya tersebut tidak mampu membendung besarnya antusias warga untuk turun ke jalan sejak Sabtu hingga hari ini.[]