Ilustrasi | Foto: Boy Nashruddin Agus

PENGADILAN Pakistan melarang tes keperawanan pada perempuan korban pemerkosaan dalam sebuah keputusan penting, yang belakangan dipuji oleh aktivis hak-hak perempuan. Dalam keputusan itu, Pengadilan Tinggi Lahore menilai bahwa tes yang selama ini rutin dilakukan oleh pemeriksa medis-hukum dalam kasus pemerkosaan di seluruh negara Asia Selatan merupakan tindakan “invasif dan melanggar privasi seorang wanita.”

“Tes keperawanan sangat invasif, tidak memiliki persyaratan ilmiah atau medis, tetapi dilakukan atas nama protokol medis dalam kasus kekerasan seksual,” tulis putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Ayesha A Malik itu, seperti dilansir Al Jazeera, Selasa, 5 Januari 2021.

Pengadilan menilai praktik tersebut memalukan dan digunakan untuk menimbulkan kecurigaan pada korban. “Bukan berfokus pada tertuduh dan insiden kekerasan seksual.”

Hakim Malik pun memerintahkan penangguhan segera terhadap praktik tersebut. Perintah ini kemudian diamanatkan secara eksplisit dalam hukum atau prosedur hukum Pakistan, tetapi tetap menjadi bagian rutin dari penyelidikan pemerkosaan, di seluruh negeri dan memerintahkan pihak berwenang untuk mengembangkan protokol baru.

Protokol “tes dua jari” yang dilakukan pemeriksa medis untuk memeriksa selaput dara dan area vagina korban pemerkosaan juga tidak selamanya melibatkan wanita.

Laporan PBB pada 2018 lalu menyebutkan tes keperawanan masih banyak dilakukan di setidaknya 20 negara di seluruh dunia, meskipun mungkin ilegal di yuridiksi tersebut.

Divisi HAM PBB, UN Women bersama Organisasi Kesehatan Dunia juga menyebutkan tes keperawanan dalam kasus pemerkosaan seringkali digunakan untuk merendahkan martabat para penyintas.

“Dalam evaluasi korban pemerkosaan, keperawanan tidak ada hubungannya dengan apakah pemerkosaan terjadi atau tidak, juga tidak memprediksi seberapa traumatis atau parah efek pemerkosaan terhadap seseorang,” bunyi pernyataan itu.

“Hasil dari tes tidak ilmiah ini berdampak para proses peradilan, seringkali merugikan korban dan menguntungkan pelaku, yang mengakibatkan korban kehilangan kasus pengadilan dan pelaku dibebaskan.”

Sekelompok aktivis hak, pengacara dan wartawan di Pakistan menyambut positif kebijakan baru Pengadilan Tinggi Lahore tersebut. Mereka menilai putusan ini merupakan perkembangan yang disambut baik. Selain itu, kebijakan tersebut juga dinilai sebagai langkah yang sangat dibutuhkan untuk peningkatan proses investigasi dan peradilan. “Dan menjadikannya lebih adil bagi korban kekerasan seksual dan pemerkosaan,” bunyi pernyataan para pemohon dalam kasus Pengadilan Tinggi Lahore.

Kekerasan terhadap perempuan menjadi hal biasa di Pakistan, dengan tingkat pemerkosaan yang tinggi, penyerangan seksual dan bentuk kekerasan berbasis gender lainnya. “Termasuk apa yang disebut pembunuhan demi kehormatan,” kata kelompok HAM Pakistan.

Pakistan berada pada peringkat 130 Indeks Ketimpangan Gender menurut UNDP. Negara ini jyga menempati peringkat 151 atau tiga terakhir pada Indeks Kesenjangan Gender Global versi Forum Ekonomi Dunia.

Di Pakistan, hubungan di luar nikah dapat diganjar dengan penjara kurungan selama lima tahun.[]